Home / Headline / Perda Berikan Wewenang Wako Cabut IMB Bermasalah

Perda Berikan Wewenang Wako Cabut IMB Bermasalah

Pakar Hukum Pidana Universitas Sriwijaya (Unsri) Dr.H.Yuli Asmara Triputra SH.,MHum

Palembang,BP

Berpedoman Peraturan Daerah,(Perda) Nomor 1 tahun 2017 Pasal 114.Walikota Palembang dapat melakukan pencabutan Ijin Mendirikan Bangunan,(IMB) jika terdapat pelanggaran teknis dilapangan terhadap pelaksanaan IMB itu.

Hal ini dikatakan Pakar Hukum Pidana Universitas Sriwijaya (Unsri) Dr.H.Yuli Asmara Triputra SH.,MHum belum lama ini.

Menurutnya,ada 3 aspek yuridis sebuah produk hukum dapat menjadi cacat.Yakni,adanya unsur dwang,(paksaan),adanya unsur dwaling( penyesatan) dan adanya unsur bedrog (penipuan).

Jika salah satu poin itu ada dalam proses penertiban sebuah keputusan yang menjadi produk hukum maka akan menjadi cacat yuridis.

Sementara,berdasarkan informasi media persoalan IMB Hotel Ibis ini,sudah memenuhi 2 unsur diatas sehingga pemerintah tidak memiliki pilihan atau tidak bisa berdalih lagi kecuali menerapkan aturan yang ada.

Baca:  Giliran Udin Diperiksa Panwaslu Terkait Dugaan Ketidaknetralan Pjs Walikota di Pilkada

Selain itu,dampak dari aktivitas pelaksanaan IMB itu sudah terlihat dengan adanya tanah longsor.

“Perda Nomor 1 sudah jelas mengatur sebuah IMB dapat dicabutkan jika terdapat pelanggaran teknis dalam pelaksanaannya,” katanya.

Pemerintah Kota Palembang lanjut Yuli dalam hal ini tidak bisa tebang pilih dalam menerapkan Perda karena berdampak buruk bagi penegakan peraturan itu sendiri.

Misalnya,beberapa bulan lalu.Satuan Pol-PP pernah membongkar sebuah bangunan di kawasan Padang Selasa tentu bangunan itu dibongkar karena menyalahi aturan yang berlaku.

Sekarang, kenapa persoalan IMB Hotel Ibis,Pemkot Palembang terkesan “memihak” kepada si pelanggar.Padahal hukum sudah mengatur dengan jelas.

Baca:  Pemkot Dinilai "Dikangkangi Perda

“Dalam presfektif saya walikota harus mencabut IMB Hotel Ibis yang bermasalah itu tanpa harus menunggu peradilan”,katanya.

Yuli menambahkan, jika nanti ada pihak yang merasa dirugikan atas pencabutan itu baru lah pihak tersebut mengajukan permohonan peradilan ke TUN dan hal ini lumrah saja.

Sebagai pemerintah, hendaknya mewakili kepentingan semua masyarakatnya yang salah harus ditindak jangan aturan itu hanya dibuat saja.

“Pernyataan Pak Sekda yang saya baca dimedia beberapa waktu lalu.sangat tidak berorientasi dengan hukum kalau pencabutan IMB Hotel Ibis harus menunggu peradilan,” katanya.

Sementara itu Pakar Hukum Pidana.Prof.Dr.HC.(AIMS).H.M.Rasyid Ariman SH.MH.AV.ADV berpendapat, ada 2 jalan yang harus dilakukan jika ada pemohon IMB melakukan pelanggaran teknis,bisa melalui jalur administrasi atau jalur hukum.

Baca:  Besok, Dinas PU-PR Kirim Rekomendasi Ke Dinas PM-PTSP

Jika tertangkap tangan dalam hal ini Satuan Pol-PP melihat ada kesalahan dilapangan maka, bisa langsung melakukan tindakan berupa penyetoran dan pembongkaran tapi kalau ada pihak ke tiga yang merasa dirugikan atas pelaksanaan IMB tersebut maka harus membuat pengaduan ke Pemerintah Kota Palembang,tidak ditindak bisa dilanjutkan ke gubernur dan seterusnya.

Kalau pun masih belum diberi tindakan maka, buat permohonan ke peradilan untuk diperiksa secara hukum karena hal itu bisa berkomplikasi pada pidana dan perdata.

“Bisa secara administrasi dan bisa juga secara hukum untuk jalur penyelesaiannya,” katanya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Pilpres 2019, Netralitas TNI Harga Mati

Palembang, BP Prajurit TNI di wilayah Kodam II/Sriwijaya berkomitmen untuk menjaga Netralitas dalam Pemilihan Presiden 2019 nanti. Hal ini ditegaskan ...