Home / Headline / Kasus OTT Pungli Disdik Sumsel Mandek

Kasus OTT Pungli Disdik Sumsel Mandek Kapolda: Bolak-Balik Terus, SP3

RMOL

Palembang, BP–Penyidik Polda Sumsel hingga kini belum menemukan saksi yang merasa diperas untuk melengkapi berkas yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait perkara pungutan liar Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel.

Hingga hari ini, terhitung sudah 72 hari sejak JPU mengembalikan berkas (P19) yang berikan penyidik karena kurangnya alat bukti, yakni pada 8 September 2017 lalu.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara mengatakan, penyidik masih mencari saksi yang dipinta oleh JPU tersebut untuk melengkapi berkas perkara.

“Hingga saat ini penyidik masih kesulitan mencari saksi korban yang merasa diperas dalam hal memberikan pungli sertifikasi untuk mendapatkan tunjangan profesi guru tersebut,” ujarnya, Selasa (28/11).

Apabila dalam waktu dekat penyidik masih kesulitan mencari saksi tersebut, pihaknya akan menggelar perkara lagi. “Kalau bolak-balik terus, bisa saja gelar perkara lagi. Apakah perkara dihentikan (SP3) atau bagaimana,” urainya.

Kapolda menjelaskan, dalam perkara yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) seperti kasus pungli Disdik Sumsel tersebut, biasanya lebih cepat untuk segera diadili karena praktik pungli yang dilakukan tersangka tertangkap basah oleh aparat.

Baca:  Berkas Kasus Pungli Disdik Sumsel Sudah di Jaksa

Zulkarnain pun mengungkapkan, dirinya merasa bahwa apabila perkara tersebut di-OTT-kan, tidak diperlukan lagi saksi yang merasa diperas atau dipaksa memberikan pungli karena barang bukti yang diperlukan seharusnya cukup dengan fakta yang ditemukan di lokasi OTT tersebut.

“Namun kami tetap berupaya dan terus berkordinasi dengan JPU agar perkara ini bisa diteruskan proses hukumnya,” ujarnya.

Empat tersangka OTT pungli Disdik yakni staf operator Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Disdik Sumsel Asni, Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Pendidik Syahrial Effendi, Kasi PTK SMA Kusdinawan, serta Staf Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Disdik Sumsel bernama Widodo telah menghirup udara bebas sejak 17 Oktober 2017 lalu.

Keempatnya dibebaskan demi hukum karena berdasarkan pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan, tersangka ditahan demi kepentingan penyidik hanya diperbolehkan maksimal 90 hari.

Baca:  Tiap Sekolah 'Setor' Hingga Rp10 Juta

Namun Kapolda menegaskan, status tersangka masih melekat hingga penyidikan terhadap mereka selesai.

Zulkarnain pun mengungkapkan, masa tahanan para tersangka awalnya selama 20 hari. Telah diperpanjang pada 40 hari ditambah 60 hari.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 26 ayat (1) menyebutkan, hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 hari.

Pada pasal 26 ayat (2), jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari.

Pasal 26 ayat (3) menyebutkan, ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

Sedangkan pasal 26 ayat (4) setelah waktu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Baca:  Pejabat BPN Palembang Rani Arvita Dituntut 5 Tahun

Diketahui, empat tersangka tersebut terjerat dalam dua perkara. Perkara suap sertifikasi tunjangan profesi guru dan suap proyek pemeliharaan gedung.

Keempatnya disangkakan dengan pasal
12 huruf B dan atau pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Polda Sumsel melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap empat pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas Pendidikan Sumsel pada 20 Juli 2017 lalu.

Tersangka Kusdinawan dan Asni terjerat dalam kasus OTT pungli sertifikasi guru dengan barang bukti puluhan juta rupiah, uang tanda terima kasih para guru yang hendak mengurus sertifikasi tunjangan profesi.

Sementara tersangka Syahrial dan Widodo terjerat dalam kasus gratifikasi rehabilitasi gedung kantor di Dinas Pendidikan Sumsel dengan nilai proyek sebesar Rp145 juta. #idz

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

DPP PDI Perjuangan Targetkan Untuk Sumsel Raih 30 Persen Perolehan Kursi

Palembang, BP Pembukaan Rapat Koordinasi Daerah IV dan Pembekalan  Calon Anggota Legislatif PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)  di Asrama ...