Home / Bisnis / Utang Miliaran, Inilah Fakta Mengejutkan Trans Musi Hingga Penerbitan Kartu Tak Berizin

Utang Miliaran, Inilah Fakta Mengejutkan Trans Musi Hingga Penerbitan Kartu Tak Berizin

Palembang, BP

Transportasi publik sudah selayaknya dikelola dengan profesional, tidak hanya sekedar mengelola uang masuk namun juga mengorganisir secara sistematis semua transaksinya, sehingga potensi kebocoran dana dapat diminimalisir, apalagi dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Namun hal ini cukup kontras dengan kondisi Trans Musi saat ini, tiga tahun lebih di bawah manajemen baru sitem pembayaran tiket masih menggunakan karcis (non tunai), padahal sejumlah perbankan sudah banyak yang menerbitkan uang elektronik (e-money) sejak Trans Jakarta hadir. Pembayaran non tunai kerja sama perbankan baru akan dimulai awal bulan depan yakni Desember 2017.

Dari Penelusuran BeritaPagi, Trans Musi mengaku, tidak memberlakukan non tunai pada tiket karena saat itu hingga sekarang permodalan tidak kuat, karena dengan menggunakan e-money bisa membuat investasi dan biaya operasional makin membangkak, sementara subsidi dari pemerintah tidak maksimal.

Hal ini menjadi polemik ketika Trans Musi dan pihak ke tiga bekerja sama di bawah manajemen lama membuat kartu yang transaksinya hanya untuk pembayaran tiket transmusi. Bahkan, untuk melakukan fungsi pembayaran tersebut miliaran rupiah dana dikucurkan sebagai investasi mesin tapping, kartu e-tiketing hingga biaya operasional yang tidak sedikit.

Namun sistem pembayaran tersebut tidak bisa diteruskan di bawah manajemen baru, karena sejumlah mesin tapping yang sudah diinvestasikan tidak terurus bahkan tidak bisa digunakan lagi. Hingga saat inipun diketahui hanya 20 mesin tapping saja yang masih bisa digunakan, sehingga meninggalkan utang miliaran rupiah.

Dihentikannya pembayaran tiket non tunai sejak 2014 ini pun dikatakan manajemen baru, kartu tersebut tidak bertentangan dengan aturan Bank Indonesia, karena hanya diberlakukan untuk transaksi pembayaran tiket Trans Musi saja dan tidak bisa dibelanjakan di Merchant.

“Jadi kita stop penggunaan kartu itu bukan karena ada larangan aturan BI, itu kerena kami memang tidak sanggup (dari sisi dana operasional-red). Kartu Trans Musi itu diperbolehkan, tidak dilarang selama digunakan ditransaksi internal kita. Timezone saja boleh, karena hanya untuk transaksi internal saja,” kata Direktur Operasional PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya Antoni Rais, didampingi staf IT-nya, baru-baru ini.

Dibeberkan dia, BI menganjurkan bahwa pengguna Trans Musi ini banyak, bahkan meliputi masyarakat Kota Palembang, cukup disayangkan jika kartu hanya digunakan di Trans Musi saja, dan sebaiknya kartu tersebut bisa dipergunakan untuk transaksi lainnya.

“Maka dari itu, ke depan kami akan bekerja sama dengan semua perbankan, sehingga fungsi kartunya tidak hanya bisa digunakan di Trans Musi, namun juga bisa untuk yang lainya seperti belanja di mini market,” tukas dia.

Sementara itu, terkait dengan penerbitan kartu Trans Musi yang dipergunakan sebagai alat pembayaran tiket Trans Musi, Deputi Direktur Bank Indonesia Sumatera Selatan Hari Widodo kepada BeritaPagi menjelaskan bahwa BI pada dasarnya sangat suport implementasi elektonifikasi pada Trans Musi.

Hanya saja, jika hal tersebut sudah menggantikan fungsi uang sebagai alat pembayaran yang sah, ada ketentuan yang harus dipatuhi. Manajemen harus mengajukan izin yang diberikan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Maka dari itu, kami mendorong agar bekerja sama dengan bank yang telah memiliki izin penerbitan kartu.

“Pada dasarnya kami sangat suport apa pun sistem kemudahan yang ditawarkan oleh institusi, hanya saja tujuan akhirnya adalah masyarakat yang menggunakan, tidak hanya mudah namun juga ada keamanan dan kenyaman transaksi di dalamnya,” katanya.

Hari memberikan gambaran, Timezone itu sama dengan ketika kita masuk dengan kartu food court, penerbitan kartunya hanya sebatas kemudahan transaksi, dan hanya digunakan di tempat itu saja  bukan sebagai alat pembayaran.

Namun jika sudah sifatnya menggantikan fungsi alat pembayaran, apalagi transaksinya harus tercatat dan terdata dengan benar, maka sudah selayaknya mengacu pada ketentuan Bank Indonesia.

“Sebenarnya ini memudahkan institusi itu sendiri, secara teknis tidak ada masalah, namun fungsi governance harus berjalan karena dengan tercatat maka transparansi dan akuntabilitasnya akan lebih baik. Intinya, sepanjang tidak berbenturan dengan ketentuan, BI memperbolehkan dan mendukung implementasi elektonifikasi,” tukas dia. #ren

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Telkomsel Pastikan Kesiapan Jaringan Asian Games

Palembang, BP–Telkomsel sebagai official mobile partner Asian Games 2018, telah mempersiapkan infrastuktur untuk menjamin kelayakan jaringan demi mendukung pagelaran kejuaraan ...