Home / Headline / Peran Perempuan Di Politik Masih Minim

Peran Perempuan Di Politik Masih Minim

BP/IST
Suasana acara Pembukaan Workshop Peran Perempuan dalam Kepeminpinan ” Persiapan dan Kiat Perempuan Menuju Pemilu 2019 “. Oleh Ketua DPRD Sumsel diselenggarakan Kaukus Perempuan Politik Indonesia ( KPP RI ) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel di Aula Lantai III DPRD Provinsi Sumsel, Jumat (24/11).

Palembang, BP

Pengamat politik Sumatera Selatan (Sumsel) Drs Joko Siswanto Msi menilai, peran perempuan di politik masih minim terutama dari kacamata legislatif.
“Trend dari 2009-2014 itu turun , jumlah anggota legislatif perempuan seluruh Indonesia terutama provinsi dan pusat turun, hanya kabupaten dan kota naik 2 persen tapi itu di bawah standar , secara nasional kita hanya 15 persen padahal di target 30 persen,” kata Joko saat memberikan materi dalam acara Pembukaan Workshop Peran Perempuan dalam Kepeminpinan ” Persiapan dan Kiat Perempuan Menuju Pemilu 2019 “. Oleh Ketua DPRD Sumsel diselenggarakan Kaukus Perempuan Politik Indonesia ( KPP RI ) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel di Aula Lantai III DPRD Provinsi Sumsel, Jumat (24/11) di mana acara dibuka oleh Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramandha N Kiemas.
Menurutnya, perempuan kurang memperhatikan politik dan kurang diperhatikan politik, termasuk dari partai politik walaupun aturan sudah menentukan kepengurusan itu menentukan harus afda persyaratan jumlah untuk perempuan.
“ Tapi ternyata pencapaiannya masih sangat lemah,” katanya.
Sehingga harus ada persyaratan elaktibilitas agar perempuan memiliki elaktibilitas tinggi, artinya perempuan harus bisa membangun jaringan sosial, harus bisa memiliki modal sosial, harus mempunyai intelektualitas , kapasitas, komitmen dan mempunyai kepercayaan dari masyarakat agar perempuan bisa sebagai wakil rakyat bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

RA Anita Noeringhati

Dan dukungan partai politik , dimana partai politik harus bisa memberikan kesempatan seperti dalam perurutan pencalonan legislatif ternyata fakta yang terjadi , bisa terpilih 61 persen diurutan nomor 1 tapi kalau di nomor 2, 3 atau 4 tidak akan terpilih karena psikologis masyarakat kalau nomor 1 itu pasti sudah pilihan dan pasti baik.
“ Parpol harus punya kebijakan , kalau memang perempuan itu me punyai elaktibilitasnya tinggi dan mempunyai kredibilitas, kapasitas dan komitmen yang baik tempatkan nomor 1, tidak harus ketua partainya , kalau ternyata ketua partainya elaktibilitasnya kalah kepingin nomor 1 ya itu main kekuasaan dan bukan main atas dasar kemampuan,” katanya.
Selain legislatif dalam pilkada peran perempuan juga belum diberdayakan termasuk di Sumsel.
“ Mestinya, mereka yang ikut pilkada adalah orang-orang yang sudah duduk dalam legisatif, jadi ada modal mereka berpolitik untuk bisa menjadi kepala daerah tapi nampaknya belum bermunculan, nama-nama yang muncul tidak ada dari perempuan ,” katanya.
Hal ini menurutnya ada sesuatu yang kurang , ada sesuatu yang keliru,” Mungkin daya dorongnya itu yang kurang,” katanya.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, tahapan pemilihan legislatif saat ini sudah berjalan dan kaum perempuan sudah waktunya bersiap untuk bersaing dalam legislatif.
Yang perlu dilakukan cek sudah melakukan proses rekrutmen belum partai politik, sudah punya database belum , sudah tahu belum dapilnya, sudah punya peta dapilnya belum , sudah tahu belum jumah pemilih di dapilnya, berapa modal partai di dapilnya .
“ Jadi memang pemilunya 2019 tapi tahapannya terutama buat perempuan sudah di depan mata ,” katanya.
Menurutnya bicara pemilu ada soal keterwakilan sehingga kehadiran perempuan di legislatif harus mencerdaskan politik gagasan di legisatif, perempuan harus bisa menyuarakan kepentingan perempuan dalam semua kebijakan maupun kerja-kerja dan repretasi di publik.

berpoto bersama

“ Refresentasi itu bagaimana membuat suara yang ada diluar parlemen bisa bisa dihadirkan di parlemen , itu namanya politik gagasan,” katanya.
Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia ( KPPI) Provinsi Sumsel RA Anita Noeringhati mengatakan,

Baca:  Banjir Bandang Dan Longsor Hantam Satu Desa Di OKUS

tujuan acara ini untuk bagaimana membangkitkan semangat perempuan di dalam kiprah berpolik khususnya untuk menghadapi pileg di 2019 untuk lebih siap dan lebih berkemampuan untuk berkompertisi dengan kaum pria.
“Karena kami berharap kaum perempuan ini bisa menduduki disemua parlemen baik di DPRD kabupaten kota maupun sampai kepusat nantinya itu bisa mencukupi 30 persen karena sampai sekarangpun di DPRD provinsi baru 15 anggota berarti hanya 20 persen, ada di Muratara itu hanya 2 orang artinya masih sangat jauh dari harapan untuk 30 persen,” katanya.#osk

x

Jangan Lewatkan

12 Teroris Berencana Serang Kantor Polisi di Sumsel

Palembang, BP–Sebanyak 12 terduga teroris yang ditangkap tim Densus 88 Antiteror pada Minggu (10/12) lalu masih menjalani pemeriksaan di Mako ...