Home / Pemerintahan / Jangan Biarkan KPK Melakukan Kesalahan

Jangan Biarkan KPK Melakukan Kesalahan

Fahri Hamzah

Jakarta, BP–Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berharap  Presiden Jokowi  jangan  mau  digiring  Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK)  dalam proses penegakan hukum. Presiden jangan terbuai dengan permintaan pimpinan KPK untuk membela habis-habisan lembaga anti korupsi tersebut dengan dalih KPK akan dibonsai.

Masinton

“Biasanya pimpinan KPK meminta  perlindungan Presiden bila KPK bermasalah dengan hukum. Pimpinan KPK minta lembaganya dilindungi dengan alasan  akan dihabisi para koruptor. Saya harap presiden jangan mau terseret dalam kasus semacam ini lagi,” ujar Fahri di ruangan wartawan DPR, Jakarta, Selasa (14/11) dalam acara diskusi bertajuk Pansus Angket Apa Lagi.

Baca:  DPR Usulkan RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Menurut Fahri, setelah DPR membentuk angket KPK  banyak ditemukan kejanggalan,  keanehan dan ketidakjujuran ketika menyadap, memeriksa saksi serta menangkap koruptor. “Angket KPK telah menemukan 11 point ketidakbecusan kinerja KPK. Itu bukan yang kami cari-cari, tapi keterangan para pakar hukum, saksi,  tersangka saat member penjelasan kepada tim angket KPK,” kata Fahri.

Dikatakan, kewenangan yang luar biasa diberikan kepada KPK tidak sebanding dengan kasus yang  ditangani. Yang dtangkap KPK hanyalah kasus kecil dan melibatkan pejabat menengah ke bawah. Sedangkan kasus besar seperti BLBI yang merugikan negara triliunan rupiah sampai sekarang tidak jelas.

Baca:  Larangan Parlemen Eropa Soal Sawit Harus Dilawan

“Jadi, apa yang dibanggakan dari KPK dan apa hebatnya KPK? Celakanya KPK merasa paling benar dan tidak mungkin salah sehingga tidak perlu diawasi. Jika anggota DPR bilang KPK  gak professional, langsung dituding ingin melemahkan KPK serta membela koruptor,” jelasnya.

Mantan Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu  menilai satu-satunya lembaga negara yang tak transparan, tak akuntable dan tak mau diawasi di negara ini hanya KPK. Padahal setelah adanya hak angket KPK ditemukan banyak  pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang.

Baca:  Pusat Anggarkan Rp1,2 Triliun Untuk Pertanian

“KPK telah mengajarkan anarkis, tirani, dan pembangkangan hukum. Wajar kalau KPK tidak  memenuhi panggilan tim pansus angeket KPK. Cukup 15 tahun kita anak-emaskan KPK dan sudah saatnya KPK tidak  kita biarkan  salah,” papar Masinton. #duk

x

Jangan Lewatkan

Pahlawan Itu Jujur dan Memikirkan Rakyat

Jakarta, BP— Ketua Badan Pengkajian MPR RI Bambang Sadono menegaskan,   pemahaman pahlawan bukan hanya pejuang dan heroic namun, berjuang untuk kepentingan ...