Home / Headline / Upah Minimum Provinsi Naik 8,71 Persen

Upah Minimum Provinsi Naik 8,71 Persen

Jakarta, BP–Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menetapkan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 sebesar 8,71 persen. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kemnaker tanggal 13 Oktober 2017, dengan Nomor B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2017.

Besaran kenaikan tersebut merupakan penjumlahan dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi sesuai dengan formula kenaikan upah minimum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan produk domestik bruto-red) yang akan digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2018 bersumber dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI), sesuai dengan Surat Kepala BPS RI Nomor B-188/BPS/1000/10/2017 tanggal 11 Oktober 2017,” dikutip dari Surat Edaran Kemnekar yang dilansir di Jakarta, Rabu (25/10).

Baca:  Kinerja PNS Buruk Tak Dapat TPP

Dalam Surat Kepala BPS tersebut, menetapkan inflasi nasional sebesar 3,72 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan PDB) sebesar 4,99 persen. Maka jika kedua komponen tersebut dijumlahkan menjadi sebesar 8,71 persen.

Sedangkan formula untuk menghitung besaran UMP 2018 yaitu besaran UMP 2017 ditambah dengan hasil perkalian antara besaran UMP 2017 x (tingkat infasi+pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 44 Ayat 1 dan Ayat 2 PP Nomor 78 Tahun 2015.

Dengan demikian, besaran UMP 2018 di masing-masing provinsi yaitu UMP 2017 + (UMP 2017 x 8,71 persen). Sebagai contoh, untuk DKI Jakarta, kenaikan UMP-nya yaitu besaran UMP 2017 Rp 3.355.750 x 8,71 persen yaitu Rp292.285. Dengan demikian besaran UMP 2018 jika mengikuti PP Nomor 78 Tahun 2015 yaitu Rp3.355.750 + Rp292.285 menjadi Rp3.648.035.

Baca:  2 Bulan Belum Digaji, PLD OKUS Galau

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, maka perhitungan UMP terbaru menggunakan penjumlahan pertumbuhan ekonomi dan inflasi saat ini, kemudian dikalikan dengan besaran UMP di tahun berjalan saat ini.

“Perlu disadari bahwa pertanyaannya, kalau kita bicarakan 33 provinsi ada yang alami inflasi ada yang alami deflasi. Pertumbuhan ekonomi juga beda-beda. Sehingga kesepakatannya inflasi dan pertumbuhan yang dipakai skala nasional,” kata Suhariyanto, Rabu (25/10).

Artinya, besaran inflasi yang digunakan adalah inflasi year on year (yoy) dari September 2016 ke September 2017 sebesar 3,72 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi yang dipakai adalah perhitungan kumulatif selama kuartal 3-4 2016 ditambah kuartal 1-2 2017 dengan angka 4,99 persen.

Baca:  Guru Ngaji TPA di Palembang Bakal Di Beri Gaji

“Jadinya 8 koma sekian kan. (8,71 persen). Ya itu BPS hanya berikan data inflasi dan data pertumbuhan ekonomi kemudian kami serahkan kepada Kemenaker,” kata Suhariyanto.

Menurutnya, perhitungan yang ada saat ini lebih adil bagi pekerja dan perusahaan. Skema perhitungan yang berjalan dua tahun belakangan ini, kata Suhariyanto, meminimalisasi pergesekan antara manajemen perusahaan dan buruh yang sering kali terjadi. “Namun yang bagus adalah bahwa ada jaminan setiap tahun ada kenaikan UMP. Kan stabil ya, daripada tidak dan selalu ada tarik menarik antara buruh dan pengusaha,” kata dia. # ren

 

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Ribuan Santri Muaraenim Peringati Hari Santri

Muaraenim, BP—Ribuan Santri di Kabupaten Muaraenim mengikuti Upacara Peringati Hari Santri Nasional ke-5 di lapangan Merdeka Muaraenin, Selasa (22/10). Pada ...