Home / Headline / Segera Panggil Inspektorat Dan BKD

Segera Panggil Inspektorat Dan BKD

BP/IST
Suasana pembangunan Hotel Ibis Palembang

Palembang, BP

Belum dilaksanakannya hasil rapat Selasa, (17/10) lalu di ruang Komisi I DPRD Kota Palembang yang menghasilkan tanggal 19 September 2017 harus mengeluarkan Surat Peringatan, (SP) III dari Dinas PU-PR dan Satuan Pol-PP menyetop sementara aktivitas pembangunan di lokasi Hotel Ibis membuat wakil rakyat di DPRD Kota Palembang meradang, sehingga Senin, (23/10) akan segera memanggil Inspektorat dan BKD untuk menilai kinerja para OPD tekhnis yang berkaitan dengan bangunan gedung ini.
Ketua Komisi I DPRD Kota Palembang, Endang L Lelasari. mengatakan, selaku wakil rakyat sudah melakukan all out dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja para OPD Pemkot Palembang selaku mitra kerja jika dalam pelaksanaannya para OPD ini tidak mematuhi Perda maka biarlah masyarakat yang menilai dan selanjutnya pihaknya akan meminta penjelasan terhadap tidak dipatuhinya Perda tersebut.
“Senin, (23/10) kita akan panggil Inspektorat dan BKD untuk menilai kinerja para OPD ini”, kata Endang dihubungi, Jum’at, (20/10).
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kota Palembang, H. Antony Yuzar mengatakan, Penegakan Perda Nomor 1 tahun 2017 dalam hal pelanggaran bangunan gedung wajib dilakukan OPD tekhnis, apalagi pelanggaran yang dilakukan atas pembangunan Hotel Ibis ini sudah dalam kategori massif bahkan terjadi sejak awal permohonan IMB diajukan.
Misalnya saja, dalam rekomendasi andalalin ada luas lahan yang berbeda, kemudian pemakaian ground anchor yang tidak ada dalam gambar perencanaan. Selanjutnya tower crane yang tidak berizin.
Semua itu, ada pelanggaran yang terjadi secara kontinyu bahkan dari awal. Lalu mengapa OPD terkait seakan membela dan takut dengan pengembang Hotel Ibis ini?.
Padahal diluar sana, masyarakat menanti kepastian hukum yang melanggar harus ada sangsi bukan justru dicari-cari solusi terbaik. Aturan juga hendaknya jangan berlaku hanya dengan masyarakat lemah.
“Jika memang tidak bisa menyelesaikan atau mengambil tindakan atas pelanggaran Hotel Ibis sebaiknya OPD tersebut mundur saja”, kata Antony Yuzar.
Dijelaskannya, kalau sampai saat ini pelanggaran yang jelas terjadi belum juga ditindak jadi apa arti SP tertulis yang sudah dikeluarkan Satuan Pol-PP dan Dinas PU-PR jika pencabutan IMB tidak berani dilakukan.
Padahal dalam Perda Nomor 1 tahun 2017 pasal 177 jelas mengatur jika pemilik dan pengguna bangunan yang melanggar ketentuan dikenakan sangsi administrasi dari SP tertulis sampai pencabutan IMB bahkan Perda itu juga mengatur ada denda maksimum 10 persen dari nilai bangunan. Disitu juga diatur ada sangsi pidana.
“Kalau seperti ini dimana letak wibawa Pemkot Palembang yang terkesan menjadi pembela pengembang nakal daripada menegakkan aturan yang kita buat bersama-sama”, katanya
Sedangkan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PU-PR Kota Palembang. Ansory menjelaskan, pihaknya hingga saat ini memang belum mengeluarkan SP ke 3 karena memang tidak diatur dalam Perda istilah SP 1, 2 dan 3 itu bisa diterapkan jika sebuah bangunan tidak memiliki IMB. Sementara Hotel Ibis memiliki IMB tapi secara tekhnis melanggar dan proses nanti akan dibekukan langsung oleh Dinas PM-PTSP.
Sejauh ini, pihaknya sudah mengirim SP tertulis sejak tanggal 25 September lalu agar Thamrin Group memperbaiki/revisi IMB yang ternyata melanggar tekhnis itu. Selanjutnya tanggal 13 Oktober 2017 kembali diberikan SP agar menghentikan aktivitas sebelum IMB diperbarui. Saat ini, pihaknya masih menunggu sanggahan ke pihak pengembang atas SP tertulis tersebut.
Karena yang bersangkutan tidak berada ditempat maka dimaklumi hingga kembali. Namun, rekomendasi pembekuan sangat tergantung dengan surat sanggahan tersebut. “Pekan depan jika tidak ada sanggahan maka pihaknya akan memberi rekomendasi ke Dinas PM-PTSP untuk diambil keputusan selanjutnya, dibekukan atau dicabut”, kata Ansory.#pit/osk

Baca:  DPRD Sumsel Desak Pemkot Palembang dan Pemprov Seriusi Revitalisasi BKB

 

x

Jangan Lewatkan

46 ‘Preman’ Terjaring Operasi Pekat

Palembang, BP–Subdit III/Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel menjaring 46 orang yang diduga preman di beberapa titik lokasi di ...