Home / Headline / Ombudsman Sebut Banyak Pengusaha ‘Malas’ Lapor

Ombudsman Sebut Banyak Pengusaha ‘Malas’ Lapor

Suasana diskusi publik bertajuk ‘Kontribusi Ombudsman RI Dalam Menjamin Iklim Kemudahan Berusaha di Indonesia’, di Hotel Aryaduta Palembang, Rabu (18/10).

Palembang, BP–Kesulitan pengusaha dalam mengakses pelayanan publik untuk berbisnis tidak lantas membuat para pengusaha melaporkan hal ini kepada Ombudsman Republik Indonesia. Di Sumatera Selatan sendiri dari catatan Ombudsman pengaduan dari pengusaha masih terbilang sedikit.

Anggota Ombudsman RI Prof Adrianus Meliala mengatakan, kebanyakan pengusaha ini kemungkinan beranggapan bahwa mengadukan laporan kepada Ombudsman bukan pilihan efektif menyelesaikan masalah, sehingga malas mengadukannya.

“Pengaduan dari pengusaha di Sumsel sedikit, per tahun saja hanya ada 50 laporan terkait dipersulit akses pelayanan publik atau pungutan liar,” ungkap Adrianus usai Diskusi Publik ‘Kontribusi Ombudsman RI Dalam Menjamin Iklim Kemudahan Berusaha (The Ease of Doing Business) di Indonesia’, di Hotel Aryaduta Palembang, Rabu (18/10).

Menurut dia, saat ini dunia usaha belum menyadari pentingnya untuk melaporkan kesulitan mereka saat mengakses pelayanan publik. Untuk itu, pada kesempatan kali ini Ombudsman mengundang Asosiasi Pemgusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Sumatera Selatan.

“Tetapi para pengusaha ini bukan tidak mau melapor, tapi karena pilihan tersebut dianggap tidak efektif,” kata dia.

Diskusi publik ini, sambungnya, digelar di 3 kota, yakni Kota Palembang, Surabaya dan Makassar serta sebagai gong-nya, dihelat di Jakarta. Segenap pemangku kepentingan dan narasumber yang hadir mengungkapkan salah satu kunci memenuhi kemudahan berusaha adalah adanya kepastian pengajuan izin usaha, dengan persyaratan, jangka waktu dan ketentuan biaya yang jelas.

“Karena bagi pelaku usaha tidak adanya kepastian merupakan (biaya-red) yang mahal,” ujar dia.

Dikatakannya, alih-alih menyampaikan pengaduan kepada pengelolaan pengaduan di internal kantor perizinan atau kepada Ombudsman RI, pelaku usaha cenderung untuk mengikuti ‘alur’ petugas perizinan yang berujung pungli.

“Mereka (pelaku usaha-red) khawatir, apabila mengadu justru malah akan menghambat proses penerbitan izinnya,” jelas Adrianus.

Ia juga menambahkan, peran Ombudsman RI dalam mendorong terciptanya iklim kemudahan berusaha adalah memastikan terpenuhinya Standar Pelayanan Publik sebagaimana amanat UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik.

“Menyampaikan saran perbaikan kebijakan pelayanan publik serta untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pencegahan Maladministrasi dan Perbaikan Pelayanan Publik,” pungkasnya. #rio

 

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

OKU Jadi Tempat Offroad

Baturaja, BP–Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten OKU Slamet Riyadi melepas rombongan Baturaja Explore Expedition Kabupaten Ogan Komering ...