Home / Pemerintahan / Sumsel Punya HAP Pelayanan Publik

Sumsel Punya HAP Pelayanan Publik

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan-RB Prof Dr Diah Nataliza, MBA memberikan dua buku tentang inovasi pelayanan publik dan integrasi lapor yang diterima Pemimpin Umum Mulyono Misman.

Palembang, BP–Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) RI Prof Dr Diah Nataliza, MBA beserta rombongan melakukan kunjungan ke Kantor Harian Umum BeritaPagi, di Jalan Talang Kerangga, Jumat (13/10).

Diah Nataliza bersama perwakilan Deutsche Gesellschaftfur Internationale Zusammenarbeit GambH (GIZ) Transformasi Jerman, Elke Rapp (Team Leader GIZ Transformasi), Zulazmi (Deputy Country  Direktor GIZ Indonesia), Timor Leste dan Asean, Asdep Perumusan Kebijakan Kemenpan-RB RI M Imanudin diterima oleh Pemimpin Umum Mulyono Misman, Pemimpin Redaksi Iman Handiman, dan Pemimpin Perusahaan Firdaus Komar, di Ruang Serba Guna Kantor Harian Beritapagi.

Menurut Diah Nataliza, pihaknya akan membuat HAP Pelayanan Publik di Sumsel dimana selama ini sudah ada di Jawa Timur.

Baca:  Kunjungan Wisata Di Sumsel Lolos Target RPJMD Hingga 2018

“Maka Kemenpan-RB dengan bantuan GIZ Transformasi Jerman akan membuka dua HAP lagi di Indonesia, yaitu Sumatera Selatan dan Insya Allah nanti di Sulawesi Selatan, jadi satu di barat dan satu di timur,” katanya.

Pihaknya berharap akan mempercepat upaya terobosan perbaikan pelayanan publik di daerah. “Untuk di Sumsel akan ada desk khusus dan kami rencanakan sampai akhir tahun 2019. Ini sudah mulai, sudah tandatangan tadi siang tadi di Pemprov Sumsel,” katanya.

Baca:  Kunjungan Wisata Di Sumsel Lolos Target RPJMD Hingga 2018

Menurutnya, ada dua hal yaitu bagaimana membuat HAP untuk peningkatan pelayanan publik melalui inovasi dan kerja sama untuk pengelolaan sistem aplikasi lapor tadi untuk semua kabupaten/kota di Provinsi Sumsel. “Jadi dari desk provinsi yang akan mengkoordinasikannya untuk kabupaten/kota,” katanya.

Asdep Perumusan Kebijakan Kemenpan-RB RI M Imanudin menambahkan kalau pengaduan yang masuk tidak dibedakan perprovinsi dan masih dilihat secara acak.

“Ada instansi vertikal, ada instansi otonom juga, jadi kita tidak bisa mengidentivikasi apakah itu untuk Pemda kota Palembang atau pun yang lain,” katanya.

Menurutnya, pengaduan yang masuk banyak mengenai BPJS kesehatan. “Menurut saya, untuk BPJS Kesehatan pengaduannya lebih banyak ke mekanisme, tapi sekarang BPJS Kesehatan juga banyak solusinya, membuat gerai dan segala macam dan sosialisasi BPJS Kesehatan lebih gencar sekarang,” katanya.

Baca:  Kunjungan Wisata Di Sumsel Lolos Target RPJMD Hingga 2018

Sedangkan untuk laporan pengaduan yang masuk, menurutnya, bukan hanya provinsi juga kabupaten/kota. “Jadi desk ini lebih ke pengelola kerja sama,” katanya.

Sedangkan Pemimpin Umum Mulyono Misman menilai terobosan Kemenpan-RB adalah sesuatu yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan masyarakat. “Kita juga punya rubrik SMS lapor yang isinya macam-macam,” katanya.

Pemimpin Redaksi Iman Handiman mengatakan rubrik SMS Koran Harian Beritapagi laporan yang  masuk bisa mencapai 100 laporan dan itu pun harus dipilah-pilih untuk diterbitkan. Selain itu, pihaknya mengapresiasi terobosan yang telah dilakukan Kemenpan-RB RI bagi masyarakat sehingga pelayanan publik bisa lebih baik lagi. #osk

x

Jangan Lewatkan

Perbedaan Merupakan Anugerah dan Menjadi Kekuatan

Jakarta, BP–Wakil Ketua MPR RI EE Mangindaan mengatakan, Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bahasa,  agama serta dengan wilayah cukup ...