Home / Pemerintahan / Anggota DPR Sering Bolos Karena Rekrutmen Caleg Kurang Baik

Anggota DPR Sering Bolos Karena Rekrutmen Caleg Kurang Baik

Anggota Komisi XI DPR RI FPDIP Eva Kusuma Sundari

Jakarta,BPAnggota Komisi XI DPR RI FPDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan, akibat proses rekrutmen kader partai kurang baik  terutama dalam proses   caleg di DPR RI sehingga kualitas anggota dewan  memprihatinkan. Banyak anggota legislatif bolos,  tidak  menghadiri rapat kerja,  tidak ikut rapat dengar pendapat  dan absen saat rapat paripurna, kinerja buruk dan habis bertanya langsung menghilang.

“Ketika saya  menjadi anggota dewan pada 2004 banyak anggota dewan disiplin, kerjanya bagus dan komuniksinyapun sangat berbobot dan santun. Sekarang sulit mendapatkan anggota dewan seperti itu,” ujar Eva di ruangan  wartawan DPR, Jakarta, Kamis (12/10) dalam sebuah diskusi bertajuk Revisi UU MD3.
Menurut Eva,   kondisi anggota DPR   sekarang  bukan lantaran  UU MD 3 (MPR,DPR,DPD dan DPRD) melainkan akibat proses kaderisasi dan rekrutmen caleg yang buruk.  Kalaupun  UU MD3  direvisi,  kepemimpinan MPR/DPR RI perlu dipertegas  agar terwujud politik yang berkeadaban, proporsionalitas dan rasionalitas.
Dikatakan,  revisi UU MD3 yang dilakukan  DPR   menjelang pemilu 2014 dalam anomali politik sehingga tidak lagi menempatkan partai dengan suara terbanyak menjadi Ketua MPR RI maupun Ketua DPR RI.Yang menjadi Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan Ketua DPR RI Setya Novanto dari Partai   PAN dan Golkar sebagai hasil koalisi dari sejumlah partai.
Eva  menambahkan, PDIP sebagai partai pemenang pemilu sudah maksimal memperjungkan agar kepemimpinan MPR/DPR sesuai dengam kesepakatan di KIH yakni partai dengan suara terbanyak berhak memimpin MPR dan DPR.
“ PDIP  partai yang konsisten dan konstitusional. Kita tak pernah menggunakan kekuatan kekuasaan untuk merebut kekuasaan. Itu sudah ditunjukkan sejak peristiwa  kerusuhan 27 Juli 2006.
Pengamat Hukum Margarito Kamis  mengakui, dalam rasionalitas demokrasi yang konstitusional, seharusnya partai dengan suara terbanyak  menjadi pimpinan MPR/DPR RI. “PDIP mesti menyiapkan hal itu untuk materi revisi UU MD3 nanti,” katanya.
Margarito beralasan, partai suara terbanyak  membawa mandat rakyat, yang kemudian dilembagakan menjadi pimpinan MPR/DPR RI melalui UU MD3. Jadi, sebaiknya Zulkifli Hasan dan Novanto memenuhi janjinya. Kalau tidak, bisa kualat. # duk
Baca:  DPR Usulkan RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah
x

Jangan Lewatkan

Trimedya Panjaitan: DPR Setujui Anggaran Densus Tipikor Rp800 Miliar

Jakarta, BP–Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan mengatakan, wacana pembentukan Densus Tipikor berawal dari usulan penguatan kinerja kepolisian ...