Home / Headline / Penganggaran Pemerintah Daerah Harus Responsif Gender

Penganggaran Pemerintah Daerah Harus Responsif Gender

Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Banyuasin untuk Pencapaian APE” Kerja sama FITRA Sumsel – Seknas FITRA – FES – BAPPEDA & Dinas PP&PA Kab. Banyuasin , Rabu (11/10) di Hotel Swarnadwipa Palembang.  BP/DUDY OSKANDAR

Palembang, BP–Pemerintah telah berkomitmen untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sebagai salah satu strategi menuju tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 tahun 2000 yang diturunkan dalam Permendagri No. 67 tahun 2011 memuat Pedoman Umum Pelaksanaan Pedoman Umum Gender (PUG) di daerah, konsep perencanaan dan penganggaran responsif gender, dan kelembagaan PUG.

Dalam peraturan tersebut disebutkan pentingnya mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan dan penganggarannya. Perencanaan yang responsif gender harus ditindaklanjuti dengan anggaran yang responsif gender.

Menurut Perwakilan dari Friedrich Ebert Siftung, Darmiana Yustina Manurung menilai, berbicara gender tidak mesti bicara perempuan tetapi bagaimana substansinya dan bagaimanya program tidak melihat dari jenis kelamin .

Baca:  Anggaran Bagi Perempuan di Dinas-dinas di Sumsel Minim

“Semua lini masyarakat bisa terwakili dari program pembangunan yang disediakan negara,” katanya di acara Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Banyuasin untuk Pencapaian APE” Kerja sama FITRA Sumsel – Seknas FITRA – FES – BAPPEDA & Dinas PP&PA Kab. Banyuasin , Rabu (11/10) di Hotel Swarnadwipa Palembang.

Dia melihat kabupaten Banyuasin adalah satu-satunya kabupaten yang melaksanakan E-Election dan ini kesempatan yang baru, bagaimana juga kedepan dengan jaringan internet yang ada di desa-desa di internet di kabupaten Banyuasin bisa mensinergikan.

“Bagaimana suatu saat penganggaran yang proporsional dan gender bujeting itu bisa bersinergi dari desa dengan tingkat kabupaten, itu yang kita pelajari dua hari kedepan dan memberikan kapasitas bagi perangkat-perangkat SKPD yang ada di Banyuasin dan kita berharap kedepan bagaimana setiap SKPD di Banyuasin dapat membantu desa-desa yang ada di Banyuasin , karena sejak tahun 2015 sampai tahun ini bujet yang diterima oleh desa semakin meningkat setiap tahunnya, pemerintah menganggarkan jauh lebih banyak uang dan kami mohon kerjasamanya bagaimana yang di tingkat SKPD bisa berkerjasama dengan desa suatu saat, jadi penganggaran proporsional dan gender bujeting di desa bisa bersinergi di tingkat kabupaten,” katanya.

Baca:  Anggaran Bagi Perempuan di Dinas-dinas di Sumsel Minim

Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan , Deputi II Bidang Pembangunan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Thalib mengatakan, gender bukan mengintimewakan perempuan tapi memberi ruang dan hak sama bagi perempuan dengan kesetaraannya mempunyai hak yang sama dengan laki-laki .

“Kami memastikan semua program, baik program yang berhubungan dengan gender bisa terlaksana dengan baik dan yang kita fokuskan saat ini di deputi kami penanggulangan kemiskinan adalah program PKH , program keluarga harapan ini lebih menjurus keperempuan karena ada satu item yang menjadi fokus masalah ibu hamil dan menyusui, ini terkadang terlupakan , padahal tanggungjawab melahirkan dan merawat anak bukan tanggungjawab perempuan juga tapi laki-laki punya hak dan kewajiban juga untuk memastikan seorang ibu bisa meahirkan dengan baik , bisa mendidik anaknya dengan baik dan ini bukan hanya tanggungjawab perempuan saja,” katanya.

Baca:  Anggaran Bagi Perempuan di Dinas-dinas di Sumsel Minim

Dan pemerintah terus berupaya bagaimana , program-program itu berpihak pada perempuan.
Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Lieska Prasetya Msi menilai, bagaimana penganggaran responsif gender ini terinegrasi dengan program kegiatan dari pusat hingga daerah.

“Kami juga dipusat sudah membuat semacam surat edaran empat menteri dari Kementrian Keuangan , Bapenas, PPA dan Kementrian Dalam Negeri, kami berharap Bupati bahwa perencanaan yang responsif sesuai gender ini bukan hanya empat kementrian juga dari kita membantu , memang kerja bareng tidak bisa andalkan kalau daerah andalkan Kemendagri,” katanya.

Pihaknya juga punya hal yang lebih menjadi fokus yaitu akhiri tindak kekerasan pada perempuan dan anak, akhiri tindak pidana perdagangan orang dan ahiri kesenjangan ekonomi.
Asisten I Pemkab Banyuasin Dr H M Senen Sip Msi mengatakan, dengan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi jajaran Pemkab Banyuasin .

Sedangkan panitia pelaksana acara yang merupakan Dewan Daerah Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran Sumsel H Abdul Aziz Kamis mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap kegiatan tersebut rutin dilaksanakan. #osk

 

x

Jangan Lewatkan

DPRD Sumsel Minta Pemerintah Tindak Angkutan Berat Masuk Kota Yang Tak Kenal Waktu

Palembang, BP Sebuah truk kontainer Hino dengan nopol BH 8007 ME menghantam mobil Grand Livina nopol BG 1751 DC tepat ...