Home / Palembang / BOT Pasar 16 Ilir dan Kuto Diputus

BOT Pasar 16 Ilir dan Kuto Diputus

Ketua Komisi II DPRD Kota Palembang, Candra Darmawan.

Palembang, BP — Build Operation and Transfer (BOT) Pasar 16 Ilir dan Kuto dengan PT Gandha Tahta Prima (GTP) segera diputus. Pasalnya, berdasarkan kajian ekomoni, keduanya berpotensi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang bahkan hingga Rp10 miliar pertahunnya.

Ketua Komisi II DPRD Kota Palembang Candra Darmawan mengatakan, Pasar 16 Ilir dan Kuto pengelolaannya akan diambil alih Pemerintah Kota Palembang melalui PD Pasar Palembang Jaya. Meski demikian, DPRD Kota Palembang bakal mengkaji kembali pengambil alihan ini, dengan memperhitungkan kemampuan Pemkot Palembang dalam hal memberikan kompensasi yang diminta pihak ketiga tersebut sebagai syarat pengambil alihan tersebut.

Baca:  Pedagang Kembang Api Bermunculan

Candra mengatakan, berdasarkan kajian ekonomi, pengambilalihan ini sudah benar. Meski demikian, tata cara pengambil alihan ini dinilai perlu ditinjau kembali dengan menyesuaikan baik itu hukum dan kemampuan PD Pasar sendiri.

“Sudah benar bahwa perjanjian ini lebih baik dikelola sendiri oleh Pemkot Palembang. Selain itu, kita juga melihat dari sisi prospeknya dari apa yang akan dihasilkan itu nanti diperkirakan akan lebih besar untuk pemasukan Kota Palembang,” jelasnya, usai rapat BOT Pasar 16 Ilir dan Kuto, Rabu (11/10).

Baca:  Komisi VI DPR-RI Perjuangkan Revitalisasi 6 Pasar

Ia mengatakan, DPRD Palembang bersama PT GTP maupun PD Pasar menyepakati kalau pengambilalihan ini ditunda sementara, guna mencari satu cara yang pas dalam menyelesaikan hal ini utamanya untuk kompensasi yang melandasi pengambil alihan ini.

“Estimasinya yang bisa dihasilkan jika pengelolaan langsung dilakukan Pemkot Palembang bisa mencapai sekitar Rp10 miliar dalam satu tahun untuk Pasar 16 Ilir dan Pasar Kuto,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, DPRD Palembang akan memberikan rekomendasi kepada Walikota Palembang dan PD Pasar dalam satu pekan ini. Selain itu nanti, pihaknya juga akan membentuk tim pengkajian yang melibatkan beberapa unsur, baik itu ekonomi dan hukum. Termasuk dana konpensasi untuk pihak ketiga akan dikaji oleh KJPP.

Baca:  Pengunjung Padati Pasar 16 Ilir

“Saat ini kami baru membahas tata cara pengambilalihan secara hukum dan sumber dana. Kalau bisa secepatnya selesai tapi tidak menyalahi aturan hukum yang ada baik itu sisi ekonomi dan segi hukum,” tukasnya.

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Palembang Jaya, Asnawi P Ratu menambahkan, pihaknya setuju dengan apa yang telah diputuskan Komisi iI DPRD Palembang. “Tadi itu diputuskan untuk ditunda dan kembali belum disetujui. Untuk sementara ini masih akan dikelola pihak ketiga,” katanya. #pit

x

Jangan Lewatkan

Ratusan Koperasi Tinggal Papan Nama

Palembang, BP — Pertumbuhan koperasi di Kota Palembang terbilang cukup signifikan terutama yang dibentuk oleh masyarakat. Dari total 1082 hampir setengahnya ...