Home / Headline / Anggaran Bagi Perempuan di Dinas-dinas di Sumsel Minim

Anggaran Bagi Perempuan di Dinas-dinas di Sumsel Minim

BP/IST
Koordinator FITRA Sumsel, Nunik Handayani

Palembang, BP–Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mendorong pemerintah daerah agar melibatkan perempuan dalam proses perencanaan dan penganggaran.
Menurut Koordinator FITRA Sumsel, Nunik Handayani dalam membuat perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah harus membuka pos anggaran untuk perspektif gender.
Gender itu bukan hanya tentang jumlah perempuan ataupun kuotanya.
Namun bagaimana perempuan yang benar-benar berdaya.
“Artinya dalam proses perencanaan anggaran mereka harus dilibatkan secara aktif. Sehingga dapat diketahui apa yang dibutuhkan perempuan,” kata Nunik disela-sela acara Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Banyuasin untuk Pencapaian APE” Kerja sama FITRA Sumsel – Seknas FITRA – FES – BAPPEDA & Dinas PP&PA Kab. Banyuasin , Rabu (11/10) di Hotel Swarnadwipa Palembang.
Dia melihat, selama ini pemerintah daerah menganggap anggaran yang dikucurkan sudah terintegrasi di semua dinas.
“Memang iya, tapi setelah kita cek di dinas-dinas, bahkan dinas pemberdayaan perempuan, sangat kecil anggarannya,” kata Nunik.
Menurutnya komitmen kepala daerah dan perempuan itu sendiri sangat penting untuk terus-menerus mendorong agar perempuan bisa terlibat dalam akses pembangunan didaerahnya.
“Anggaran itu untuk pemberdayaan perempuan itu sendiri. Bagaimana perempuan itu ketika berdaya dan dapat mengakses , bisa mengekspresikan diri untuk terlibat dalam pembangunan didaerah. Kayaknya ini belum terjadi di beberapa daerah,” katanya.
Dia mengatakan, sejauh ini anggaran yang diperuntukkan bagi perempuan di setiap dinas-dinas di Sumsel juga masih minim.
“Padahal persoalan perempuan ini sangat kompleks dan krusial. Bahkan justru angka kemiskinan itu timbul dari tidak berdayanya perempuan itu sendiri. Ini kerjaan bersama antara pemerintah daerah dan legislatif, makanya kita hari ini juga mengundang Komisi I,” katanya.
Pemerintah menurutnya, telah berkomitmen untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sebagai salah satu strategi menuju tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 9 tahun 2000 yang diturunkan dalam Permendagri No 67 tahun 2011 memuat Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di daerah, konsep perencanaan dan penganggaran responsif gender, dan kelembagaan PUG.
Dalam peraturan tersebut disebutkan, pentingnya mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan dan penganggarannya.
Perencanaan yang responsif gender harus ditindaklanjuti dengan anggaran yang responsive gender.
Anggaran berkeadilan gender yang sudah diperkenalkan di Indonesia ini, belum mengubah kesejahteraan kaum marjinal, terutama perempuan.
“Hingga sekarang, sistem penganggaran di negara kita tidak berperspektif gender, yang dalam praktiknya justru bias gender karena wacana patriarki yang dominan membuatnya tidak sensitif terhadap kebutuhan perempuan yang memang berbeda dengan kebutuhan laki-laki,” katanya.
Pemerintah, dalam penetapan alokasi dan distribusi anggaran, sering kali tidak mempertimbangkan kebutuhan dengan perspektif gender.
Asumsi bahwa anggaran diperuntukkan bagi umum maupun aparatur, yang dianggap pasti akan dimanfaatkan oleh laki-laki dan perempuan, kerap menjadi alasan klise pembenaran kebijakan anggaran yang tidak berperspektif gender.
Aparatur pemerintah sering melupakan bahwa meski alokasi anggaran akan sampai pada semua orang, belum tentu perempuan dan laki-laki menikmatinya dengan kapasitas yang setara.
Pada tataran implementasi di tingkat daerah, anggaran responsif gender belum optimal dapat dilaksanakan terutama oleh OPD sebagai perencana sekaligus pelaksana anggaran. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor.
Pertama, pemahaman yang masih minim tentang anggaranresponsif gender di tingkat OPD. Kedua, belum kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan anggaran responsif gender baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.
Dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), ada 4 (empat) faktor yang perlu dikembangkan dalam perencanaan yang responsif gender antara lain: (1) Akses yaitu perencanaan pembangunan sudah mempertimbangkan akses yang adil bagi perempuan dan laki-laki; (2) Manfaat yaitu perencanaan pembangunan yang dikembangkan ditujukan untuk memberikan manfaat bagi perempuan dan laki-laki; (3) Partisipasi yaitu apakah keikutsertaan/suara masyarakat, terutama kelompok perempuan dipertimbangkan dalam proses perencanaan pembangunan; dan (4) Kontrol yaitu apakah kebijakan program kegiatan pembangunan memberikan kontrol yang setara terhadap sumber-sumber daya pembangunan bagi perempuan dan laki-laki.
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat, DPRD dan pemerintah daerah.
APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam satu tahun anggaran,” katanya.
Dan dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik anggaran daerah, di mana di dalamnya terungkap: “kepada kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa pemerintah bertindak.
Di sisi yang lain, menurutnya ada kepentingan strategis untuk mengintegrasikan isu kemiskinan (pro poor) dan responsif gender dalam seluruh kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten merupakan langkah yang patut mendapat prioritas dan apresiasi.#osk

Baca:  Penganggaran Pemerintah Daerah Harus Responsif Gender
x

Jangan Lewatkan

DPRD Sumsel Minta Pemerintah Tindak Angkutan Berat Masuk Kota Yang Tak Kenal Waktu

Palembang, BP Sebuah truk kontainer Hino dengan nopol BH 8007 ME menghantam mobil Grand Livina nopol BG 1751 DC tepat ...