Home / Pemerintahan / Perpu Ormas Dibahas di Paripurna DPR 24 Oktober

Perpu Ormas Dibahas di Paripurna DPR 24 Oktober

 
Jakarta, BPAnggota DPR RI TB Ace Hasan Sadzili menegaskan, Golkar akan menerima Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangan (Perppu) No. 2 tahun 2017 tentang pembubaran ormas seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah  menyebut Pancasila sebagai sistem thogut (setan) dan mendeklarasikan negara khilafah.
“Perppu Ormas tersebut  ditargetkan selesai  24 Oktober 2017. DPR hanya  memberikan justifikasi menerima atau menolak Perppu tersebut, dan itu akan dibahas di paripurna DPR RI pada 24 Oktober tersebut,” ujar anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar tersebut di ruangan wartawan DPR, Jakarta, Selasa (9/10).
Komisi II DPR kata Ace Hasan, sudah menampung aspirasi masyarakat Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan  Senin (16/10) Komisi II akan rapat internal bersama para pakar, ormas, akademisi dan pihak-pihak terkait untuk memminta masukan tentang Perppu Ormas tersebut. Sedangkan  Jumat (19/10) akan mendengarkan pandangan fraksi-fraksi DPR serta  Kamis (24/10)  disampaikan pada paripurna DPR RI.
“ Golkar  juga  mengusulkan untuk  mendatangkan Panglima TNI, Kapolri, BIN, dan Menag RI karena Perppu Ormas ini terkait dengan semua institusi negara,” tutur Ace Hasan.
Yang pasti, lanjut dia, Golkar akan berhadapan langsung dengan ormas yang merongrong Pancasila dan mengancam kedaulatan negara. Sebab, HTI sudah ada di 32 provinsi yang  siap mengganti Pancasila dengan khilafah. “Itu jelas mengancam kedaulatan NKRI. Selain HTI, kita siap berhadapan dengan sparatisme dan terorisme,” tambahnya.
Dikatakan,  UU No.17 tahun 2013  tidak bisa digunakan pemerintah untuk menindak tegas  Ormas yang melawan Pancasila, sehingga Perppu tersebut dikeluarkan pemerintah.
“Kalau HTI keberatan bisa gugat ke PTUN. Jadi, Perppu ini sebagai tindakan preventif negara untuk menyelamatkan kedaulatan negara, dan dalam demokrasi tak bisa seenaknya saja, melainkan harus mengikuti aturan,” jelas Ace.
Pengamat Politik dari Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti  mengakui HTI dengan gagah menyebutkan  anti Pancasila. “HTI itu tak jujur karena ketika mengajukan persyaratan adminsitrasi  ke Menkumham  HTI mengakui Pancasila namun dalam pelaksanaannya di lapangan mereka malah terangterangan menyebutkan anti Pancasila. Bahkan negara ini disebut sebagai negara thogut. Jadi, Perppu ini akan tepat dilakukan  orang yang tepat, dan bisa berbahaya jika dipegang oleh orang yang salah,” kata Ray. #duk
Baca:  Anggota DPR Sering Bolos Karena Rekrutmen Caleg Kurang Baik
x

Jangan Lewatkan

Trimedya Panjaitan: DPR Setujui Anggaran Densus Tipikor Rp800 Miliar

Jakarta, BP–Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan mengatakan, wacana pembentukan Densus Tipikor berawal dari usulan penguatan kinerja kepolisian ...