Home / Headline / KPU Palembang Yakin Komitmen Pemkot Palembang Biaya Pilkada Palembang

KPU Palembang Yakin Komitmen Pemkot Palembang Biaya Pilkada Palembang

Ketua KPU Kota Palembang H Syarifuddin SE MSi

Palembang, BP–Anggota KPU Palembang Abdul Karim Nasution MHum dari Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mengatakan, kalau anggaran KPU Palembang sudah NPHD dan itu membuktikan ada komitmen dan jaminan Pemkot Palembang akan mendanai pilkada kota Palembang.

“Totalnya Rp63,9 miliar , memang dibandingkan KPU kabupaten kota yang lain , kalau DPT kota Palembang 200 ribu misalnya itu paling sedikit dalam anggaran Rp1,4 juta kalau misalnya kenyataannya hanya sekitar 200 ribu maka anggaran Rp63,9 miliar tersebut dibagi perDPT , dia dibawa Rp55 ribu per DPT, maling murah Se-Sumsel,” katanya saat menggelar Media Gathering ,di  Bukit Golp Palembang, Senin (9/10).

Mengenai anggaran Rp63,9 miliar tersebut menurutnya,  karena kadang muncul angka Rp65 miliar .

“Angka itu tidak salah , karena Rp63,9 miliar ini pure untuk pelaksanaan pilkada sedangkan Rp2 miliar adalah persiapan pilkada, tidak langsung pilkada , jadi totalnya Rp65 miliar, Rp63,9 miliar sudah masuk tahapan mulai September 2017 sampai selesai pilkada termasuk persiapan pilkada ulang sedangkan Rp2 miliar dari Januari 2017 sampai Agustus 2017,” katanya.

Baca:  Panwaslu Palembang Ajukan Usulkan Rp36 Miliar Untuk Pengawasan Pilkada Palembang

Sedangkan untuk anggaran 2018 uangnya belum masuk rekening KPU Palembang baru komitmen besarnya Rp 56 miliar .

“Semua daerah seperti itu , bukan hanya kota Palembang , jadi tidak ada keraguan pemerintah untuk pelaksanaan pilkada,” katanya.

Hal senada dikemukakan Ketua KPU Kota Palembang H Syarifuddin SE MSi didampingi, anggota KPU Palembang Hj Devi Yulianti SH dari Divisi Hukum dan Divisi dan anggota KPU Palembang bidang Teknis Penyelenggara, Firamon Sakti ditempat yang sama yang mengatakan, masalah pilkada kota Palembang yang jumlahnya Rp 63,9 miliar sesuai dengan kondisi mengencangkan ikat pinggang dan tidak berlebihan dan apa yang diperlukan langsung dianggarkan.

“Itupun kita dengan istilah kami berdarah-darah dalam memperjuangkan anggaran tersebut, ada beberapa kali kami temukan disini sebelumnya tidak sampai disinipun karena kami masih ada beberapa revisi dimana perubahan –perubahan PKPU,sehingga ada yang harus kami buang dan ada yang ditambah, seperti 2017 dari nilai yang Rp5,8 miliar menjadi Rp7,1 miliar, penambahan Rp1,3 miliar ada beberapa point yang memang belum termasuk didalam yang seharusnya ada dikegiatan 2017 , contohnya tentang dukungan pencalonancalon perseorangan yang harus kami anggarkan yang belum termasuk di 2017,” katanya.

Baca:  Duo Yudha Terus Sosialisasi

Aman anggarannya jika tidak ada pendaftaran calon perseorangan tetapi itu tidak mungkin tidak dianggarkan , kalaupun ada calon perseorangan , pihaknya harus menganggarkan sehingga pihaknya mendapatkan anggaran tambahan Rp1,3 miliar dari APBD P 2017.

“Rekan-rekan di DPRD Palembang dari ketua sampai komisi dan anggota mendukung sepenuhnya KPU kota Palembang untuk mensukseskan pilkada yang akan datang,” katanya.
Selain itu di 2018 ada penambahan anggaran yang krusial yang harus ditambah dan ada juga di coret sesuai aturan.

“Tidak seperti anggaran-anggaran di tahun 2013 dimana ada honor, pokja segala macam tapi di 2018 ini , hal-hal tersebut tidak diperkenankan oleh kantor pusat sehingga kami tidak mendapatkan satu kesempatan mendapatkan honor ,” katanya.

Baca:  Cacat Hukum, Tim Sarimuda-Rozak Tuntut Pilwako Ulang

Pihaknya akan melaksanakan anggaran dengan efisiensi dan tidak melenceng dari yang digariskan, apa yang dikerjakan itu di anggarkan.

Selain itu , sesuai PKPU 7 tahun 2017, pemilih wajib memiliki e KTP sebagai syarat agar dapat menyalurkan hak suara.

Jikapun belum memiliki e KTP, minimal pemilih telah melakukan perekaman e KTP di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

“Sesuai PKPU harus punya e KTP. Kalau tidak ya minimal sudah melakukan perekaman, dan ada surat keterangan (Suket) dari Dukcapil,” ujar Syarifuddin.
Namun pihaknya mengatakan, akan memperjuangkan hingga ke KPU RI agar pemilih dapat menyalurkan hak suaranya meskipun belum memiliki e KTP.

“Kami akan komunikasi lagi dengan KPU RI. Ini harus diperjuangkan, misalnya cukup membawa KK (Kartu Keluarga) agar mereka tidak kehilangan hak pilih,” ujarnya.

Selain ke KPU RI, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dukcapil terkait persoalan e KTP .#osk

 

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Lewat Program Ramadhan ACT 2019

Palembang, BP Menyambut bulan suci Ramadhan, Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sumatera Selatan (Sumsel) mengajak muslim sedunia memperbanyak amal saleh melalui ...