Home / Pemerintahan / Kader Partai Jadi Target KPK Jelang Pilkada 2018

Kader Partai Jadi Target KPK Jelang Pilkada 2018

Agun Gunanjar Sudarsa

Jakarta, BPKetua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mensinyalir operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK akhir-akhir ini hanya membidik  pejabat atau kepala daerah dari partai politik terutama Partai Golkar.
“Terbukti  banyak pejabat kepala daerah ditangkap dari Partai Golkar. Misalkan Bupati Kutai Kartanegra Rita Widyasari sebagai Cagub Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan cagub dengan survei tertinggi.  Apakah ini kebetulan atau memang  telah menjadi target, biarkan masyarakat menilai,” tegas Agun Gunandjar kepada  puluhan wartawan di Rumah Cuklik, Bogor, Minggu (7/10).
Menurut Agun Gunanjar, Ketua DPR yang juga Ketum Golkar Setya Novanto juga terus dikejar KPK dengan mencari alat bukti baru untuk menjadikannya kembali tersangka dalam kasus lain. Padahal, Pengadilan telah memenangkan Setya Novanto melalui prapradilan. Status tersangka yang disandang Setya Novanto pun otomotis gugur. “Dari kedua contoh di atas menurut saya merupakan  pembunuhan karakter terhadap seseorang kader partai,” tutur Agun.
Namun Agun tidak merinci  siapa yang memiliki kepentingan dan dibelakang  KPK untuk membidik kader partai tertentu menjelang Pilkada 2018 dan pemilu 2019 tersebut. Agun hanya menyebutkan bahwa Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dan memiliki kekayaan alam luar biasa. “Jelas ada yang berkepentingan,” kata Agun.
Agun merasa heran disebut-sebut sebagai orang  yang menghang-halangi KPK dalam  proses penyelidikan atau obstruction of justice  dengan membentuk pansus angket KPK di DPR. Padahal Agun ingin KPK kuat dan terhindar dari kepentingan pihak ketiga.
“Apakah KPK tak paham bahwa angket itu amanaat konstitusi yang diatur melalui UUD MD3. Angket itu hak yang melekat pada DPR. Bahkan MK menolak  angket yang diajukan KPK,” jelasnya seraya menyayangkan KPK  tidak hadir dalam  rapat pansus KPK.
“Padahal kehadiran KPK untuk menguntungkan KPK itu sendiri, karena diberi ruang  mengonfirmasi temuan-temuan pansus yang ternyata memang ada abus of power di KPK.  Apakah   ini yang disebut sebagai of construction of justice?” tanya Agung.
Agun menambahkan, selama 15 tahun reformasi ternyata KPK tak mampu mencegah atau meminimalisir korupsi, malah  pelaku korupsi justru makin meningkat. Berarti ada yang tidk beres di internal KPK. #duk
Baca:  DPD RI Tidak Dilibatkan Bahas Revisi UU MD3
x

Jangan Lewatkan

Perbedaan Merupakan Anugerah dan Menjadi Kekuatan

Jakarta, BP–Wakil Ketua MPR RI EE Mangindaan mengatakan, Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bahasa,  agama serta dengan wilayah cukup ...