Home / Pemerintahan / Lemkaji MPR Soroti Kesenjangan Antara Pusat dan Daerah

Lemkaji MPR Soroti Kesenjangan Antara Pusat dan Daerah

Ketua Lembaga Pengakjian (Lemkaji) MPR RI Rully Chairul Azwar

Jakarta, BPKetua Lembaga Pengakjian (Lemkaji) MPR RI Rully Chairul Azwar menegaskan, Lemkaji  menyoroti kesenjangan antara pusat dan daerah terutama  Indonesia Timur. Seperti Papua penduduk miskinnya 28,4 %, Papua Barat 24,88 %, NTT 22,01 % dan Maluku 19,26 %.

 “Kesenjangan pembangunan menjadi fokus Lemkaji dalam acara  Simposium Nasional MPR RI untuk pemantapan pelaksanaan otonomi daerah guna mewujudkan kewajiban konstitusi DPD RI,” tegas Rully  di Gedung DPR,  Jakarta, Selasa (3/10) didampingi Sekjen MPR RI Ma’ruf Cahyono, anggota tim Lemkaji Ahmad Farhan Hamid, Zein Badjber, I Wayan Sudirta, M. Jafar Hafsyah, Syamsul Bahri dan  Isaac Latuconsina.
Menurut Rully, dalam era keterbukaan informasi, kesenjangan antar daerah sangat mudah memicu suburnya separatisma seperti  di Papua Barat,  pimpinan Benny Wenda pada akhir September 2017. Kelompok separatis   minta refernedum kemerdekaan Papua Barat atau 70 % populasi penduduk wilayah itu, tapi PBB menolak permintaan tersebut.
Dikatakan,  pada APBN-P 2015 jumlah dana trasfer daerah mencapai Rp 664,6 triliun, APBN-P 2016 Rp 776,3 triliun, dan jumlah alokasi transfer ke daerah lebih besar dibandingkan belanja kemneterian/lembaga  Rp 767,8 triliun. Bahkan sejak 2015 dana desa secara block grant, dana desa tahun 2017 Rp 60 triliun, sebelumnya 2015 Rp 20,77 triliun, dan 2016 Rp 46,9 triliun, sedangkan tahun 2018 Rp 120 triliun.
Hanya saja kata Rully, dana itu belum efektif  meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di daerah. Sementara itu posisi tawar daerah  memperjuangkan kepentingannya di tingkat nasional tidak efektif.
“Salah satu penyebab belum efektifnya posisi tawar itu adalah  terjadinya kekosongan peran DPD RI  melaksanakan kewajiban konstitusional, yaitu pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan untuk memperjuangkan kepentingan daerah,” tegas Rully.
Karena itu tambah Rully, DPD telah mengajukan usulan pengkajian revitalisasi peran DPD RI sesuai kewajiban konstitusionalnya dalam meomentum HUT DPD RI  ke-13 pada 1 Oktober 2017. #duk
Baca:  Sosialisasi Revisi UU KPK Tidak Terkait Kasus E-KTP
x

Jangan Lewatkan

Penyebaran LGBT dan Narkoba Mengkhawatirkan

Jakarta, BP–Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, Fraksi PKS menolak tegas perilaku LGBT dan penjualan miras secara bebas. Untuk itu ...