Home / Headline / Gubernur Minta Dana Desa Dikelola Sebaik-baiknya

Gubernur Minta Dana Desa Dikelola Sebaik-baiknya

BP/IST
Gubernur Sumsel H Alex Noerdin diwakili Sekda Sumsel H Nasrun Umar membuka Seminar Regional Komite I DPD RI dengan tema ‘Dinamika & Problematika Tata Kelola Desa’ di Kantor DPD RI Provinsi Sumsel, Jalan Gubernur HA Bastari, Jakabaring, Palembang, Selasa (3/10).

Palembang, BP–Gubernur Sumsel H Alex Noerdin diwakili oleh Sekda Provinsi Sumsel H Nasrun Umar, SH, MM meminta kepada pemerintah desa seberapa besar dana yang diberikan agar bisa di kelola dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan masyarakat, akuntabel dan transparan.
“Jika itu bisa dilakukan tentu tidak terkena apa-apa, apalagi untuk Sumsel hampir Rp2 triliun, Rp750 juta persatu desa dari 2.859 desa di Sumsel khan luar biasa itu, tinggal kita di provinsi akan melakukan supervisi untuk itu, bentuknya seperti apa, kita ada kepala dinas PMPD disanalah nanti dilakukan guidance dan pembimbingan seperti apa,” kata Nasrun Umar saat membuka Seminar Regional Komite I DPD RI dengan tema “Dinamika & Problematika Tata Kelola Desa” (Evaluasi Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa) di Kantor DPD RI Provinsi Sumsel, Jalan Gubernur HA Bastari, Jakabaring, Palembang, Selasa (3/10).

Baca:  Jelang Lebaran, DPRD Sumsel Harap Jalan Negara Berlubang Diperbaiki

Menurutnya, jika sudah di berikan guidance , maka pengelolaan dana desa harus dikelola sesuai guidance yang telah diberikan.
“Kita secara normatif akan melakukan pengawasan secara sebaik-baiknya,” katanya.
Nasrun mengakui, ada ketakutan dari pemerintah desa terutama kepala desa untuk mengelola dana desa yang cukup besar.
”Orang desa khan belum biasa megang duit banyak ini kita guidance bagaimana pengelolaan sebaik-baiknya dan seminar ini mengarah ke sana pembimbingan kepada mereka, bagaimana tata kelola desa sebaiknya,” katanya.
Dia menilai, pengelolaan dana desa di Sumsel saat ini dalam tatanan yang sangat baik walaupun ada kendala dan kelemahan sehingga perlunya ada seminar ini .
Anggota Komite I asal Sumsel H Hendri Zainuddin SAg SH mengatakan, pihaknya tidak ingin di Sumsel ini terjadi penyelewengan Dana Desa, tentu ini harus diminimalisir melalui edukasi pengelolaan dana desa yang benar. Sehingga perangkat desa bisa paham dengan benar dalam melakukan pengelolaan dana desa.
Dikatakan, pada 2017 ini alokasi untuk DanDes di Sumsel yakni mencapai Rp.2,26 triliun yang diperuntukkan bagi 2.859 Desa yang tersebar di wilayah Sumsel. “Alokasi Dandes ini semakin besar, dsn tujuannya untuk mempercepat kemajuan Desa. Tentu ini harus dikawal dengan baik agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,” ungkap Penggagas Donasi Klepe Dhuafa ini.
Lanjutnya, pada seminar kali pertama ini akan diikuti sebanyak 120 Kepala Desa di Sumsel dan diisi oleh pembicara dari pusat yang berkompeten untuk memberikan pencerahan dalam melakukan pengelolaan dana desa yang baik dan benar. “Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat, dan Kades di Sumsel bisa paham dengan baik dalam melakukan pengelolaan Dandes,” katanya.
Pengantar pimpinan Komite I DPD RI Benny Ramdhani mengatakan, Komite I DPD RI mendorong pemerintah untuk menstimulasi roh UU desa yang mendudukkan desa dalam tempat yang mulia melalui azas rekognisi dan subsidiaritas. Menurutnya, UU desa jangan sampai dimaknai dalam skala sempit, yakni sebatas dana desa, melainkan satu kesatuan menyeluruh yang mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
“Dari seminar ini, Komite I sangat mengharapkan adanya catatan-catatan penting dan baik dari Pemerintah Provinsi Sumsel, Kabupaten/kota, dan instansi lainnya sebagai masukan yang sangat berguna dalam rangka fungsi pengawasan Komite I DPD RI,” ungkapnya

Baca:  Komitmen Politik Gubernur Sumsel H Alex Noerdin Harus Jadi Contoh

Dikatakannya, Komite I memandang perlu tolak ukur dalam hal pembinaaan dan pengawasan pelaksanaaan UU desa. Seperti penguatan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Pusat dan daerah. Lanjutnya, ia juga berharap perlu dilakukannya reformulasi Dana Desa agar lebih sesuai dengan roh UU Desa. PP Nomor 60 tahun 2014 jo. PP Nomor 8 tahun 2016 tentang Dana Desa Yang bersumber dari APBN, khususnya terkait pengalokasian dana desa yang bersumber dari alokasi dasar dan alokasi formula.
“Komite I DPD RI berpandangan bahwa anggaran yang bersumber dari APBN hendaknya diberikan secara proporsional yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dengan demikian cita-cita UU Desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dapat dicapai secara lebih efektif,” katanya.
Turut hadir diantaranya para senator Komite I yang dipimpin Wakil Ketua Benny Rhamdani, H Hendri Zainuddin SAg SH, Drs H Rijal Sirait, Syarif SH MH, Ir M Nabil MH, Jacob Esau Komigi SE MM, Drs H Abdurachman Lahabato, Fachrul Razi MIP, Intsiawati Ayus SH MH dan unsur muspida Sumsel dan kades seluruh Sumsel.#osk

Baca:  Gubernur Saksikan Penandatanganan MoU Pilkada Damai 2018

 

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Aksi Pungli Harimau Jalanan Diduga Dibekingi Polisi

Palembang, BP–Aksi pungli kelompok yang mengatasnamakan Harimau Jalanan disebut dibekingi oknum anggota polisi berpangkat Aipda berinisial E yang berdinas di ...