Home / Bisnis / SKK Migas Gandeng Polda Sumsel Atasi Zero Illegal Drilling

SKK Migas Gandeng Polda Sumsel Atasi Zero Illegal Drilling

Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Muhammad Atok Urahma bertukar cenderamata dengan Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara.

 

Palembang, BP–Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama KKKS Wilayah Sumsel terus berupaya menyelesaikan permasalahan kegiatan illegal drilling migas yang terjadi di wilayah Sumsel.

 

SKK Migas berharap adanya keamanan pandangan dan sikap dari Polda Sumsel dan jajaranya untuk mendukung upaya penyelesaian persoalan illegal drilling migas di Sumsel.

Baca:  200 Rekanan Hadiri Vendor Day

 

Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Muhammad Atok Urahman mengatakan illegal drilling merupakan pelanggaran UU Migas No. 22 Tahun 2001 yang meyebabkan hilangnya kekayaan minyak bumi milik negara dan kerusakan lingkungan yang luar biasa.

 

“Penanganan masalah illegal drilling di Sumsel sudah sampai ke Kemenko Polhukan dan menjadi PR serta tanggung jawab bersama sesuai amanat Presiden untuk Zero illegal drilling pada akhir tahun 2017,” katanya saat berkunjung ke Polda Sumsel,

Baca:  Media Kompetisi Ditandai Gathering dan Seminar Hulu Migas

 

Kunjungan tersebut dimpimpin langsung oleh didampingi oleh Penasihat Ahli Kepala SKK Migas Bidang Keamanan Anang Pratanto, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel Tirat Sambu Ichtijar, Vp. Bidang Dukungan Bisnis Budi Arman dan pejabat lainya.

 

Kapolda Sumsel menyambut baik kunjungan yang dilakukan oleh SKK Migas – KKKS, Kapolda juga akan membantu penuh untuk menyelesaikan permasalah illegal drilling yang terjadi di Sumsel. Kapolda sepakat dan akan komit untuk menyelesaikan permasalahan illegal drilling dan illegal migas lainya di Sumsel dan berharap dalam waktu dekat Tim Polda segera mendapatkan tersangka di level atas atau cukong pada kegiatan illegal drilling / tapping.

 

Baca:  SKK Migas Telusuri Cadangan Migas Baru di Muaraenim

Kapolda juga akan segera mengkaji untuk penerbitan maklumat bersama tentang larangan illegal drilling/ mining di Wilayah Sumsel. Hasil dari pertemuan ini juga akan segera ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi internal Polda Sumsel guna rencana tindak lanjut mendukung harapan Presiden agar Zero Illegal drilling di akhir tahun 2017 ini. #ren

x

Jangan Lewatkan

Giliran Jualan di Medsos Kena Pajak

Jakarta, BP–Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mengenakan pajak kepada para pedagang online yang berjualan di media sosial (medsos) seperti Instagram, ...