Home / Palembang / Minta Pembangun dan Penerbit SK Palsu Dihukum

Minta Pembangun dan Penerbit SK Palsu Dihukum

Palembang, BP — PT Sebangun Bumi Andalas (SBA) melalui kuasa hukumnya meminta pembangun dan pemilik Hotel Ibis yang berada di Jalan Letkol Iskandar kelurahan 15 Ilir, untuk diproses secara hukum. Hal tersebut lantaran Surat Keterangan Sementara Pemeriksaan dan Pengujian Angkat Angkut Hotel Ibis yang diduga palsu.

Tim Kuasa Hukum PT SBA (JM Group) Iir Sugiarto  mengatakan, pihaknya meminta aparat penegak hukum, memberikan tindakan terhadap kontraktor, pemilik bangunan dan pihak pemerintah yang bermain dalam perizinan yang diketahui bodong.

“Apa yang dilakukan Thamrin Group melalui anak perusahaannya terkait pembangunan Hotel Ibis Palembang yang terletak di Jalan Letkol Iskandar, terindikasi adanya pelanggaran hukum,” katanya, Kamis (21/9).

Hal itu terbukti dari surat yang diterima pihaknya, dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Nomor 560/3208/Nakertrans/ 2017 tertanggal 7 September 2017, yang ditandatangani oleh Pelaksana tugas (Plt) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut.

Baca:  Hotel Milik Thamrin Group Kembali Distop

Iir mengatakan, pihaknya selaku tim kuasa hukum dari klien yang dirugikan, meminta aparat kepolisian melakukan upaya hukum, untuk menangkap serta memenjarakan oknum penerbit dan pengguna ‘Surat Keterangan Sementara Pemeriksaan dan Pengujian Angkat Angkut dengan nomor :/K3-PAA/Nakertrans/2017’ yang diduga telah melakukan pembohongan publik yang merugikan masyarakat serta negara.

“Ini diduga telah ada pemalsuan yang merugikan negara. Sebagimana yang telah diatur dalam aturah hukum yang ada di negara kita, sepatutnya oknum penerbit atau pengguna dapat dikenakan sanksi hukum yang berlaku, dan Kepolisian Resot Kota (Polresta) Palembang untuk tidak diam saja, sebab pada Mei 2017 hal ini pernah kami laporkan,” tegasnya.

Baca:  Warga Sekitar Hotel Ibis Mengeluh

Iir menambahkan, sementara Pelaksana dari Kepala Dinas Disnakertrans Sumsel, Dewi lndriati menyatakan, jika Disnakertrans Sumsel selaku pihak terkait atas izin opersional tower crane, tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan Sementara Pemeriksaan dan Pengujian Angkat Angkut dengan nomor :/K3-PAA/Nakertrans/2017 yang ditandatangani oleh salah satu jajarannya.

“Bisa dipastikan jika surat yang diterbitkan dan ditandantangani oleh Sahadi, SE, MAB dengan NIP 1971090519970031004 tanggal 27 Februari 2017 tersebut tanpa prosedur yang sebenarnya dan dapat dikatakan bodong,” jelasnya.

Iir mengatakan,  LBH PWI Sumatera Selatan selaku pihak yang dipercaya oleh PT SBA, akan mengawal proses tersebut sampai pihak pengembang Hotel Ibis di jalan Letkol lskandar RT 028 RW 006 Kelurahan 15 llir Kecamatan llir Timur (IT) I Palembang bertanggung jawab atas oerbuatan yang telah merugikan kliennya dan masyarakat.

Baca:  Thamrin Ngotot Tak Mau Hentikan Pembangunan Ibis

Menurutnya, pihaknya akan meminta secara langsung Kapolresta Palembang untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan kepada Oknum Disnakertrans Sumsel, PT. lndo Citra Mulia (Thamrin Group) dan PT Mitra Langgeng, atas adanya penerbitan dan penggunaan surat Keterangan Sementara Pemeriksaan dan Pengujian Angkat Angkut dengan nomor :-/ K3-PAA/Nakertrans/ 2017 yang berhubungan dengan oeprasional Tower Crane dalam proses pembangunan Hotel Ibis tersebut.

“Kami meminta agar pembangunan hotel yang banyak merugikan pihak lain itu dihentikan, dan tangkap serta penjarakan oknum penerbit maupun pengguna SK palsu tersebut,” tukasnya. #pit

 

x

Jangan Lewatkan

Kemplang Tunu Beromzet Puluhan Juta

Siapa tak kenal makanan lokal satu ini. Meski tidak setenar pempek, nyatanya kemplang tunu sudah lama ada dan digemari. Bahkan ...