Home / Pemerintahan / 30 Persen Kepala Daerah Ditangkap KPK, Perekonomian Bisa Guncang

30 Persen Kepala Daerah Ditangkap KPK, Perekonomian Bisa Guncang

Wakil Ketua Komisi II DPR Yandri Susanto (tengah) dalam diskusi di ruang wartawan DPR.

Jakarta, BPJumlah kepala daerah yang kena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bertambah. Dua minggu terakhir sudah empat kepala daerah diciduk KPK. Bahkan masih ada 36 kepala daerah menyandang status tersangka namun belum diproses di pengadilan.
Walaupun demikian, status tersangka yang dikenakan terhadap kepala daerah tidak terkait dengan UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No.10/2016 tentang Pilkada. Kepala daerah tetap sah menjalankan tugas sampai memiliki kekuatan hukum tetap, atau mengundurkan diri.
“Kasihan juga mereka penyandang status tersangka tidak segera diproses di pengadilan,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yandri Susanto di ruangan wartawan DPR, Jakarta, Selasa (19/9), dalam sebuah diskusi bertajuk ‘Maraknya Kepada Daerah Ditangkap KPK Pasca Pilkada Langsung’.
Menurut Yandri, banyaknya kepala daerah ditangkap KPK atas dugaan korupsi hendaknya tidak dianggap suatu kebanggaan, namun keprihatinan. Jika 30 persen saja kepala daerah nonaktif karena berurusan dengan hukum bisa mengguncang perekonomian  negara. Karena, Plt kepala daerah tidak bisa mengambil kebijakan strategis dan penting.
“Akibatnya sejumlah proyek macet dan  roda perekonomian pun  tidak stabil. Ini jelas menyusahkan rakyat kecil dan bisa mengganggu stabilitas politik di tanah air,” kata Yandri.
Yandri mengakui, kepala daerah tersandung kasus korupsi karena ingin mengembalikan duit yang telah habis digunakan ketika menjelang Pilkada. Dan harus diakui juga modal yang digunakan  calon kepala daerah saat musim kampanye sangat besar. “Saya kira wajar kepala daerah berusaha mengembalikan duit yang telah habis digunakan ketika kampanye. Tapi tidak bisa dibenarkan bila dengan cara korupsi,” katanya.
Dikatakan, Pilkada langsung mengeluarkan anggaran negara cukup besar bahkan  kandidat kepala daerah harus merogoh kocek lebih dalam. Soalnya untuk mengumpulkan massa cukup besar hingga ribuan mengeluarkan dana yang banyak. “Gak mungkin orang datang ke sebuah tempat jika tidak difasilitasi oleh timses atau kandidat kepala daerah,” jelas Yandri.
“Saya kira Pilkada langsung harus ditinjau ulang,” tambahnya.
Komisioner  Bawaslu Rachmat Bagdja mengatakan,  biaya pilkada langsung   mulai dari  Pemilihan Kepada Desa (Pilkades) hingga Pilpres cukup besar. Setiap calon memiliki timses, dan timseslah yang meyakinkan calon pemilih ke lokasi pemilihan.
“Massa diberikan makanan, uang bensin dan uang pengganti lantaran tidak bekerja sehari itu. Itu wajar saja, akan tetapi  apakah seperti itu disebut terjadi politik uang?” tutur Bagdja seraya menambahkan, Bawaslu juga kesulitan merumuskan apakah pendanaan pilkada itu termasuk politik uang atau tidak. #duk
Baca:  KPPU Harus Miliki Kewenangan Lebih
bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Kebijakan Pemerintah Abai Terhadap Kepentingan Nasional

Jakarta, BP–Ketua Fraksi Gerindra Edy Prabowo mengatakan, kinerja pemerintah dalam tiga  tahun setengah masih menunjukan capaian bersifat artifisial. Kebijakan pemerintah ...