Home / Headline / Hasil Pungli PTT Dinkes Muba Jadi Bancakan Banyak Pejabat?

Hasil Pungli PTT Dinkes Muba Jadi Bancakan Banyak Pejabat? Inspektorat Segera Sampaikan Rekomendasi Kasus Pungli

Tim Inspektorat Muba mengamankan dokumen. Foto: Holyfild Arif

Sekayu, BP–Tim internal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) yakni Inspektorat tengah menyusun hasil pengusutan dugaan pungutan liar (pungli) atas pegawai tidak tetap (PTT) Dinas Kesehatan. Rencananya pada awal pekan depan (Senin/Selasa) tim akan secara resmi melaporkan kepada Bupati Muba H Dodi Reza Alex.

Sejumlah bukti berupa kwitansi dan dokumen penting dari dinas terkait sudah diamankan Inspektorat. Menurut Inspektur Muba Aidil Fitri melalui Irban 4, Heri, laporan yang akan disampaikan berbentuk rekomendasi. Dirinya menjelaskan laporan berbentuk rekomendasi mengacu pada hasil temuan bukti fisik dan hasil penganbilan keterangan dari pihak korban, pelaku serta saksi lain. “Kalau bentuknya pasti rekomendasi. Yaitu rekomendasi sanksi adninistrasi sesuai PP no 53. Di situ diatur tentang sanksi kepada ASN secara administrasi. Mulai berhenti tidak dengan hormat tanpa permintaan ASN, penurunan pangkat/golongan, atau sanksi lain sesuai jenis pelanggarannya. Ini kalau sesuai peraturan perundangan ya. Nah apakah ada rekomendasi lain semisal tibdajan pidananya? Ya kita tunggu saja. Itu kan nanti ranah pimpinan. Yang pasti kami sampaikan rekomendasi ke Bupati Muba,” kata Heri saat dibincangi, malam ini.

Baca:  Pungli Penerimaan Pegawai Dinkes, Polres Muba Terbitkan SPDP

Dirinya tidak merinci soal dokumen yang diamankan selain kwitansi. Namun secara gamblang dia menyebut bahwa kasus pungli ini pasti punya dampak besar. ” Tunggu saja. Saya pastikan tim bekerja serius dan lihat saja pada Senin atau Selasa semuanya akan terang benderang,” tegasnya.

Sementara itu sambil menyiapkan dilakukannya pelimpahan perkara pidananya, Polres Muba juga telah ambil ancang-ancang. Kemarin, Sabtu pagi, tim Polres Muba telah memberikan bantuan pendampingan terhadap korban. Tim langsung menemui korban AM di rumahnya di Plakat Tinggi. Kepada korban dan keluarganya tim ini meyakinkan agar korban segera berkomunikasi jika ada gangguan. “Iya benar, saya kemarin kedatangan tamu dari Polres Muba. Mereka menjamin keamanan andai saya dan keluarga diganggu atau diancam pihak manapun,”tutu AM.

Baca:  Polres Mulai Usut Pungli PTT Dinkes Muba

Hotline Saber Pungli
Seiring dengan temuan dan penyusunan hasil investigasi Inspektorat Muba mulai kebanjiran info. Ini terutama setelah disebut banyak posisi penting baik di eksekutif maupun legislatif disebut menerima keuntungan.

Aksi pungli mulai terbongkar, sejak beberapa korban yang telah menyetorkan uang namun tak kunjung menerima SK PTT seperti yang dijanjikan. Irban IV Inspektorat Muba, Heri hingga Kamis petang masih di lokasi tempat kejadian pelaku meminta uang kepada korban dengan rentang antara Rp 30 juta hingga Rp 50 juta. “Jika melihat hasil temuan, ini luar biasa. Makanya kami sangat serius menjalankan perintah Bupati Muba untuk usut tuntas. Silakan media konfirmasi langsung begitu kami menyerahkan rekomendasi,” kata dia.

Baca:  Pungli Penerimaan Pegawai Dinkes Muba, Dodi: Saya Sikat Jika Terbukti

Seiring kabar pungli PTT menyebar, kini mulai bermunculan info adanya korban dan pelaku lain yang ikut menjadikan PTT kesehatan sebagai bancakan. Karena diduga pelaku yang kini sedang didalami ini lebih canggih maka penanganannya juga ekstra. Dipekrirakan pelaku adalah pemain lama dan sudah punya jaringan dan kaki tangan di setiap puskesmas di Muba. Pelaku ditengarai adalah seorang pegawai di dinas terkait.

Untuk menjaring dan menyaring informasi yang bermunculan Inspektorat Muba membuat jaringan khusus secara online.

“Silahkan laporkan jika menemukan atau mengalami praktik penipuan dan pungli ke nomlr 081288888193, Saber Pungli Muba. Identiras pelapor dijaga kerahasiaannya dan kami pastikan akan mendalami informasi dalam bentuk apapun,” tutupnya.#arf

x

Jangan Lewatkan

Bawaslu Sumsel Belum Terima Laporan

Palembang, BP Hingga saat ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) belum menerima laporan pelanggaran kampanye, atau pelanggaran ...