Home / Palembang / APBD-P Fokuskan Bayar Hutang Pihak Ketiga dan Banwaslu

APBD-P Fokuskan Bayar Hutang Pihak Ketiga dan Banwaslu

Kepala BPKAD Palembang, M Hoyin Rizmu.

Palembang, BP — Pemerintah Kota Palembang memprioritaskan pembayaran hutang pada pihak ketiga dan Banwaslu peruntukan Pilkada kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang dalam pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2017.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Hoyin Rizmu mengatakan, usulan APBD Perubahan tersebut telah telah disiapkan seketat mungkin sesuai kebutuhan. Hal yang diusulkan terutama adalah yang mendesak.

“Rata-rata yang diusulkan adalah yang mendesak, seperti Banwaslu. Sebab, tahapannya mulai sekarang untuk Pilkada 2018 nanti. Pada APBD-P ini kita ajukan Rp3 miliar untuk Banwaslu, semoga setelah dibahas ini disetujui,” katanya.

Hoyin mengatakan, hal yang mendesak lainnya adalah diantaranya pembayaran hutang kepada pihak ketiga. Hutang tersebut berkisar Rp257,126 miliar yang merupakan  hutang tahun lalu atas kegiatan fisik pembangunan Palembang. Pemkot menginginkan hutang segera terbayarkan kepada para kontraktor yang melakukan pembangunan tersebut.

“Sebelumnya di APBD induk sudah dianggarkan Rp59,496 miliar, nah pada APBD-P ini kita ajukan lagi Rp197,630 miliar,” jelasnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Palembang Darmawan mengatakan, Agustus lalu, Pemerintah Kota Palembang telah mengajukan APBD-P ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang. Saat ini dewan masih membahas pengajuan tersebut.

“Kita telah menerima pengajuan anggaran perubahan dari pemkot dan sedang dibahas secara teliti yang sesuai dengan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pembahasan terkait APBD-P dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran setiap OPD,” katanya. #pit

x

Jangan Lewatkan

APBD Palembang Bertambah Rp271 Miliar

Palembang, BP — Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 bertambah menjadi Rp3,425 triliun. Penambahan Rp271,7 miliar ini telah disetujui DPRD Palembang ...