Home / Pemerintahan / Fraksi PKS Potong Gaji Bantu Korban Etnis Rohingya

Fraksi PKS Potong Gaji Bantu Korban Etnis Rohingya

Jakarta, BP–Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, pihaknya telah mengumpulkan  dana 250 juta untuk disumbangkan kepada pengungsi Rohingya. Dana tersebut berasal dari anggota DPR dari Fraksi PKS yang dipotong gaji September 2017. “Setiap anggota DPR dari PKS menyumbang sekitar 10-20 juta dari pemotongan gaji September,” ujar Jazuli kepada sejumlah wartawan di ruangan Fraksi PKS, DPR, Jakarta, Selasa (12/9).
Menurut Jazuli,  dana tersebut akan diberikan kepada pihak yang menangani korban Rohingya dan tidak menutup kemungkinan kader PKS ikut mengantarkan bantuan ke lokasi perbatasan  di wilayah Rakhine, Myanmar.  “Kami juga telah mengimbau kepada seluruh kader PKS di Indonesia untuk menyumbangkan atau menjadi pelopor bantuan agar seluruh masyarakat turut menyumbang. Etnis Rohingya juga manusia yang memiliki hak untuk hidup dan patut mendapat perhatian seluruh bangsa,” tegas Jazuli.
 Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf mengatakan,  kejahatan kemanusiaan di Myanmar sudah harus dihentikan. Karena itu,  dalam resolusi terkait krisis kemanusiaan Rohingya,  DPR RI meminta AIPA membentuk tim ad hoc dari anggota parlemen negara Asean.
Dikatakan,    tim tersebut  akan proaktif mendesak pemerintah Myanmar menghentikan kekerasan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Rakhine. “Jadi itu resolusi yang kita perjuangkan nanti dan akan dipimpin langsung Wakil Ketua DPR Fadli Zon,” papar Nurhayati.
Melalui diplomasi parlemen, Nurhayati selaku Presiden International Humanitarian Law mendorong semua parlemen negara yang tergabung dalam IPU untuk ikut membantu menyelesaikan bencana kemanusiaan atau etnis cleansing Rohingya.
 “Konflik ini jangan dianggap hanya konflik Myanmar. Jika konflik ini tidak kita cegah  bisa menjadi konflik regional.    Sehingga,  parlemen semua negara harus ikut membantu bagaimana menyelesaikan ini.  Ikut membantu pemikiran,  memberikan bantuan dan membantu pencegahan terulangnya kembali kejahatan terjahap kemanusiaan,” tegas Nurhayati.
 Dia menambahkan,  dalam waktu dekat BKSAP DPR bersama UNHCR akan berkunjung ke Bangladesh untuk melihat langsung kondisi di tempat pengungsian.  “Insyaallah,  kami akan ke Bangladesh mengunjungi  pengungsi. Dan PBB sudah mengeluarkan pernyataan bahwa apa yang terjadi di Myanmar adalah etnis cleansing, yang tidak bisa dibiarkan,”  tutur Nurhayati. #duk
x

Jangan Lewatkan

Dinas PTSP se-Sumsel Diminta Gunakan KSWP

Palembang, BP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Sumatera Selatan menggelar Rakor Penyelenggaraan Dekonsentrasi Koordinasi dan ...