Home / Pemerintahan / Partai Golkar Minta Indonesia Tarik Dubes dari Myanmar

Partai Golkar Minta Indonesia Tarik Dubes dari Myanmar

Idrus Marham

Jakarta, BP–Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar  minta pemerintah Indonesia  mengevaluasi hubungan diplomatik dengan pemerintah Myanmar jika tidak menghentikan pembantaian terhadap suku Rohingya.
”Apabila pembantaian  tetap berlangsung, pemerintah harus menarik dubes dari Myanmar sebagai bentuk protes,” kata Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham kepada wartawan di Gedung DPP Golkar,  Jakarta, Senin (4/8)
Sebagai partai besar lanjut Idrus Marham,  Golkar  minta  pemerintah Indonesia  membantu  serta memberi peelindungan terhadap pengungsi Rohingnya  ke Indonesia dan Indonesia mengimbau negara yang berbatasan dengan Myanmar  membuka jalur   pengungsi Rohingnya yang  sedang berjuang menyelamatkan diri.
Menurut Idrus Marham, pimpinan Golkar telah menginstruksikan kepada seluruh kader Golkar  memberikan bantuan kemanusiaan melalui Dompet Tragedi Kemanusian Rohingnya Partai Golkar.
”Baru satu hari intruksi dikeluarkan sudah terkumpul Rp 200 juta  sumbangan dari kader Golkar. Tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingnya sudah menjurus ke genosidea . Itu tindakan biadab yang menusuk nurani kemanusiaan,” jelas  Idrus Marham.
Mengenai langkah yang diambil pemerintah dalam penyelesaian komplik di Myanmar, Idrus Marham mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang cukup tanggap terhadap tragedi kemanusiaan di Myanmar. Ini terbukti dengan proaktifnya Kementrian Luar Negeri  melakukan komunikasi dengan pemerintah Myanmar.
Dikatakan, Indonesia  harus mwnjadi pelopor solidaritas  di antara negara-negara Asean untuk menjunjung tinggi nilai-nilai,harkat dan martabat kemanusiaan dan memberikan sikap tegas terhadap Myanmar.
Ditambahkan, Golkar mendorong Pemerintah Indonesia untuk mendesak  PBB  melakukan investigasi terhadap  pelanggaran HAM.   Jika terbukti ada pelanggaran,PBB harus melakukan intervensi kemanusiaan di Myanmar. #duk

x

Jangan Lewatkan

Dinas PTSP se-Sumsel Diminta Gunakan KSWP

Palembang, BP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Sumatera Selatan menggelar Rakor Penyelenggaraan Dekonsentrasi Koordinasi dan ...