Home / Headline / Anggota Panwas Kabupaten Kota Harus Netral

Anggota Panwas Kabupaten Kota Harus Netral

BP/DUDY OSKANDAR
Gubernur Sumsel H Alex Noerdin memberikan selamat kepada Panwas kabupaten kota dalam pelantikan anggota Panwas 17 kabupaten dan kota di Sumsel di Hotel Horison Ultima, Senin (28/8).

Palembang, BP
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Alex Noerdin mengatakan kalau anggota Panwas kabupaten kota harus bersih dan menjadi contoh , panutan , netral, tidak memihak siapapun, benar katakan benar, salah katakan salah.
Turut hadir Walikota Palembang H Harnojoyo, Walikota Pagaralam Hj Ida Fitriati, Wakil Bupati Muaraenim Nurul Aman, Koordinator Divisi Hukum Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, SH, LL.M, Ph.D, kapolres, Kapolresta , kejaksaan, KPU kabupaten kota dan provinsi serta dinas dan instansi, Kepala Sekretariat Bawaslu Sumsel Ir H Iriadi Ms.
“Kita menjadi saksi pelantikan Panwaslu 17 kabupaten dan kota di Sumsel , dilantik oleh Ketua Bawaslu Sumsel Andika Pranata Jaya ,” kata Gubernur saat memberikan sambutan dalam pelantikan anggota Panwas 17 kabupaten dan kota di Sumsel di Hotel Horison Ultima, Palembang, Senin (28/8).
Dalam kesempatan tersebut Gubernur sempat mempertanyakan, kenapa tidak lulus Ketua Bawaslu Sumsel Andika Pranata Jaya sebagai anggota Bawaslu Sumsel.
Gubernur juga sempat menyindir, Walikota Pagaralam agar bisa membuatkan gedung bagi Panwas Kota Pagaralam , begitu pula Walikota Palembang dan Muaraenim juga sempat di sentil Gubernur agar membuat gedung bagi Panwas setempat.
“Urusilah mumpung masih jauh, kalau lah parak-parak , setuju dak,” canda Gubernur.
Gubernur minta, Panwas yang dilantik agar menjaga kehormatan dan jabatan itu amanah dari rakyat dan berkah dari Allah SWT maka jagalah jabatan itu dengan berkerja dengan baik.
Gubernur menawarkan, jika ada rakor Bawaslu dipersilahkan ke Palembang terutama gedung convention hall di Jakabaring Sport City yang bisa menamping 6- 8 ribu , atap bisa dibuka dan ditutup, full AC, bisa untuk tenis jika dibuka dan basket jika ditutup.
“Pilkada 27 Juli 2018, 5 kabupaten, 4 kota dan 1 provinsi , sedangkan tanggal 18 Agustus Asian Games, tugas anda berkerja dengan sebaik-baiknya , jangan ada pelanggaran , jika ada pelanggaran selesaikan sejak dini, redam juga seluruh gejolak jangan malah Panwaslu yang jadi provokator, supaya pada Agustus teduh Sumsel , Asian Games hanya dua kota Jakarta dan Palembang , “katanya sembari mengajak semuanya mensukseskan Asian Games 2018.
“ Panwaslu tugas kalian berat, kalau kerok Pilkada kito itu rusak Asian Games, jadi bebenar kamu ya, kalu gara-gara kamiu kerok Asian Games , Walikota cabutnyo KTP kamu,” katanya.
Ketua Bawaslu Sumsel Andika Pranata Jaya Ssos Msi mengatakan, acara ini melantik dan mengambil sumpah serta jabatan 17 Panwas kabupaten kota di Sumsel untuk pemilihan Gubernur da Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , Walikota dan Wakil Walikota Se Sumsel.
“Tiga orang kali 17 kabupaten kota hari ini siap berkerja untuk pelaksanaan pilkada di 9 kabupaten kota dan satu pemilihan Gubernur Sumsel tahun 2018, tugas berat akan kami emban, akan kami tanggung Bawaslu Sumsel bersama teman-teman, “ katanya.
Pihaknya sudah menerapkan, undang-undang terbaru tentang pemilu UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu yang akan mengatur tata cara pelaksanaan seluruhkegiatan pilkada seluruh Indonesia.
“Sumsel hari ini menjadi provinsi yang ke 20 melakukan pelantikan yang rangkaian berlangsung seluruh Indonesia mulai tanggal 24 Agustus kemarin ,” katanya.
Dan Sumsel menurutnya, menjadi contoh pelaksanaan pilkada di Indonesia , karena jajaran pengawas pemilu di Sumsel memiliki SIM P, Soliditas, Integritas, Mentalitas dan Profesionalitas.
SIM P menurutnya, menjadi surat jalan pengawas pemilu dalam melaksanakan aktivitas dan kegiatan sehari-hari dan menjadi pegangan untuk menegakkan marwah lembaga.
Selain itu pihaknya, akan membentuk sentral penegakan hukum terpadu bersama kepolisian dan kejaksaan yang dibentuk seluruh kabupaten kota.
“Ini bukan hanya tanggungjawab Bawaslu, Panwaslu dan KPU kabupaten kota, tanggungjawab ini ada di kita semua , proses demokrasi ini bisa dilalui jika dilaksanakan bersama-sama,” katanya sembari membuka pintu diskusi kepada semua pihak agar pesta demokrasi ini berjalan riang gembira dan tidak tegang dan tidak ada suara keras dan biarkan masyarakat memilih dengan baik , sesuai hati nurani.
Dan sampai tugas Panwas kabupaten kota berakhir menurutnya tidak ada satu orangpun diberhentikan dengan tidak hormat karena kealfaan.
“Adalah tugas kita bersama untuk memastikan proses demokrasi ini berjalan dengan baik , perekonomian berjalan dengan baik dan pelaksanaan Asian Games bisa berjalan dengan baik , adalah tugas kita memastikan pilkada berhasil dengan baik , kami percaya apa yang dilakukan pak Gubernur dengan kita semua bisa membuat Sumsel ini menjadi provinsi terdepan di Indonesia,” katanya sembari mengatakan kalau Bawaslu Sumsel adalah Bawaslu pertama di Indonesia yang memiliki kantor sendiri dengan fasilitas yang sangat layak .
Koordinator Divisi Hukum Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, SH, LL.M, Ph.D mengapresiasi pelantikan tersebut.
“Biasanya Panwas itu setelah dia dilantik , dia baru nunggu dulu beberapa bulan baru ada sekretariatnya , baru ada kepala sekretariatnya, baru ada anggarannya , tapi bapak hari ini dilantik besok Inova sudah tersedia untuk bapak ibu, memang bukan untuk diberikan tapi dipergunakan sebagai mobil operasional , tiga mobil untuk anggota Panwas dan satu untuk kepala sekretariat sudah siap, kantor sudah siap , kepala koordinator sudah siap , hari Rabu uang sewa kantor Rp1 juta sudah siap , tidak ada ada alasan lagi bapak ibu tidak bisa berkerja, semuanhya sudah disiapkan untuk menjalankan tugas pengawasan pemilu,” katanya.
Terlalu beresiko, jika panwas kabupaten kota tidak berkerja keras dalam pelaksanaan pilkada.
“Dibalik seluruh fasilitas tersebut dibutuhkan tanggungjawab yang besar, ada DKPP yang selalu melihat kinerja bapak /ibu sekalian , bapak ibu salah, DKPP masuk , bapak di pecat apalagi ada UU No 7 tahun 2017 , ada yang mengatakan bahwa Panwas yang lalai menindaklanjuti laporan bapak ibu akan dikenakan hukuman dua tahun dan denda Rp500 juta , jangan tidak berbuat baik , tidak menindaklanjuti laporan saja bapak ibu langsung dikenakan penjara, sudah dipecat dipenjara , denda,” katanya.
Menurutnya , adalah tanggungjawab mereka yang dilantik ini untuk menghasilkan para pemimpin di Sumsel dan sumpah dan janji diharapkan untuk di laksanakan baik-baik.#osk

x

Jangan Lewatkan

Pembangunan IT di Muba Salip Sumsel

Palembang, BP–Beberapa terobosan pembangunan Informasi dan Teknologi (IT) digital di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) mendapat pengakuan dari sejumlah pihak, tidak ...