Tuntutan UKT, Unsri Belum Terima Surat dari DPRD

322
Pendampingan Pengajuan Penurunan UKT ke Dikti
Palembang, BP
Menjelang beberapa hari yang akan datang pendampingan oleh tim Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada para mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri) dan Rektorat untuk mengajukan penurunan UKT semester IX hingga kemarin pihak Rektorat belum menerima surat resmi dari DPRD.
Pasalnya, hasil mediator DPRD dengan mempertemukan mahasiswa dan Rektorat di Gedung Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel beberapa waktu yang lalu salah satunya menghasilkan solusi bahwa DPRD akan mendampingi mahasiswa dan Rektorat untuk mengajukan tuntutan mahasiswa ke Dikti pada 15 Agustus 2017 yang akan datang.
“Kita belum menerima surat ajakan dewan ke Dikti. Kalau mau menurunkan UKT secara full, keputusannya ada di Dikti, namun kalau ada pengajuan bisa dipertimbangkan pimpinan Unsri,”ujar Wakil Rektor II Mukhtaruddin saat dikonfirmasi, Kamis (10/8).
Mukhtaruddin menyebut bahwa jika persoalannya tentang kesulitan pembayaran UKT sebetulnya pihak kampus sudah memberi keringanan sebagaimana syarat yang diberikan kampus. Misalnya dengan surat pengajuan keringanan membayar UKT dan beserta alasannya. Bahkan Unsri saja sudah menerima surat dari 66 mahasiswa yang mengajukan.
Mukhtaruddin menjelaskan penentuan nominal UKT merupakan kewenangan dari Kementerian Riset dan Perguruan Tinggi (Kemenristek Dikti). Namun, pemerintah juga memberikan kewenangan kepada pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk melakukan penetapan ulang dengan kondisi tertentu.
“Pimpinan PTN bisa menetapkan ulang nilai UKT. Asalkan pengajuannya karena kondisi tertentu,”urainya.
Dia menjelaskan, penurunan UKT bisa dilakukan jika memiliki dua alasan yakni orang tua meninggal atau penurunan ekonomi keluarga dikarenakan usaha bangkrut dan lainnya. Khusus orang tua meninggal, penurunan UKT bisa sampai tiga level sementara alasan lainnya hanya satu level.
“Mahasiswa angkatan 2013 UKT ada lima level, sedangkan tahun 2016 mencapai 8 level,” sebut dia.
Lebih jauh dia menjelaskan, civitas akademika Unsri juga memperpanjang masa pembayaran UKT dari sebelumnya tanggal 7 Agustus menjadi 14 Agustus 2017. Mahasiswa yang tidak membayar sampai batas yang ditentukan, pihaknya akan melakukan Stop Out (SO) dan harus mengulang pada semester selanjutnya.
“Proses mahasiswa yang mengajukan penurunan UKT ini tidak akan lama, jika berkas masuk akan langsung kita verifikasi,” tegasnya.
Sementara itu, Presiden Mahasisws Unsri Rakhmat Farizal mengatakan bahwa para mahasiswa aliansi peduli UKT tetap pada tuntutannya yakni menurunkan biaya UKT semester IX tanpa terkecuali.
“Kita tetap pada tuntutan, dan kita tetap menunggu solusi yang ditawarkan pada hasil rapat terakhir dengan DPRD dan Rektorat. Mulai dari peroanjanhan pembayaran, pemukulan terhadap mahasiswa dan lainnya,”ujarnya.
Menurutnya, ia akan menunggu komitmen janji DPRD sebagai wakil rakyat dan Unsri untuk mengajukan penurunan ke Kemenristek Dikti pasa 15 Agustus 2017 yang akan datang.
Untuk diketahui, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Peduli UKT sudah melakukan beberapa aksi damai mulai dari pengumpulan koin untuk rektor yang berujung pada pemukulan terhadap mahasiswa hingga mengadu ke DPRD Sumatera Selatan.
Dalam pertemuan dengan wakil rakyat itu, setidaknya ada tiga tuntutan mahasiswa diantaranya menuntut DPRD Sumsel menjadi mediator dan memanggil pihak rektorat Unsri atas permasalahan Penurunan UKT FULL Semester 9.
Menuntut DPRD Sumsel menjadi Mediator dan memanggil pihak rektorat unsri dalam Menyelesaikan kasus Pemukulan Mahasiswa Universitas Sriwijaya oleh Oknum Polisi dan Karyawan Unsri. Menuntut DPRD Sumsel Menjadi Mediator dan memanggil pihak rektorat unsri dalam Menyelesaikan Permasalahan Kriminalisasi 3 Mahasiswa Unsri yang akun akademiknya di nonaktif oleh pihak rektorat Unsri.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa sempat ditemui Gubernur H Alex Noerdin dan pimpinan DPRD Sumsel lainnya. Dari hasil pertemuan tersebut, wakil rakyat tersebut akan memfasilitasi tuntutan mahasiswa. #sug