Home / Sumsel / Pagaralam / Ancaman Sanksi Bagi Balon Petahana

Ancaman Sanksi Bagi Balon Petahana

Pagaralam, BP
Bagi Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hendak maju dalam Pemilihan Kepala Daerah harus bergerak cepat, jika ingin melakukan mutasi jabatan. Terhitung sejak Sabtu (12/8), pergantian jabatan tak boleh dilakukan hingga akhir masa jabatan kepala daerah. Sanksi tegas akan diterapkan jika mutasi jabatan tetap dilaksanakan melewati aturan tersebut. Bagi petahana, sanksinya berupa diskualifikasi dari pencalonan.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Pagaralam, Divisi Program dan Data, Rahmat Qori Setiawan mengungkapkan enam bulan sebelum penetapan pasangan calon di Pilkada, tidak boleh ada pergantian jabatan. Larangan ini termuat dalam Undang-undang Pilkada Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Larangan ini juga diturunkan kembali ke dalam Peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan.
“Jika dihitung dari sekarang, waktu yang tersisa bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ingin melakukan mutasi jabatan tinggal sedikit lagi. Penetapan pasangan calon tetap itu tanggal 12 Februari 2018. Artinya, sejak 12 Agustus nanti tak boleh ada pergantian jabatan,”ungkap  kemarin.
Kepala daerah bisa dikenakan sanksi bila tetap melakukan mutasi jabatan lewat dari ketentuan tersebut. “Kalau kepala daerah mencalonkan diri lagi atau petahana, sanksinya didiskualifikasi dari pencalonan. Sebab, tidak memenuhi syarat lantaran melakukan pelanggaran,” ucap Komisioner KPU Kota Pagaralam Divisi Hukum, Hendri SE, dijumpai di tempat yang sama. Adapun untuk kepala daerah bukan petahana, sanksinya mengacu dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
Untuk itu, Qori mengimbau, kepada kepala daerah wakil kepala daerah petahana untuk mematuhi aturan tersebut. Qori  mengaku, KPU Pagaralam sudah menjelaskan perihal aturan ini kepada Pemkot Pagaralam. “Pejabat kepala daerah seperti pejabat gubernur, pejabat walikota, pejabat bupati juga tidak boleh memutasi jabatan enam bulan sebelum penetapan calon,” imbuh Qori.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Pilkada Pagaralam besar kemungkinan akan diikuti Balon petahana. Walikota Pagaralam, Hj Ida Fitriati dan wakilnya, Novirzah Djazuli disebut-sebut akan mencalonkan kembali, meskipun tidak lagi dalam satu paket. Sementara untuk Pilgub Sumsel hanya wakil gubernur Ishak Mekki yang nyalon lagi.
Berdasarkan pengamatan di UU Pilkada Nomor 10 tahun 2016, aturan mengenai mutasi jabatan itu terdapat dalam pasal 72 ayat 2. Adapun sanksi atas pelanggarannya termuat dalam ayat 5. Di dalam ayat 5 ini sanksi bagi Balon petahana yang melanggar aturan mutasi jabatan itu berupa pembatalan jadi calon oleh KPU. Adapun di PKPU nomor 3 tahun 2017, aturan mengenai mutasi jabatan termuat dalam pasal 89 ayat 2 dan sanksi di ayat 3.
Aturan tersebut rupanya sudah diketahui oleh Walikota Pagaralam, Hj Ida Fitiriati, menurutnya ia setuju dengan aturan tersebut. “Untuk menjaga netralitas,” ujarnya lewat WhatsApp, sore kemarin. Ida juga menjamin, aturan tersebut tidak akan mengganggu rencana mutasi jabatan di lingkungan Pemkot Pagaralam. “Kita lihat keperluan organisasi dan batas waktu terakhir boleh memutasikan,” katanya. #dar
 
 
Baca:  Persaingan Ketat Di Pilkada Palembang
x

Jangan Lewatkan

Sepuluh Parpol Buka Pendaftaran Balon Wako – Wawako Pagaralam

Pagaralam,BP Sepuluh partai politik (parpol) di Pagaralam membuka pendaftaran bakal calon (balon) walikota dan wakil walikota Pagaralam. Hanya tertinggal dua ...