Home / Palembang / Sektor Pelayanan Publik Kota Palembang Belum Maksimal

Sektor Pelayanan Publik Kota Palembang Belum Maksimal

Bagindo Togar

Palembang, BP

 
        Pengamat Sosial Politik Kota Palembang, Bagindo Togar menilai apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang saat ini di sektor pelayanan publik belum maksimal. Oleh karena itu, kedepan Ketua IKA FISIP Unsri ini mengatakan tugas kepala daerah selanjutnya akan lebih berat.
“Soal pelayanan publik itu urusan pemerintah daerah. Ada lima hal dasar yang dibutuhkan masyarakat, diantaranya kemudahan mendapatkan pendidikan layak, pelayanan kesehatan baik, kemudahan dalam urusan administrasi kependudukan, lingkungan yang rapi, bersih, dan indah, serta terciptanya keamanan di masyarakat,” kata Bagindo, kepada wartawan, Rabu (9/8).
Menurutnya, jika pemerintah daerah bisa mewujudkan kelima hal itu dengan sendirinya masyarakat akan merasa nyaman dan aman tinggal di Palembang.
“Yang penting itu masyarakat dapat dimudahkan dalam segala urusan khususnya soal administrasi kependudukan seperti contoh urusan pembuatan KTP, KK, atau masalah kependudukan lainnya,” imbuhnya.
Saat ini, ia menilai, pemkot belum maksimal dalam melakukan pelayanan mendasar pada masyarakat. Seperti contoh lingkungan yang bersih dan aman belum menyeluruh, masih banyak pemukiman yang belum baik drainasenya. Masalah pendidikan juga belum semuanya mudah dan sustainable (berkelanjutan). 
“Jika berkaca seperti di daerah lain, semua urusan pendidikan mulai dari pendaftaran bisa dilakukan secara online atau dengan sistem elektronik, tanpa harus berhadapan langsung dengan pihak sekolah. Hal ini bisa meminimalisir tindakan KKN, dan menghilangkan kesenjangan sosial,” ujarnya.
Oleh karena itu, kata Bagindo, kemudahan pelayanan publik harus jadi fokus pekerjaan yang harus diselesaikan oleh kepala daerah selanjutnya. “Hal ini sangat mendasar tapi jadi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.
        Sebelumnya sedangkan Walikota Palembang Harnojoyo menilai  aparatur pemerintah mempunyai posisi dan kedudukan yang strategis dalam mengemban tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.
Ditengah semakin kompleksnya kepentingan masyarakat, maka aparatur pemerintahan saat ini dituntut untuk lebih optimal dalam memberikan pelayanan.

“Revitalisasi birokrasi di Lingkungan pemerintahan khususnya pemerintahan daerah mutlak diupayakan untuk lebih mengarah kepada efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, dimana kinerja pelayanan publik harus didukung dengan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan yang mumpuni yang harus disesuaikan dengan latar belakang pendidikan, skill, training dan keterampilan khusus,” imbuhnya.

Lebih lanjut disampaikan Harnojoyo, pemerintahan yang profesional dan handal saat ini, menjadi suatu keharusan dan kunci keberhasilan dalam memberikan pelayanan publik.
Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan data saat ini mutlak diupayakan semenjak ketersediaan akan kebutuhan informasi yang aktual serta akurat dalam pengambilan keputusan yang akan membantu dalam mengorganisir data dalam proses akuisisi, eksekusi hingga retrivasi data yang akan memudahkan dalam penyebaran, irltegrasi hingga analisis bagi pengambilan keputusan bidang sumber daya manusia pada suatu instansi.
“Penerapan teknologi dalam pengolahan data saat ini mutlak dilaksanakan karena secara spesifik dengan tujuan untuk mendukung integritas data, kemudahan pengaksesan, dan kemudahan pengelolaan,”  katanya.#osk
x

Jangan Lewatkan

Walikota Tentukan Lima Kepala OPD Baru Akhir Desember

Palembang, BP–Kekosongan jabatan dihindari Pemerintah Kota Palembang dengan mengadakan lelang jabaran terbuka untuk lima kepala Organisasi Kepala Daerah (OPD). Ditargetkan ...