MoU Pencegahan Paham Radikalisme, Anti Pancasila dan Terorisme

103
Polresta Palembang menggelar acara penandatanganan Nota Kesepakatan MOU Pencegahan Paham Radikalisme, Anti Pancasila dan Terorisme Kota Palembang tahun 2017 bertempat di aula Mapolresta Palembang, Jumat (4/8).

Palembang, BP — Polresta Palembang menggelar acara penandatanganan Nota Kesepakatan MOU Pencegahan Paham Radikalisme, Anti Pancasila dan Terorisme Kota Palembang tahun 2017 bertempat di aula Mapolresta Palembang, Jumat (4/8).

Mereka yang menandatangani diantaranya Walikota Palembang H.Harnojoyo. S.Sos, Ketua DPRD Kota Palembang H. Iwan Darmawan. SH, Kapolresta Palembang Kombes Pol. Wahyu Bintono HB, S.Ik, SH, MH, Dandim 0418 Palembang Letkol. Inf. Romas Herlandes, Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Rustam Gaus. SH, Ketua Pengadilan Negeri Palembang Ahmad Ardianda SH M.Hum, Ketua Pengadilan Agama Palembang Dr. H. Syamsulbahri, SH, MH, Para Kepala Dinas, Badan satuan dan bagian dilingkungan Pemerintah Kota Palembang, Ketua MUI Kota Palembang KH Muhammad Sahim Marhadan , Ketua FKUB Kota Palembang H.Syairozi, SH, M.Hum , Ketua NU Kota Palembang, Ketua Muhammadiyah Kota Palembang Dr. H. Romli SA, M.Ag, Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan Kota Palembang , Camat Sekota Palembang, PJU Polresta Palembang, Kapolsek Jajaran Polresta Palembang,  Danramil Sekota Palembang, Ketua Forum Pemuda Lintas Agama Palembang.
Ketua pelaksana Kompol Budi Santoso, S.Sos selaku Kasat Intelkam Polresta Palembang menyampaikan bahwa Radikalisme merupakan suatu sikap yg mendambakan perubahan secra total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikan nilai-nilai yang ada secara drastis, kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim. 
Berkembangnya paham radikal di Indonesia diantaranya Ormas Hisbut tahir indonesia (HTI) tersebut dilarang dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang Republik Indonesia no. 2 tahun 2017 tentang perubahan atas undang-undang no. 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Untuk mencegah timbulnya paham Radikal dan Aksi Terorisme di kota Palembang yang mana selama ini Palembang dikenal sebagai zona zero konflik, maka tumbuhnya gagasan dari organisasi masyarakat melalui forum kerjasama di kota palembang untuk menandatangani nota kesepakatan pencegahan paham Radikalisme, Terorisme dan gerakan anti Pancasila Kota Palembang,” katanya.
Menurutnya maksud dan tujuan dilaksanakannya penandatanganan nota kesepaham MOU pencegahan paham Radikalisme, Teroris dan Anti Pancasila dikota Palembang sebagai respon menolak paham Radikalisme, Terorisme dan gerakan anti Pancasila, masyarakat melalui forum kerjasama dari berbagai organisasi kemasyarakatan di kota Palembang.
Tujuan penandatanganan nota kesepakatan MOU pencegahan paham radikalisme, terorisme dan gerakan anti pancasila kota Palembang tahun 2017 adalah teciptanya situasi dan kondisi kota Palembang yang aman dan kondusif sejalan dengan visi palembang emas 2018 (Elok Madani Aman Sejahtera) serta suksesnya pelaksanaan asian game 2018 dan Pemilukada tahun 2018.
Kapolresta Palembang Kombes Pol Wahyu HB ,SIK,SH, MH menyampaikan bahwa salah satu ancaman nyata bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah paham Radikalisme, Terorisme dan Anti Pancasila. Beberapa Aksi Radikalismse, Terorisme, Dan Anti Pancasila telah menimbulkan gangguan kamtibmas dan keresahan dimasyarakat.
“Terorisme tidak hanya menimbulkan kerugian material dan nyawa serta menciptakan rasa takut dimasyarakat, tetapi terorisme juga telah merusak keutuhan berbangsa dan bernegara. Terorisme telah membuat kita saling curiga dan saling memusuhi. Terorisme pun telah merusak ikatan persaudaraan dan nilai-nilai toleransi yang sejatinya menjadi kultur budaya bangsa Indonesia,” katanya.
Menurutnya penyebaran paham radikalisme, Terorisme Dan Anti Pancasila dilakukan secara langsung maupun memanfaatkan teknologi dan informasi internet khususnya media sosial sebagai alat propaganda sekaligus rekuritmen keanggotaan. Dan secara faktual banyak sekali anak muda yang bergabung dengan kelompok Radikal / teroris  akibat pengaruh propaganda dan jejaring pertemanan di media online.
Perlu dipahami bersama bahwa ancaman terbesar terorisme bukan hanya terletak pada aspek serangan fisik yang mengerikan, tetapi justru serangan propaganda yang secara massif menyasar pola pikir dan pandangan masyarakat itulah yang lebih berbahaya. Gerakan kelompok radikal / teroris nyata menggunakan topeng agama dalam rangka menarik simpati dan dukungan secara global dan sangat disayangkan sudah banyak kalangan generasi muda yang sudah terpedaya rayuan kelompok radikal, teroris dan anti pancasila  baik karena motivasi keagamaan, ekonomi, pencarian identitas maupun motivasi lainnya. Terorisme adalah musuh bersama, karena itulah perlu kebersamaan untuk menanggulanginya,” katanya.
Kota Palembang menurutnya pada tahun 2018 akan dilaksanakan event Internasional Asian Games 2018 dan pilkada serentak baik tingkat provinsi Sumsel maupun Kabupaten dan Kota. Dengan adanya pelaksanaan kedua kegiatan tersebut tentu dibutuhkan suatu kondisi kamtibmas yang kondusif sehingga pelaksanaan Asian games 2018 serta pilkada serentak 2018 dapat berjalan dengan aman dan lancar. Saat ini pemerintah pusat dan daerah telah melakukan pembangunan – pembangunan dalam rangka menyiapkan sarana dan prasarana pendukung asian games 2018 seperti beberapa venue dan fasilitasnya. Sarana pendukung seperti sarana transportasi yaitu LRT, jembatan musi IV dan musi VI, fly over dan lainnya.
Beberapa investor juga telah melakukan pembangunan untuk mendukung suksesnya pelaksanaan event tersebut. 
Tahapan pilkada serentak telah memasuki tahapan yang perlu dukungan dari semua elemen masyarakat. Tentunya kita semua dan masyarakat kota Palembang berharap kedua kegiatan tersebut baik Asian games 2018 maupun pilkada serentak 2018 dapat berjalan dengan lancar dan aman serta dapat memberikan efek positif kepada seluruh masyarakat.
Tentunya kita tidak ingin pembangunan dan keamanan di kota Palembang terganggu oleh aksi radikalisme, terorisme, dan  anti pancasila. Polresta Palembang dalam mencegah dan menanggulangi paham radikalisme, terorisme dan anti pancasila telah melakukan upaya – upaya  seperti deteksi dini, pengawasan terhadap pok radikal, pengawasan terhadap mantan napiter, simpatisan ISIS, melakukan sambang dan himbauan kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh terhadap paham radikalisme, terorisme dan anti Pancasila,” katanya.
Walikota Palembang  H.Harnojoyo .S.Sos menyampaikan Radikalisme dalam artian bahasa bermuatan paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Dalam artian lain, esensi radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Sementara itu Radikalisme menurut Wikipedia adalah suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. 

“Namun bila dilihat dari sudut pandang keagamaan dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi. sehingga tidak jarang penganut dari paham/aliran tersebut mengutamakan kekerasan kepada orang yang berbeda paham/aliran untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan dipercayainya untuk diterima secara paksa,” katanya.
Pada kesempatan ini Walikota mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat Kota Palembang dari barbagai organisasi kemasyarakatan di Kota Palembang yang diwakili oleh : 
a) Majelis Ulama Indonesia Kota Palembang 
b) Forum Kemkunan Umat Beragama (FKUB) Kota Palembang
c) Pimpinan Nahdlatul Ulama Kota Palembang,
d) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota Palembang.
Sedangkan penandatangganan MOU penanganan dan pencegahan paham Radikalime, Anti Pancasila dan Terorisme, adapun isi MOU

1. Bersama-sama menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. 
2. Bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban serta kerukunan umat beragama di kota Palembang.
3. Bersama-sama melakukan penanganan dan pencegahan terhadap tumbuh kembangnya paham Radikalisme, Anti pancasila dan Terorisme di kota palembang.
4.Bersama-sama saling memberikan lnformasi/ bertukar informasi apabila adanya seseorang, kelompok atau organisasi yang menyebarkan paham radikalisme, anti pancasila dan terorisme di kota Palembang.
5.Bersama-sama mendukung kebijakan pemerintah pusat maupun daerah untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme, anti pancasila dan terorisme dl kota palembang.
6.Bersama-sama mensosialisasikan penolakan terhadap pamam radikalisme, anti pancasla dan terorisme di kota Palembang.#osk