Kinerja KPK Sudah Mulai Melenceng

68
Jakarta, BP
Wakil Ketua Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Masinton Pasaribu menegaskan, lembaga KPK sudah berusia  15 tahun sehingga sudah saatnya dievaluasi dan dikritisi. Sangat disayangkan, kehadiran Pansus Angket KPK malah dituding  melemahkan KPK bahkan dianggap pembela koruptor.
“Setelah Pansus Angket KPK menghadirkan sejumlah pakar tata negara dan beberapa terpidana KPK, banyak kejanggalan ditemukan ketika KPK melakukan penyidikan terhadap saksi maupun tersangka,” ujar Masinton di ruangan wartawan DPR Jakarta, Rabu (2/8).
Menurut Masinton Masa atau fase membela KPK sudah cukup, dan kini tiba waktunya  mengkritisi melalui pansus angket KPK,” demikian Wakil Ketua Pansus angket KPK Masinton Pasaribu (FPDIP) dalam diskusi “Pansus KPK dan pemberantasan Korupsi” di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (2/8/2017).
Menurut Masinton,  kinerja KPK sudah mulai melenceng dan tidak sesuai dengan cita-cita penegakan hukum itu sendiri. Misalkan, terpidana M Nazaruddin dijadikan KPK sebagai sumber berita, sehingga apa saja yang diinginkan KPK bisa menggunakan mulut  Nazar. “Dari 125 kasus Nazaruddin yang bernilai Rp 7.7 triliun, hanya 5 kasus ditindaklanjuti senilai Rp 200 miliar. Aset yang disita pun tidak semua dikembalikan kepada negara. Justru Polisi mampu   mengamankan aset negara Rp 2,2 triliun dan kejaksaan Rp 700 miliar. Apakah ini gak perlu dikritisi, apakah masih bisa dibilang hebat,”  kata Masinton.
 “Nazaruddin ada di ruang penyidik yang siap memberikan keterangan pada hakim Tipikor. Namun, pansus dituding macam-macam; melemahkan KPK, tak proporsional, terkait kasus e-KTP,  dan lain-lain. Padahal, itu cerita lama dan pansus komitmen untuk penguatan KPK,” pungkas Masinton.
Praktisi Hukum Jonson Panjaitan mengatakan, kinerja KPK yang diberi kewenangan lebih seharusnya bisa diawasi karena belakangan sudah tercium adanya ketidakberesan dalam proses penanganan tersangka. “Terpidana OC Kaligis tidak bisa dibesuk anaknya sendiri dengan alasan isolasi. Saya kira ini melanggar hak asasi OC Kaligis sebagai tersangka. Mestinya KPK juga menhormati hak asasi tersangka,” jelas Johnson.
Johnson berharap tidak terjadi stigmasi kepada kepolisian dan kejaksaan sebagai lembaga negara yang konstitusional dan   tidak membiarkan KPK yang dalam proses penagakan hukumnya justru melanggar HAM.
Kordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi mengatakan,   yang membuat masyarakat tidak paham kinerja KPK karena  tidak memahami masalah korupsi yang ditangani KPK dan  takut dengan ancaman KPK.
Karena itu Adhie berharap, pansus angket KPK  harus independen untuk investigasi semua kasus di KPK, mengembalikan KPK untuk penegakan hukum, komisioner KPK tidak boleh dikaitkan dengan tindak pidana masa lalu kecuali setelah menjabat. #duk