60 Pelaku Pungli Ditangkap Selama 9 Bulan

60

Disdik Sumsel Bakal Ubah Sistem Pengajuan Sertifikasi

Palembang, BP

Satuan tugas sapu bersih pungutan liar (saber pungli) Kepolisian Daerah Sumatera Selatan berhasil menangkap 60 pelaku pungutan liar dari 54 kasus yang terjadi selama sembilan bulan terakhir.

Ketua Satgas Saber Pungli Polda Sumsel Kombes Pol Achmad Nurda Alamsyah mengatakan, kasus pungli muncul ke permukaan karena mulai banyak laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan atas praktik tersebut.

“Pungli banyak terjadi di instansi yang pelayanannya langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pendidikan, Badan Pertanahan Nasional hingga Polri sendiri,” ujar Alamsyah, Kamis (27/7).

Pria yang menjabat sebagai Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Polda Sumsel ini menuturkan, tak sedikit pejabat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tertangkap tangan melakukan pungli terhadap masyarakat.

Seperti yang terbaru di Dinas Pendidikan Sumsel ada empat orang ditetapkan sebagai tersangka dan semuanya berstatus PNS.

Alamsyah menjelaskan, untuk di Disdukcapil Kabupaten Lahat, pihaknya kerap mengungkap pungli dalam pembuatan dokumen kependudukan seperti KTP-el, kartu keluarga, dan lainnya.

Seperti di kasus terakhir, operasi tangkap tangan dalam proses pembuatan KTP Elektronik di Disducapil Kabupaten Lahat. Tiga pejabat yakni IK (52) selaku Kepala Seksi Identitas Penduduk.

Kemudian AM (44) merupakan staf Bidang Pengurusan KTP/Kartu Keluarga baru dan AR (43) Kasi Pindah Datang Penduduk ditetapkan menjadi tersangka, karena melakukan pungutan terhadap masyarakat yang ingin membuat Kartu Keluarga dan KTP Elektronik.

Untuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pungutan liar yang diungkap berkaitan dengan upaya kenaikan pangkat kepegawaian.

Serta di tubuh Polri sendiri, pungutan liar yang pernah diungkap terkait penerimaan anggota polisi dan di BPN, proses pembuatan sertifikat tanah merupakan tambang emas untuk melakukan pungli.

Sedangkan untuk pungutan yang kerap terjadi di jalan adalah saat aksi premanisme yang kerap meminta uang kepada angkutan barang yang melintas.

Irwasda berujar, saat ini pihaknya masih menangani salah satu kasus pungutan liar di Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel.

Empat pejabat dan staf di jajaran Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dinas Pendidikan Sumsel dijadikan tersangka. Mereka melakukan pungutan liar terhadap para guru yang ingin melakukan pendataan sertifikasi.

“Penindakan terhadap praktik pungli akan terus dilakukan karena sudah meresahkan masyarakat. Masyarakat dipaksa untuk membayar hal yang seharusnya gratis. Ini tentu adalah sebuah pelanggaran yang harus ditindak,” ujarnya.

Achmad berharap, dengan adanya penindakan ini diharap dapat menimbulkan efek jera pada oknum di instansi yang pernah melakukan pungli.

Pembenahan akhirnya akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Sumsel yang akan melakukan sistem online dalam proses pengajuan sertifikasi untuk mengurangi kemungkinan tatap muka terhadap guru dan para staf yang beberapa waktu lalu terjaring operasi tangkap tangan.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel Widodo menerangkan akan mengubah skema pendataan sertifikasi untuk mengurangi   kemungkinan pungutan liar di jajarannya.

Saat ini, pihaknya tengah membentuk tim untuk membenahi proses sertifikasi di Sumsel agar dapat dilakukan secara online dan guru dari luar kota tidak perlu datang ke Palembang.

“Bahkan, kami sudah mengajukan agar dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Khusus untuk pengurusan sertifikasi,” ujarnya.

Widodo mengakui tradisi pungutan tersebut sudah terjadi sejak dulu. Namun, pihaknya terus mengimbau kepada pegawainya untuk tidak melakukan itu.

“Walaupun sudah tradisi, namun itu adalah tradisi yang salah dan tidak boleh dilakukan,” jelasnya. #idz