Soal Perppu Bagi Ormas Anti Pancasila, Pemerintah Tegas Bukan Otoriter

55
Dadang Rusdiana

Jakarta, BP

Anggota DPR  Dadang Rusdiana menegaskan, Perppu No.2 tahun 2017 tentang pembubaran ormas anti Pancasila untuk menjaga keutuhan NKRI, Bhineka Tunggal Ika, Pancasila, dan UUD 45 yang menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. “Jangan dianggap Perppu tersebut merupakan sikap pemerintah yang otoriter. Justru untuk menjaga rakyat Indonesia dari ajakan dan ajaran yang menyimpang dari Pancasila,” ujar Dadang di ruangan wartawan DPR, Jakarta, Selasa (18/7).
Menurut Dadang, masyarakat yang merasa  dirugikan atau keberatan dengan Perppu bisa mengajukan gugatan  melalui  judical review  di Mahkamah Konstitusi (MK).  Dan yang jelas, langkah pemerintah mengeluarkan Perppu sudah dikaji dengan matang.
“Dalam era demokrasi ini tak dimungkinkan presiden bersikap otoriter. Apalagi tampang presiden yang demikian dan latar belakangnya sangat tidak masuk akal punya sikap otoriter,“ kata Dadang.
Dadang mengakui, kehadiran Perppu untuk membubarkan ormas yang anti pancasila mendapat perlawanan dari berbagai elemen masyarakat, sehingga posisi pemerintah agak dilematis. Karena, jika pemerintah membiarkan ormas anti pancasila, pemerintah dituding terlalu lembek, bila diambil langkah tegas dituding sewenang-wenang  atau otoriter. Padahal, pemerintah hanya ingin melakukan tindakan tegas dari ormas yang telah menyimpang dari Pancasila,”  jelas Dadang.
Anggota Komisi III DPR FPKS Nasir Jamil mengatakan, langkah presiden mengeluarkan Perppu bagi ormas anti pancasila tidak pas, karena negara kita telah memiliki  saluran hukum untuk menindak siapa saja termasuk  ormas yang jelas melanggar hukum atau peraturan di Indonesia.
“Saya tidak setuju presiden mengeluarkan Perppu itu. Toh perangkat hukum untuk menindak ormas yang bersalah atau melanggar hukum sudah ada. Tidak ada kekosongan hukum dan tidak ada juga kegentingan memaksa. Saya berharap pemerintah tidak mengobral Perppu, karena tidak ada yang genting atau darurat,” tutur Nasir.
Nasir menambahkan, jika pemerintah telah mengeluarkan Perppu tidak perlu lagi menunggu persetujuan DPR. Langsung saja bubarkan ormas yang dimaksud melanggar hukum atau anti pancasila. “Perppu merupakan senjata pamungkas presiden sehingga bisa langsung digunakan, gak perlu nunggu persetujuan DPR. Pertanyaan saya apakah sudah ada ormas yang dibubarkan pasca penerbitan Perppu? Belum kan,” tanya Nasir.
  Direktur Voxvol Center, Pangi Syarwi Chaniago  berharap pemerintah melakukan pembinaan kepada ormas agar tidak menyimpang dari Pancasila. Sekalipun ormas dinilai anti pancasila, mestinya diberi peringatan terlebih dahul. “ Apakah pemerintah telah melakukan pembinaan hingga teguran bagi ormas yang anti pancasila? Sebaiknya pemerintah melakukan tahapan sebelum mengeluarkan senjata pamungkas agar pemerintah tidak dituding otoriter dan sewenang-wenang,” papar Pangi. #duk