Home / Bisnis / DJP Bisa Deteksi Kecurangan Wajib Pajak

DJP Bisa Deteksi Kecurangan Wajib Pajak

BP/Reno Saputra
SOSIALISASI– Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumsel Babel melakukan sosialisasi (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017, Selasa (18/7).

Palembang, BP

Peraturan Perundang-undangan (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang mendapat akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dan lembaga jasa keuangan lain. Sehingga DJP dapat mendeteksi adanya kecurangan ataupun kelalaian terhadap laporan keuangan yang disampaikan para wajib pajak (WP).

Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Agus Sudiasmoro mengatakan, pemberian akses informasi keuangan ini merupakan komitmen keikutsertaan Indonesia dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information).

Baca:  Penyidik Periksa Wajib Pajak Samsat Palembang

“Degan adanya aturan optimis dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, juga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun wajib pajak juga tidak perlu khawatir, tidak semua data nasabah wajib dilaporkan secara otomatis kepada Ditjen Pajak karena telah ditetapkan batasan saldo tabungan sebesar Rp1 miliar,” katanya.

Ditjen Pajak juga menjamin keamanan dan kerahasiaan data rekening keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan dan sepanjang saldo rekening telah dilaporkan ke dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan, tentunya tidak akan timbul masalah dalam hal perpajakan.

Baca:  DPRD Palembang Dan Pelaku Usaha Tidak Diajak Bicara Bersama Soal Penerapan Pajak Bagi Usaha Pempek Dan Pecel Lele Oleh Pemkot

Kepala Kanwil DJP Sumsel Babel M Ismiransyah M. Zain yang membuka acara tersebut meminta masyarakat untuk tidak khawatir terkait pemberlakuan Perppu 01 ini.
“Kekhawatiran tersebut wajar karena belum memahami isi dari Perppu tersebut. Untuk itu dimulai dari AKP2I diharapkan seluruh konsultan pajak dapat memberikan informasi yang tepat kepada klien mereka”, katanya.

Baca:  Hutang DBH Pajak Kendaraan Sumsel 2018, Capai 300 miliar

Dikatakannya, terdapat tujuh alasan untuk tetap tenang menanggapi keterbukaan akses informasi keuangan yaitu akses informasi keuangan ini hanya untuk kepentingan perpajakan, bukan untuk kepentingan lain. Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak melindungi keamanan dan kerahasiaan data rekening keuangan, sesuai ketentuan perundang-undangan dan syarat perjanjian internasional.

Selain itu, hanya pejabat DJP tertentu yang mendapat akses terhadap informasi keuangan dan ada sanksi pidana bagi pejabat/pegawai yang membocorkan informasi wajib pajak dan tidak seluruh data rekening keuangan wajib dilaporkan secara otomatis kepada DJP karena terdapat batasan saldo/ nilai rekening yang wajib dilaporkan kepada DJP.#ren

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Lagi, ACT Sumsel Distribusikan Ratusan Ribu Liter Air Bersih untuk Atasi Kekeringan

Palembang, BP Berdasarkan informasi yang diperoleh dari BMKG, musim kemarau tahun 2019 menyebabkan kekeringan panjang akibat beberapa faktor yaitu fenomena ...