Home / Pemerintahan / Ajak Semua Kader PPP di Seluruh Sumsel Bersatu

Ajak Semua Kader PPP di Seluruh Sumsel Bersatu

PPP Kubu Romahurmuziy-Arsul Sani Menang di PT TUN
 

Ketua DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan Agus Sutikno

Palembang, BP

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta menyatakan PPP yang sah adalah di bawah kepengurusan Ketum Romahurmuziy dengan Sekjen Arsul Sani sesuai dengan SK Kemenkum HAM. PT TUN memenangkan gugatan Romi dan Menkum HAM Yasonna Laoly.
“Dengan amar putusan tersebut, PPP hasil Muktamar VIII Pondok Gede di bawah kepemimpinan Romahurmuziy-Arsul Sani adalah sah,” kata Ketua DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Agus Sutikno   Rabu (14/6).
Agus lalu mengajak seluruh kader PPP di Provinsi Sumsel untuk bersatu dengan adanya putusan PT TUN ini. Termasuk kepada loyalis Djan Faridz terkait dualisme di tubuh PPP.
“Tidak ada lagi dualisme PPP. Kader PPP harus bersatu padu untuk membesarkan partai dengan melakukan konsolidasi agar target tiga besar tercapai,” ujarnya.
        Menurut Agus beda pendapat dalam partai menurutnya hal yang bisanya namun semuanya demi kepentingan umat kedepan .
        “Dengan putusan ini otomatis berlaku seluruh kepengurusan PPP di seluruh Sumsel,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumsel ini.
Kasus bermula dengan adanya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tentang pengurus DPP PPP 2016-2021. Dalam SK itu ditetapkan Ketua Umum PPP adalah Romahurmuziy atau Romi.
Kubu Djan Faridz tidak terima atas keputusan Kemenkum HAM tersebut dan menggugatnya ke PTUN Jakarta. Gugatan Djan Faridz dikabulkan pada 22 November 2016. PTUN Jakarta membatalkan SK Kemenkum HAM itu.
Atas hal itu, Menkum HAM dan PPP kubu Romi mengajukan banding. Gayung bersambut. Permohonan banding itu dikabulkan. Vonis itu diketok oleh ketua majelis Kadar Slamet dengan anggota Riyanto dan Slamet Suparjoto.

“Oleh karena yang dipersoalkan Penggugat/Terbanding adalah isi atau substansi dari obyek sengketa, yaitu tentang Pengesahan Susunan Personalia DPP PPP hasil muktamar islah di Pondok Gede, sebagaimana telah dipertimbangkan, penyelesaiannya mestinya mengacu pada ketentuan dasar yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan partai politik dalam UU Nomor 2 Tahun 2011,” demikian pertimbangan majelis seperti dikutip dari website MA.#osk
Baca:  Konsolidasi PPP Berhasil Jika Tidak Ada Rekayasa
x

Jangan Lewatkan

Beri Kuliah Umum di Unsyiah Kuala, AHY: Ada Mie Aceh Cabang New York

Banda Aceh, BP–“Kita harus jadi generasi yang maju mendunia,” seru Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada para mahasiswa di Universitas Syiah ...