Home / Bisnis / OJK Tunggu Juklak dan Juknis Akses Data Nasabah

OJK Tunggu Juklak dan Juknis Akses Data Nasabah

Foto Net

Palembang, BP

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumbagsel masih menunggu aturan turunan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Kepala OJK Kantor Regional VII Sumatera Bagian Selatan Panca Hadi Suryatno mengatakan, hingga kini pemerintah belum mengeluarkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) untuk penerapan Perppu tersebut. “Kami masih menunggu karena tentunya ada perubahan dari yang sudah dijalankan selama ini,” kata dia.

Dikatakanya, juklak dan juknis ini sangat dibutuhkan mengingat terjadi perubahan mendasar. Sebelumnya, jika institusi penegakan hukum termasuk Dirjen Pajak ingin membuka rekening nasabah di sebuah bank untuk kepentingan penyidikan maka harus melalui prosedur yakni pengajuan izin ke Dewan Komisaris OJK.

Baca:  Imbau Hati-hati Tawaran Investasi

Kemudian, OJK akan meresponS dengan mengirimkan surat pemberitahuan ke bank bersangkutan dengan secara detail menyampaikan nama serta jabatan dari pihak berwenang yang diberikan izin untuk mengakses data tersebut. “Kapan datangnya, siapa yang datang serta jabatannya, semuanya harus terlampir dengan jelas. Hal serupa pernah kami lakukan beberapa waktu lalu pada salah satu bank di Sumsel ketika ada pengajuan ke Dewan Komisioner OJK oleh Kejagung,” katanya.

Baca:  OJK Minta Perbankan Selektif Biayai Developer

Namun dengan lahirnya Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan ini maka terjadi perubahan mendasar yakni perwakilan dari Dirjen Pajak dapat meminta langsung ke perbankan.

Akan tetapi dengan catatan, semua kebutuhan ini terkait kepentingan perpajakan karena jika terjadi penyalahgunaan maka bisa berurusan dengan hukum. Pemerintah bahkan menjamin bahwa mengintip data nasabah ini tidak akan dilakukan secara serampangan. “Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dengan lahirnya Perppu ini karena data nasabah hanya untuk kepentingan perpajakan, tidak bisa untuk yang lain,” kata dia.

Baca:  Tingkatkan Kompetensi SDM Perbankan

Ke depan, OJK akan mengandeng Ditjen Pajak untuk menyosialisasikan aturan baru ini mengingat sempat ada kekhawatiran bakal direspons masyarakat dengan menarik dana dari perbankan.

Padahal menurut Panca, jika hal itu dilakukan maka akan sia-sia mengingat saat ini sudah ada komitmen dari 102 negara mengenai pertukaran informasi secara otomatis terkait pajak atau Automatic Exchange of Information (AEoI).”Artinya, jika menarik uang di Indonesia kemudian disimpan di luar negeri maka sama saja, masih bisa dibuka juga,” katanya.#ren

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Taufik Berharap Perempuan dan Anak Jadi Perhatian Kapolri

Jakarta, BP–Anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari, mengharap agar Polri lebih humanis, meminimalisasi penggunaan senjata dalam pemolisian, serta memiliki ...