Home / Pemerintahan / RUU Wawasan Nusantara Diperlukan

RUU Wawasan Nusantara Diperlukan

Jakarta, BP
 Anggota Pansus RUU Wawasan Nusantara John Kenedy Azis menegaskan,  RUU Wawasan Nusantara  diperlukan mengingat Indonesia sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Terdiri ribuan pulau,  beraneka ragam  suku, banyak  agama, ras, bahasa, golongan dan  budaya  di bawah naungan  Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.
 “ Pilkada DKI Jakarta sempat menggerus Pancasila, Kebhinekaan, dan mengancam NKRI sehingga harus disatukan kembali. Hak setiap warga negara memeluk  agama,   menjalankan keyakinan masing-masing harus dihormati, setra  mengutamakan kepentingan masyarakat daripada golongan,” ujar John di ruangan wartawan DPR Jakarta, Selasa (30/5) dalam diskusi bertajuk Wawasan Nusantara Menuju Kebangkitan Nasional, Menjaga Nalar Bangsa Untuk Hidup Bersama.
Menurut John,   RUU Wawasan Nusantara  menyangkut aspek kewilayahan dan  sosial budaya yang harus dirumuskan Pansus. Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi mengatasnamakan atau mempersoalkan  suku, ras, golongan dan agama, melainkankesatuan dan persatuan Indonesia di bawah payung NKRI, Pancasila, UUD 45 dan Bhineka Tunggal Ika.
Anggota DPR Syaifullah Tamliha mengakui rasa nasionalisme dan kebangsaan kita mulai tecabik-cabik pasca Pilkada DKI Jakarta. Hal tersebut harus dihentikan dan  rakyat Indonesia jangan mudah terprovokasi oleh segelintir orang yang memiliki tujuan tertentu. Rakyat harus tetap konsisten  mengamalkan dan mempertahankan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan  UUD 45.  “Sehingga RUU Wawasan Nusantara sangat penting sebagai perekat rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita Indonesia dalam wadah NKRI” kata Tamliha.
Syaifullah mempertanyakan  apakah   hasil amandemen UUD NRI 1945 tahun 2002  masih layak dipertahankan,  karena salah satu hasil amandemen tersebut pemilihan langsung Pilkada dan Pilpres. Sistim musyawarah dan mufakat yang telah digulirkan pendiri Negara kita telah dihilangkan meski masih  dalam koridor demokrasi.
 “Akibat pemilihan langsung kepala daerah tidak lagi patuh kepada  gubernur bahkan presiden. Kepala daerah menjadi raja kecil. Saya harap sistim pemilihan langsung perlu dievaluasi,” tuturnya.
 Pengamat Politik  Yudi Latif menandaskan,  wawasan nusantara  hanya fokus kepada  aspek geopolitik dan kultural. Sedangkan masalah  Pancasila dan perekonomian merupakan bagian dari  wawasan kebansgaan.
“Terus terang secara geopolitik cermin keindonesiaan kita mengalami keretakan dalam Pilkada DKI Jakarta. Sebab, ada kelompok yang membahas soal agama, suku atau golongan. Mestinya ini tidak terjadi  bila kita masih konsisten menerima dan menyadari bahwa Indonesia memiliki landasan Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI,” paparnya.# duk
Baca:  Fraksi PKS Ajak Generasi Milenial Berbisnis Sejak Dini
bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

502 Polisi Ikut Apel PAM Pemilu

502 Polisi Ikut Apel PAM Pemilu Sekayu, BP Mengantisipasi timbulnya potensi gangguan keamanan pada Pilpres dan Pileg 2019 ratusan anggota ...