Home / Pemerintahan / Undang Undang yang Baik Tidak Multitafsir

Undang Undang yang Baik Tidak Multitafsir

Jakarta, BP
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menegaskan, undang-undang (UU) yang baik jika dirumuskan  tidak multitafsir. Kalau multi tafsir bisa menimbulkan otoritas dari kalangan mayoritas. Sehingga UU yang mengandung multi tafsir harus diperbaiki. “Pasal 156a itu bukan kitab suci.   Pasal tersebut dimunculkan   Presiden Soekarno  untuk mengakomodir permintaan mayoritas kelompok beragama. Akan tetapi, dari sisi negara, pemerintah  harus melindungi semua warga negara. Tak ada mayoritas maupun minoritas. Kalau  pasal 156a itu dinilai diskriminatif  silakan masyarakat menggugat ke MK,” ujar Refly di ruangan wartawan DPR RI, Jakarta, Selasa (16/5) dalam forum legislasi bertajuk ‘Penghapusan Pasal 156a UU KUHP, Pasal Karet?’.
Menurut Refly, harus ada rumusan yang jelas dalam pasal 156a ini, karena ada   hatespeech (ujaran kebencian) yang bersifatnya guyon, bercanda, dan olok-olokan.  Ada juga nyata-nyata melakukan perbuatan yang dilarang, seperti menginjak-injak kitab suci. “Jangan sampai  terjadi di Pilpres 2019  menghalalkan segala cara,” kata Refly.
 Sekjen PP GP Ansor Adung Abdul Rahman menilai  UU KUHP Pasal 156a terkait dengan penodagaan agama sering diterapkan secara diskriminatif dan tidak adil oleh hakim di pengadilan, sehingga pasal tersebut perlu direvisi agar  berimbang dan adil.
“Pasal itu perlu direvisi karena sering digunakan untuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Pada prinsipnya kita perlu UU  berimbang, tidak diskriminatif dan melindungi semua agama dan keyakinan,” jelas  Adung Abdul Rahman.
Adung  membantah  berita yang menyebutkan GP Ansor meminta sgsr Pasal 156a  dihapus. GP Ansor hanya berharap ada perbaikan dan penyempurnaan Pasal 156a agar tidak diskriminatif. “Jadi yang menyebutkan GP Ansor minta dihapus hanyalah untuk mendiskreditkan GP Ansor,” tutur Adung
Anggota Komisi III DPR RI FPPP Arsul Sani meminta masyarakat yang tidak puas dengan pasal 156a KUHP  terkait  penodaan agama, sebaiknya dijudicial review, gugat ke Mahmakah Konstitusi (MK). Sebab,  tahun 2010 dan tahun 2012 pasal itu masih ditetapkan sebagai pasal penodaan agama, namun putusan MK  bisa berubah jika masyarakat keberatan.
“Pasal 156a KUHP itu pada tahun 2009, 2010 dan 2012 sudah pernah digugat masyarakat sipil ke MK, dan MK pada 19 April 2010 mengeluarkan keputusan No.140 dengan menyatakan  pasal itu tidak bertentangan dengan konstitusi. Hanya meminta agar norma pasal itu diperbaiki dan disempurnakan  agar tidak menjadi pasal karet,” ucap Arsul.
Arsul mencontohkan di Amerika Serikat soal hukuman mati pada 1971 yang diputus inkonstitusional, namun pada 1976 diputus konstitusional karena masyarakat menggugat. Makanya 28 negara bagian AS saat masih menerapkan hukuman mati, dan 11 negara mengeksekusi mati.
Menurut Arsul, DPR dan pemerintah  sedang membahas revisi UU KUHP dan khusus pasal 156a  apa yang dimaksud dengan penghinaan agama. “Itu tergantung  penafsiran hakim. Dan pasal ini belum menjadi kesepakatan fraksi-fraksi DPR.  Fraksi meminta merumuskan apa yang termasuk penghinaan agama agar hakim tidak subyektif dan diskriminatif,”kata dia.
 Arsul menolak pasal itu dihapus dengan alasan, hukum itu sebagai kendali sosial  mengingat masalah agama sensitif. Tanpa hukum, masyarakat bisa main hakim sendiri yang bisa main hakim sendiri.#duk
Baca:  Ma'ruf Cahyono: Mahasiswa Harus Menjadi Pelopor Pelaksanaan Pancasila
x

Jangan Lewatkan

Berikut Poin-poin Revisi Aturan Taksi Online

Jakarta, BP–Pemerintah mengumumkan aturan baru soal taksi online. Aturan ini merupakan revisi dari Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 26 Tahun ...