Home / Bisnis / DJP-Komisi XI Bahas Penerimaan Pajak

DJP-Komisi XI Bahas Penerimaan Pajak

KUNKER-Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) melakukan agenda kunjungan kerja (kunker) ke Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung (DJP Sumsel Babel).

Palembang, BP

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) melakukan agenda kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung (Sumsel Babel). Kunjungan ini mendengarkan penjelasan dari Kementerian Keuangan wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) mengenai penerimaan negara dari sektor pajak, bea dan cukai, penyerapan APBN, serta kondisi perekonomian Provinsi Sumsel.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PAN Achmad Hafisz Tohir bersama tim Panja Penerimaan Negara sejumlah anggota, mengatakan Tim Komisi XI DPR RI mengharapkan masukan serta perbaikan dari unit-unit terkait untuk peningkatan kinerja ke depan yang nantinya akan disampaikan ke Pemerintah Pusat.
“Penerimaan negara dari pendapatan perpajakan merupakan pendapatan terbesar pertama dari total penerimaan negara. Oleh karena itu, Komisi XI DPR RI ingin mendengarkan secara khusus permasalahan serta kendala-kendala yang terjadi di lapangan,” katanya.

Baca:  Pajak Horeca Tembus Rp23,7 Miliar

Kepala Kanwil DJP Sumsel Babel M Ismiransyah M Zain mengatakan, pendapatan pajak di wilayah kerja Kanwil DJP Sumsel Babel mencapai 91,84% di tahun 2016. Hal ini disebabkan karena wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung masih bertumpu pada nilai jual komoditas seperti karet, sawit, timah dan batubara yang pada tahun 2016 lalu mengalami penurunan signifikan.

Kenaikan harga komoditas pada triwulan pertama tahun 2017, memberikan harapan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga pada akhirnya juga akan menumbuhkan pendapatan pajak. Usulan penambahan pegawai pajak juga mencuat dalam kesempatan tersebut, hal ini sesuai dengan pertumbuhan jumlah Wajib Pajak yang terus meningkat.

Baca:  Pemko Kejar Target Pajak Parkir

“Triwulan pertama harga komoditi sudah membaik, semoga ekonomi bertumbuh dan pembayaran pajak meningkat,” tegas Ismiransyah. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Selatan (DJBC Sumbagsel) M Aflah Farobi mengatakan, secara total realisasi penerimaan dari bea dan cukai mencapai target 107,07% hanya dari cukai saja yang masih di angka 71,05% dari target Rp4,04 miliar.

DJBC terus melakukan inovasi untuk mengurangi dwelling time serta pada pos-pos tertentu sudah diterapkan aplikasi sehingga dimungkinkan untuk mengurangi kebutuhan akan Sumber Daya Manusia (SDM). “Dengan adanya Autogate system diharapkan tidak perlu lagi ada pegawai bea cukai di setiap pintu gerbang,” ujar Aflah.

Baca:  Pajak Kendaraan Bermotor Duduki Urutan Pertama Dalam Sumber Penerimaan Sumsel

Dalam kunjungan ini perwakilan dari Provinsi Sumsel mengeluhkan tentang pajak yang dibayarkan oleh kontraktor terkait pegawai yang bekerja di wilayah Sumsel khususnya Palembang sedang melakukan berbagai pembangunan, seperti Light Rail Transit (LRT), Jembatan Musi IV dan VI, Tol Lintas Sumatera, dan pembangunan venue Asian Games.

“SDM untuk membangun tersebut berasal dari Sumatera Selatan tapi pajak penghasilannya masuk ke Jakarta karena perusahaannya terdaftar di Jakarta,” ungkap Plt Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Drs Joko Imam Santoso.

Menanggapi hal ini Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hafiz Tohir menganggap permasalahan ini adalah masalah administratif yang perlu segera dilakukan perbaikan.Sebab kata dia, keluhan ini bukan saja datang dari Pemprov Sumsel namun semua provinsi ketika komisi XI melakukan kunjungan kerja.#ren

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Warga Pasang Patok Tapal Batas Muaraenim-Lahat

Muaraenim, BP–Puluhan warga Kelurahan Tungkal yang tergabung dalam Himpunan Keluarga Tungkal (HKT), Kecamatan Kota Muaraenim, Kabupaten Muaraenim, memasang patok tapal ...