Home / Sumsel / Mendagri Akui Tandatangan Kontrak Pengadaan Blangko E KTP

Mendagri Akui Tandatangan Kontrak Pengadaan Blangko E KTP

Palembang, BP
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui telah melakukan penandatanganan kontrak pengadaan blanko KTP elektronik (e-KTP) sebanyak 7 juta lembar dengan perusahaan pemenang tender.
“Sudah mulai cetak akhir Maret. Jadi bertahap mudah-mudahan akhir tahun lebih kurang cetak 7 juta selesai akan kami distribusikan kepada masyarakat yang telah merekam datanya,“ katanya di temui usai acara Musrenbang RKPD Provinsi Sumsel tahun 2017 di Hotel Swarnadwipa, Palembang, Senin (17/4).
Untuk pendistribusian blangko e-KTP selajutnya, dikatakan Kumolo akan dilakukan secara bertahap ke beberapa daerah di Indonesia.
“Tetapi kami sudah melakukan pendistribusian ke daerah untuk sekarang sudah tersalur sebanyak 30%,“ katanya.
Lebih lanjut, berdasarkan catatan Kementerian Dalam Negeri, sudah ada 4,5 juta warga yang mendaftar data induk dan terdapat 3 juta KTP elektronik yang harus disediakan. Sebanyak 3 juta KTP elektronik ditujukan untuk warga yang sudah memasuki usia dewasa, warga yang perlu pergantian status ke menikah dan berpindah alamat tinggal, serta warga yang KTP-nya rusak.
Untuk itu, pada tahun ini, Mendagri memberanikan diri melakukan tender pencetakkan blangko KTP-E untuk 7 juta jiwa dengan asumsi akan adanya penambahan melalui perekaman baru, penggantian KTP-E hilang dan faktor lain.

Tjahjo menegaskan, keberanian itu harus diambil karena kebutuhan akan KTP-E ini sangat mendesak, mengingat sejumlah daerah akan melakukan Pilkada serentak, dan kepentingan Pilpres pada tahun mendatang.

“Awalnya tidak ada yang mau mentenderkannya karena terkait dengan kasus KTP-E yang melanda Kemendagri. Secara psikologis tidak ada orang yang berani mengambil tindakan. Namun, saya bilang tidak bisa begini, tetap harus ditenderkan pada tahun ini juga untuk cetak 7 juta blangko,” katanya

Ia tidak menampik bahwa kasus KTP-E telah mempengaruhi kinerja Kemendagri dalam dua tahun terakhir karena terdapat 68 pejabat tinggi di lingkungan tersebut harus memenuhi panggilan KPK. Belum lagi, beberapa orang yang sudah ditetapkan menjadi terdakwa merupakan mereka yang memiliki jabatan strategis.

Perekaman dan pencetakan pun tidak berjalan mulus selama proyek berlangsung karena Dirjen Kemenkeu terpaksa memangkas anggaran mengingat terjadi pembengkakan biaya.

“Mengapa dipotong, karena anggarannya membengkak. Bagaimana bisa terjadi ? karena terjadinya penggelembungan harga blangko dari Rp4.700 menjadi Rp16.000 per lembar,” katanya.
Belum lagi muncul persoalan lain yakni pemenang tender sebelumnya yakni perusahaan asal Amerika Serikat yang menurut Tjahjo, hal ini tidak boleh terjadi karena data WNI ini sifatnya rahasia.

“Sejak saja jadi Mendagri, persoalan KTP-E ini yang benar-benar membuat saya pusing. Semoga saja dengan pemenang tender baru dan mulai dilakukan pecetakkan lagi ini, persoalan KTP-E ini dapat tuntas pada tahun ini,” katanya.

Target ini terkait dengan keinginan pemerintah Jokowi-JK menjadikan KTP-E sebagai “single identity number” setiap WNI untuk beragai keperluan pelayanan publik, berbangsa dan bernegara.
Selain itu Tjahjo Kumolo mengimbau kepada daerah yang belum memenuhi persyaratan administratif untuk pemekaran, untuk tidak melakukan pemekaran. Bila masih tidak menghiraukan imbauan tersebut, dirinya mewarning bahwa daerah pemekaran tersebut harus mempertanggungjawabkannya kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
“Mohon maaf untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk tidak melakukan pemekaran, ” katanya.
Tjahjo menjelaskan, saat ini ada 250 daerah yang mengusulkan pemekaran daerah, mulai pemekaran provinsi juga kabupaten/kota. “Hasil evaluasi saya banyak daerah hasil pemekaran belum bisa mandiri,” katanya.
Ia memberikan contoh, di suatu daerah hasil pemekaran yang telah berdiri kantor Kejaksaan Negeri. Tetapi isinya hanya dua orang terdiri dari seorang Kepala Kejaksaan Negeri dan seorang staf.
“Kita jangan hanya melihat gedungnya saja besar tetapi isi dan kinerjanya belum maksimal. Ada disuatu daerah sudah tiga tahun dimekarkan tetapi tidak bisa menentukan ibukota kabupatennya, padahal hanya mempunyai 3 kecamatan dengan jumlah penduduk tidak lebih dari 10 ribu jiwa,” katanya.
Dikatakannya, di Sumsel ada daerah tingkat kemiskinannya cukup tinggi oleh karenanya ia tidak akan memekarkan daerah di Sumsel tersebut. Ia menginginkan pembangunan di suatu daerah merata daripada hanya sekadar pemekaran.#osk
Baca:  Perekaman e-KTP Sudah Bisa Di Kecamatan
x

Jangan Lewatkan

BM PAN Sumsel Adakan Jambore Barisan Muda Penegak Amanat Nasional

Palembang, BP Sebagaimana Amanat Kongres V Barisan Muda (BM) PAN di Jogja beberapa waktu yang lalu, yakni konsolidasi organisasi dan ...