Home / Pemerintahan / Sosialisasi Revisi UU KPK Tidak Terkait Kasus E-KTP

Sosialisasi Revisi UU KPK Tidak Terkait Kasus E-KTP

Jakarta, BP
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan, DPR   mulai mensosialiasikan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Badan Keahlian DPR (BKD). Penundaan selama ini akibat berbagai persoalan dan dinamika politik di DPR RI. Revisi UU KPK  tidak terkait dengan kasus e-KTP.
“Penundaan sosialisasi  yang cukup lamaini lantaran   dinamika politik di DPR, dan  akan dimulai sekarang melalui seminar biasa,” ujar  Fadli Zon  di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (8/3).
Menurut Fadli Zon, apa yang dilakukan BKD merupakan tugas rutin  mensosialisasikan UU. Tapi ada juga yang mengkaitkan dengan kasus e KTP yang sedang gencar ditangani KPK. “Saya kira sosialiasi itu hal rutin yang memang seharusnya dilakukan BKD. Misalnya meminta masukan, kritik dari kampus dan  pakar,” tutur Fadli.
 
Dikatakan, usulan  mensosialisasikan revisi UU KPK sudah ada sejak pertengahan  2016. Presiden Jokowi  sudah menyetujui RUU KPK tersebut. “Kita sudah rapat konsultasi dengan presiden dan presiden menyatakan perlu revisi UU KPK. Di DPR ada yang mendukung dan ada juga menolak,” tambah Fadli.
Walaupun dilakukan sosialisasi revisi UU KPK,  tidak berarti DPR  benar-benar ingin membahas kembali UU KPK. Mengingat revisi UU KPK  tidak masuk dalam program legislasi nasional 2017. “Jadi, belum tentu direvisi. Saya kira apa yang dilakukan  BKD  sebagai tugas rutin  dan  bukan hanya RUU KPK tapi RUU yang lain,” katanya.
Menyinggung gencarnya pemberitaan  kasus e-KTP yang melibatkan sejumlah anggota DPR, Fadli mengatakan, kasus e-KTP harus dipercayakan   kepada penegak hukum untuk mengungkap fakta-fakta di persidangan.  Kita perlu menghargai proses hukum. Memang banyak rumor, tapi fakta hukum yang menentukan proses pengadilan. Apa yang menjadi rumor belakangan, termasuk di masa lalu, tidak sepenuhnya benar,” jelas Fadli.
Soal keterlibatan sejumlah nama besar di legislatif maupun eksekutif, Fadli kembali menyerahkan kepada proses hukum dan apa yang beredar melalui media sosial  perlu diklarifikasi. “ Jangan sampai mencoreng nama yang disebut. Apakah nama-nama terkait Ketua DPR Setya Novanto, yang bisa saja dicatut tanpa bukti, makanya perlu klarifikasi,” ungkapnya.
 
Ditambahkan,  anggota DPR yang mengembalikan uang korupsi e-KTP  merupakan  pernyataan sepihak, apakah betul dikembalikan. “Saya kira kita harus melihat fakta hukum ketimbang keterangan yang belum tentu benar. Ini kan tidak jelas sumbernya. Bersabar saja proses pengadilan ini agar bisa tuntas,” paparnnya.#duk
Baca:  Mahyudin Prihatin SN Divonis 15 Tahun
bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Ketua MPR Harap Anggota Baru Kerja Maksimal

Jakarta, BP–Ketua MPR Zulkifli Hasan melantik Wa Ode Nur Zainab, Taslim Azis, Musthafa Bakri, dan Tari Siwi sebagai anggota MPR  ...