Home / Pemerintahan / DPR Minta Pemerintah Waspada Terhadap Manuver Freeport

DPR Minta Pemerintah Waspada Terhadap Manuver Freeport

Jakarta, BP
Anggota Komisi VII DPR RI Harry Purnomo menyatakan, pemerintah harus tetap  waspada terhadap manuver PT Freeport.  Perusahaan tambang dari AS ini, tidak mungkin mengikuti langkah pemerintahm, termasuk   tawaran divestasi 51%, tetap akan ditolak.
“Kita beri dukungan kepada pemerintah, tapi bukan tanpa koreksi. Meski tak ada pasal yang dilanggar, tapi pemerintah dianggap tidak konsisten. Makanya jalan terbaik mencari  solusi,” kata Harry Poernomo di ruangan wartawan DPR Jakartam Kamis (23/2) dalam diskusi Freeport  Kebijakan Pemerintah dan Ancaman Korporasi..

Harry memperkirakan Freeport  tidak membutuhkan Smelter. Karena pembangunan smelter dianggap  mahal dan tidak efisien. Bahkan membangun smelter itu beban bagi Freport. Namun begitu, pemerintah bisa menawarkan win-win solution,   mengajak juga BUMN dalam pembangunan smelter. “Jadi solusi secara ekonomi begitu. Ada patungan antara Freeport dan BUMN. Nanti, biayanya dihitung untuk divestasi,” tambahnya.

Menurut Harry,   tawaran divestasi pemerintah tetap harus diwaspadai. Karena untuk membeli saham Freeport  tidak murah. “Itukan harus dibayar, bukan gratis. Jangan sampai untuk membayar saham itu, berasal dari pinjaman yang sumbernya tidak jelas. Artinya, uangnya  dari potensi utang lagi,” tutur Harry.

Diakui Harry, hingga saat ini belum ada komunikasi antara pemerintah dengan DPR. Karena pemerintah merasa masih kuat menghadapi Freeport. Begitupun dengan masalah skema gross split, DPR juga tak pernah diajak bicara. “Pemerintah  terlalu percaya diri, sehingga merasa tidak perlu mengajak  DPR  bicara,” paparnya.

Disisi lain, lanjut Harry, pihaknya belum bisa menerka  kalau langkah pemerintah menghadapi arbitrase  kalah. Semangat menegakkan kedaulatan memang harus dilakukan. Namun tetap harus berhitung. “Kita belum tahu resikonya, tapi kalau soal bisnis, mudah dicarikan penyelesaiannya,” tuturnya.

Harry menyarankan pemerintah menghormati kontrak karya hingga 2021. Setelah kontrak karya itu habis tak perlu lagi diperpanjang. “Inikan tinggal 4 tahun. Seperti yang terjadi pada blok Migas Mahakam. Ya, kalau mau diperpanjang lakukan lelang terbuka, sehingga jadi fair,” jelasnya.
Komisioner Indonesia Mineral Watch (IMW)  Ferdinand Hutahayan menilai sejak awal freeport sangat berkuasa karena menggunakan sistim kontrak karya seperti diatur dalam pasal 31,  freeport bisa memperpanjang kontrak kapan saja.
Menurut Ferdinand, di  era SBY perpanjangan kontrak Freport  sampai 2021 dan di era Jokowi, menteri Sudirman Said muncul masalah. “Jadi, pemerintah gagal paham soal freeport  yang  membutuhkan kepastian hukum. Dengan PP No. 21/2017 tentang IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus),  freeport menolak membangun smelter karena dianggap tak jelas, dan tetap berpegangan kepada kontrak karya. “Kontrak karya ini lex specialist  sehingga tak bisa diintervensi dengan aturan lain.  Pemerintah tidak konsisten dengan UU Minerba yang tak mengharuskan membangun smelter,” paparnya.
Karena itu kata dia, nasionalisasi Freeport  jangan sampai melanggar hukum dan mengganggu investasi  lain. Pemerintah di posisi  dilema; maju kena, mundur kena. Sehingga solusi terbaik mengeluarkan Perppu terkait larangan ekspor konsentrat di IUPK. #duk
Baca:  Pemerintah Harus Turunkan Angka Kemiskinan
bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Anak Buruh, Raih Peringkat Satu UN

Palembang, BP  Sesuai dengan visi menjadi sekolah pencetak pemimpin masa depan Indonesia yang kompeten, berkarakter dan berwawasan global, SMAN Sumatera ...