Home / Headline / Kerusakan DAS Akibat Banjir dan Longsor Mencemaskan

Kerusakan DAS Akibat Banjir dan Longsor Mencemaskan

berita_263057_800x600_kerusakanhuluPalembang, BP

Kondisi kerusakan daerah aliran sungai (DAS) di Sumatera Selatan kian mencemaskan akibat banjir dan tanah longsor yang makin sering terjadi. Tahun ini saja, pemerintah mendata sudah terjadi 28 bencana banjir dan longsor.

Hal itu diungkapkan perwakilan Forum DAS Sumsel Karlina Agustina, Minggu (6/11). Menurutnya, perlu adanya metode manajeman DAS yang lebih tepat. Wilayah Sumsel yang terdiri atas bagian hulu dan hilir sungai, memiliki tingkat kerusakan aliran sungai yang cukup parah.

“Setidaknya, DAS telah mengalami kritis dan erosi mencapai 41,67%. Kerusakannya terindikasi dari debit air yang makin menurun. Tingkat kerusakan hingga terjadi bencana makin sering dialami masyarakat Sumsel, sehingga butuh manajemen daerah aliran sungai menuju pembangunan ekonomi hijau,” ujarnya

Permasalahan DAS Musi baik bagian hulu, tengah dan hilir hampir sama. Daerah sungai mengalami pengurangan tutup lahan, makin luasnya lahan kritis dan erosi. Di bagian hulu misalnya, terjadi pengurangan penutupan lahan akibat kegiatan illegal loging dan salah tanam komoditi.

“Di bagian terjal atau topografi hulu, masyarakat bukan menanam tanaman keras melainkan palawija. Rata-rata di bagian hulu, hilir dan tengah mengalami permasalahan yang sama, makin kritis, degradasi dan erosi,” jelas dia.

Ditambahkannya, di kawasan hulu Sumsel, yakni Kota Pagaralam, Kabupaten Lahat, dan kawasan Bukit Barisan mengalami degradasi sudah 57,58%. Sementara wilayah tengah (Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin), areal banjir dan longsor mengalami perluasan. Sedangkan di daerah hilir, topografi rawa mengalami perubahan tutupan lahan akibat kebakaran lahan dan hutan serta ekspansi perkebunan.

“Berdasarkan data nasional, perubahan tutupan misalnya dari wilayah pertanian berubah menjadi bukan pertanian atau istilahnya perubahan fungsi sudah mencapai 40%. Hal ini juga tergambar dari meluasnya kawasan permukiman atau perubahan lahan bagi peruntukkan lain,” jelas dia.

Ia juga mengatakan, untuk di kawasan hilir, termasuklah Kota Palembang terdapat 33,33% lahan kategori kritis, potensial kritis mencapai 20,83%, serta menuju agak kritis mencapai 8,33% termasuk sangat kritis.

“Itu sebenarnya data tahun 2012 lalu, sehingga kemungkinan selama empat tahun ini masih akan mengalami peningkatan tingkat kerusakan,” tuturnya.

Karena itu, masih dilanjutkannya, forum DAS mendorong produk hukum yang nantinya turun menjadi peraturan teknis membutuhkan skema penata aturan tata air yang lebih baik. Sehingga nantinya tata air mampu memberikan kontribusi manfaat ekonomi yang lebih berkesinambungan. “Perdanya sudah ada, tinggal aplikasi termasuk aturan teknis dan pelaksanaannya,” ucapnya.

Sementara itu, Kasi UPTD Penataan Ruang Bappeda Mualimmah Gustini mengatakan, upaya mengurangi kerusakan DAS ini dapat dilakukan melalui produk hukum yang sudah dimiliki pemerintah. Salah satunya, Perda nomor 5 tahun 2013 mengenai pengelolaan daerah aliran sungai terpadu yang diaplikasikan dalam penataan tata ruang dan bangunan.

“Melalui Perda itu, nantinya didorong untuk aplikatif, termasuk menyinkronkan pada tim restorasi kawasan gambut di Sumsel karena aspek pencegahan juga memasukkan manajeman tata guna air terutama di kawasan gambut,” pungkasnya. Orio

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Pekan Pustaka Palembang, Pamerkan Koleksi Pustaka dan Manuskrip Kuno

Palembang, BP   TIGA perpustakaan di kota Palembang yaitu Perpustakaan Masjid Agung Palembang , Perpustakaan Umariyah dan Perpustakaan Al Washliyah memamerkan beragam koleksi pustaka ...