Home / Headline / Kinerja PNS Buruk Tak Dapat TPP

Kinerja PNS Buruk Tak Dapat TPP

Pemprov Sumsel Bakal Terapkan Sistem Remunerasi

5412_600x600

ilustrasi

Palembang, BP
Dalam pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bakal menerapkan sistem kinerja atau remunerasi. Tentunya, jika kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) buruk maka pegawai tersebut tidak akan mendapatkan TPP.

Hal itu diungkapkan, Sekretaris Daerah Sumsel Mukti Sulaiman saat ditemui di Pemprov Sumsel, Senin (31/10). Menurut dia, sistem tersebut seperti di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) dan beberapa kementerian lainnya.

“Jadi nantinya pembayaran TPP berdasarkan beban kerjanya,” kata Mukti.

Baca:  Guru Ngaji TPA di Palembang Bakal Di Beri Gaji

Menurut dia, meskipun penilaian sistem kinerja itu akan berdasarkan jam kerja, beban kerja dan lain sebagainya sehingga penilaian akan dilakukan dengan ketat, pihaknya masih akan tetap melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Bappeda, Karo Ortala dan lain sebagainya untuk menentukan sistem kinerja yang akan menjadi penilaian.

“Mungkin nantinya akan ada studi banding ke kementerian untuk melihat percontohan sistem kinerja ini. Karena saat ini, pembayaran TPP itu masih terlalu longgar seperti ada yang beban kerjanya rendah tetapi tetap sama dengan beban kerja yang tinggi,” jelasnya.

Baca:  OKI Siapkan Rp70 M Untuk Gaji 13 dan 14

Sedangkan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumsel, Muzakir menambahkan, untuk penilaian kinerja ini nantinya akan ada Sistem Operasional Prosedur (SOP). Jadi kinerja yang buruk, seperti PNS yang hanya bersantai saja itu tidak akan mendapatkan TPP.

“Sekarang ini TPP itu sama saja baik yang santai maupun yang bekerja giat. Karena itu, dengan sistem kinerja ini semakin banyak pekerjaan yang diselesaikan maka akan mendapatkan TPP,” tuturnya.

Baca:  2 Bulan Belum Digaji, PLD OKUS Galau

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel Laonma PL Tobing mengakui hal tersebut. Namun, saat ini pihaknya tengah mengupayakan itu sesuai dengan perintah Gubernur Sumsel, pembayaran TPP berdasarkan pola perhitungan remunerasi.

“Proses menuju sistem kinerja ini akan panjang karena harus ada konsultan untuk mengkaji kinerja mana saja yang akan dinilai. Jika pengadaan konsultan ini baru disiapkan tahun depan, maka minimal dua tahun mendatang baru dapat diterapkan,” tutupnya. #rio

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Royana Terharu, SLB Negeri Kabupaten PALI Mulai Belajar

PALI,  BP Kegiatan belajar-mengajar sudah dimulai di Sekolah Luar Biasa Negeri Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Untuk yang pertama ...