Home / Headline / Pemilu Serentak Masih Rumit

Pemilu Serentak Masih Rumit

 Jakarta, BP
 Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi menyatakan, dari 500 an pasal yang dibahas dalam  RUU Pemilu  hanya 13 – 17 pasal  yang perlu disingkronkan. Soal parpol pengusung capres – cawapres, sistem pemilu, sengketa pemilu, parliamantery threshold (PT) antara 3,5 % hingga 7 %, penyelenggara Pemilu, dan keterwakilan perempuan.
“Khusus untuk parpol pengusung capres merujuk ke hasil Pemilu 2014. Hanya saja capres – cawapres  sesuai  Pasal 6 (1 dan 2) UUD NRI 1945,  harus warga negara Indonesia (WNI) asli. Bukan warga naturalisasi  apalagi asing,” tegas Baidowi  di ruangan wartawan  DPR RI Jakarta, Selasa (27/9).
Menurut Baidowi, idealnya capres dan cawapres dari kader Parpol yang telah disiapkan untuk memimpin bangsa dan negara. Dan untuk menjadi anggota legislatif juga minimal dua tahun bergabung di partai untuk mendapatkan pengkaderan sesuai doktrin partai.
“Fungsi Parpol antara lain  merekrut kader dari luar partai yang potensial sejalan dengan perkembangan demokrasi saat ini. Figur yang berpotensi, mampu, berkapasitas menjadi pemimpin dan diterima rakyat,  harus  direkrut Parpol,” tutur Baidowi.
Pakar Hukum Tata Negara, Margaroto Kamis menuturkan,  parpol yang berhak mengusung capres dan cawapres mesti dari Parpol yang sah menjadi peserta Pemilu. Bukan Parpol gurem yang tidak masuk sebagai peserta Pemilu.  “Makanya saya tidak sepakat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebutkan kalau ada 10  parpol gurem  berkoalisi,  berhak mengusung capres,” kata Margarito.
Menurut  Margarito, memprediksi  Pemilu serentak 2019 tetap  akan rumit, terutama mengenai teknis penghitungan suara antara caleg, capres, dan cawapres. Belum lagi dengan sistem tertutup, terbuka terbatas, atau terbuka murni. “Pilpres dipastikan dua putaran,  tidak mungkin ada capres  langsung mendapat suara 50 % plus satu. Juga tak mungkin dengan parpol yang mendapat suara terbanyak, otomatis suara capresnya terbanyak?,” jelasnya.
Karena itu lanjut dia, Pemilu serentak harus memastikan sistem perolehan suara, terkait caleg, parpol, dan capres. Kalau tidak,  Pemilu serentak 2019  akan semrawut, rumit, banyak masalah, belum lagi menangani sengketa pemilu di  MK, MA, Bawaslu, atau PTUN.
 Pemilu serentak 2019  sambungnya, jangan sampai  terjadi  pasangan capres tunggal, dan  capres independen. UU Pemilu tidak bisa membenarkan capres tunggal dan capres independen.
“Kalau 20 Oktober 2019 belum ada capres terpilih,  harus ada aturan memberi kewenangan kepada MPR RI (darurat) untuk mereview keputusan MK yang melampaui kewenangan konstitusi itu. Nanti, MPR yang memutuskan.
Mantan Komisioner KPU Chusnul Mar’iyah menilai,  Pemilu serentak  menjadi tantangan berat Parpol untuk mengusung  capres – cawapres.  Jangan sampai bandar ikut mendanai untuk mentukan capres atau cawapres.
Yang jelas, kata Chusnul, Pemilu  serentak masih rumit karena akan  diwarnai politik uang serta  sengketa hasil pemilu. “Pileg saja rumit, apalagi digabung dengan Pilpres,” tambah pengajar FISIP UI ini.
Untuk meminimalisir kerumitan Pemilu serentak, dia  mengusulkan PT  5 % agar sejak awal Parpol  bisa berkoaliasi. Dan  (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu jangan sampai berpikir bahwa Pemilu adalah proyek sehingga tidak profesional mengurus hasil Pemilu. “Memilih komisioner KPU pusat  dan daerah  harus benar-benar berkualitas dan professional, agar siap menggelar Pemilu,” harapnya.
Chusnul minta  KPU dan Parpol  diperkuat, sehingga tidak perlu lagi  Parpol  membayar  pengawas Pemilu. KPU dan Bawaslu pun tidak perlu lagi membayar pengawas dan petugas lain di luar KPU. duk
Baca:  Ketua DPR Gelar Pertemuan Seluruh Fraksi
bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Buka Puasa Bersama, Semen Baturaja Bagikan Santunan Untuk Anak Yatim

Baturaja, BP — PT Semen Baturaja (Persero) Tbk menggelar buka puasa bersama. Acara buka puasa bersama Ramadhan 1440 Hijriyah digelar ...