Home / Headline / Pilkada Harus Sejahterakan Rakyat dan Berkeadilan Sosial

Pilkada Harus Sejahterakan Rakyat dan Berkeadilan Sosial

153142_386596_rambeJakarta, BP
Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, Pilkada serentak   bagian dari proses demokrasi Pancasila sehingga  harus menghasilkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila ke lima Pancasila. “Demokrasi  tidak sekadar prosedural, demokrasi semu yang justru melahirkan kesenjangan antara pusat dan daerah, dan di tengah masyarakat sendiri. Namun demokrasi harus mensejahterahkan masyarakat, dan berkeadilan ssosil “ kata Zulkifli Hasan di Gedung MPR RI, Jakarta, Senin (26/9) saat membuka diskusi sekaligus peluncuran buku bertajuk Perjalanan Panjang Pilkada Serentak.
Zulkifli berharap buku yang ditulis Ketua Komisi II DPR RI  Rambe Kamarul Zaman dapat menjadi rujukan bagi partai politik  melaksanaan pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil yang pada gilirannya  mewujudkan  kesejahteraan rakyat.
Menurut Zulkifli,  sistim pemilihan langsung dengan kekuasaan di tangan rakyat melalui Pilkada serentak tersebut tidak dihargai  murah, dengan sembako dan NPWP (nomor piro wani piro). “Kalau itu yang terjadi, maka begitu menang dalam Pilkada, kepala daerah akan kongkolikong dengan sponsor, pemodal maupun bandar. Inilah yang akan menimbulkan kesenjangan dan bertentangan dengan demokrasi Pancasila,” tegas Zulkifli.
Rambe Kamarul Zaman mennandaskan, Pilkada Serentak Gelombang I pada  9 Desember 2015 yang diikuti  8 provinsi, 34 kota dan 222 kabupaten gagal penuhi target serta masih mengalami beberapa kekurangan.
“Dari jumlah daerah yang digelar secara serentak saja sudah terlihat gagal memenuhi target dari seharusnya berjumlah 269 daerah, ternyata hanya 264 yang mengikuti,“ kata Rambe.
Dia menjelaskan, kelima daerah yang  pelaksanaannya tidak dilakukan bersamaan adalah provinsi Kalteng, kabupaten Fakfak, kabupaten Simalungun, kota Menadao dan Pematang Siantar. Selain persoalan ketidakserentakan beberapa daerah yang direncanakan, sembilan persoalan krusial menjadi catatan yaitu  problem anggaran, kepesertaan parpol yang bersengketa, fenomena calon tunggal, politik uang, sengketa pilkada, kampanye pilkada dan partisipasi pemilih.
“Jelang Pilkada serentak gelombang kedua Februari 2017, penting untuk memahami mendalam persoalan yang dihadapi pilkada serentak gelombang I, “ tutur Rambe.
Peneliti dari LIPI Siti Zuhro menegaskan, Pilkada tidak sekadar melaksanakan pesta demokrasi sekali lima tahun melainkan melahirkan kepala daerah berkualitas yang dapat mensejahterahkan daerahnya.
Untuk itu, Siti minta pimpinan Parpol menyiapkan kader terbaik untuk memimpin di level   walikota, bupati, gubernur hingga pejabat tinggi lainnya. Baik buruknya kinerja kepala daerah atau pejabat tinggi negara sangat ditentukan Parpol pengusung.
“Bawaslu juga sangat menentukan kualitas Pilkada. Bila terbukti calon kepala daerah melakukan transaski politik, money politik atau bentuk kecurangan lain, harus diskualifikasi dari pencalonan,” papar Siti. #duk
Baca:  Kapolda Sumsel Tinjau Kesiapan Pilkada Kabupaten PALI
bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

DPRD Sumsel Harapkan Puskesmas di Sumsel Harus Aktif Jemput Bola

Palembang, BP Sejak program jaminan kesehatan yakni BPJS diterapkan di Indonesia, masih banyak masyarakat di provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang ...