Home / Headline / Divonis Rehabilitasi, Bupati Narkoba Langsung Bebas

Divonis Rehabilitasi, Bupati Narkoba Langsung Bebas

BP/MARDIANSYAH SIDANG PUTUSAN-Seorang kerabat memeluk A.W.Nofiadi terdakwa kasus penyalahgunaan narkoba sebelum mengikuti sidang terakhir di Pengadilan Negeri Palembang, Selasa (13/9). Dari hasil sidang Hakim memutuskan terdakwa divonis enam bulan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba.

BP/MARDIANSYAH
Seorang kerabat memeluk AW Nofiadi terdakwa kasus penyalahgunaan narkoba sebelum mengikuti sidang terakhir di Pengadilan Negeri Palembang, Selasa (13/9).

Palembang, BP

Majelis hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang menjatuhkan vonis enam bulan rehabilitasi terhadap terdakwa Ahmad Wazir Nofiadi Mawardi alias Ofi (28) dalam persidangan, Selasa (13/9).

Dengan vonis tersebut diperkirakan Bupati Ogan Ilir non aktif ini akan segera pulang ke rumah, mengingat vonis yang dijatuhkan selama 180 hari dan dirinya telah menjalani rehabilitasi di Panti Rehabilitasi Lido, Bogor, Jawa Barat sejak 18 Maret lalu.

Kemudian proses rehabilitasi terhadap terdakwa kasus penyalahgunaan narkotika ini kembali dilanjutkan di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang, pada 9 Agustus sampai saat ini.

Vonis majelis hakim yang diketahui oleh Ahmad Ardianda Patria sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ursula Dewi, bahwa terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Atas putusan tersebut terdakwa yang dalam persidangan mengaku sudah menggunakan narkoba jenis shabu sejak masih sekolah ini langsung menyatakan menerima, begitu juga dengan JPU.

Putusan yang sama juga dijatuhkan terhadap dua terdakwa lain, yakni Murdani alias Dani (30) dan Faisal Roche alias Ichan (39) yang sebelumnya bersama Ofi ditangkap Badan Narkotika Nasional (BNN) RI.

“Sebagai WNI yang taat hukum, apa yang diputuskan hakim akan saya jalani. Saya juga mengucap terima kasih atas kehadiran masyarakat di persidangan. Apa yang terjadi ini menjadi pelajaran untuk saya dan memohon masyarakat terus mendoakan,” kata Ofi saat meninggalkan ruang sidang.

Febuar Rahman, penasihat hukum terdakwa Ofi menuturkan, putusan rehab selama enam bulan tersebut sudah dijalani dan vonis yang dijatuhkan hakim ini juga merupakan rekomendasi BNN.

“Pastinya putusan rehab ini selama enam bulan, atau 180 hari dan urusan di pengadilan ini sudah selesai karena semua sudah menerima, termasuk jaksa juga,” tutur Febuar.

Menurutnya, setelah selesai menjalani rehabilitasi Ofi serta dua terdakwa lainnya akan langsung pulang ke rumah. Namun untuk kembali menjadi bupati masih menunggu proses hukum di PTUN yang masih banding.

“Di tingkat PTUN masih proses banding dan diminta dapat segera selesai. Sehingga semua pihak dapat patuh dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” imbuhnya.

Akan tetapi, Febuar menambahkan meski hak-hak Ofi sebagai bupati nonaktif telah kembali pasca putusan hakim ini, namun untuk kembali menjabat, tetap menunggu proses hukum yang sedang berjalan.

Secara terpisah, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Palembang Hendri Yanto menuturkan eksekusi pembebasan Ofi masih menunggu penetapan hakim Pengadilan Negeri Palembang.

“Langsung dieksekusi hari ini (kemarin-red) oleh jaksa. Karena masa rehabilitasi berakhir hari ini,” tuturnya, kepada wartawan saat dihubungi dari Pengadilan Negeri Palembang.

Sedangkan sebelum sidang digelar, puluhan massa yang menyebut dirinya sebagai Front Perjuangan Mahasiswa Progresif Revolisioner (FPMPR) melakukan orasi di halaman Pengadilan Negeri Palembang.

Koordinator aksi Reza Fahlepie menyatakan menolak Ofi kembali menjadi Bupati Ogan Ilir. “Agar mengusut tuntas dugaan indikasi tindak pidana pencucian uang terdakwa Ofi,” kata Reza.

Bahkan untuk menghindari gesekan dengan pendukung Ofi yang terlihat cukup banyak, massa sempat meminta pihak kepolisian agar membuat jarak. “Kami melakukan aksi damai, kami tidak mau diintervensi, tolong jaga jarak kami,” pinta Reza.

 

SK Pemberhentian Masih Berlaku

Sementara itu Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin menegaskan, Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri yang memberhentikan Ahmad Wazir Nofiadi (Ofi) sebagai Bupati Ogan Ilir karena kedapatan menyalahgunakan narkoba masih berlaku.

Dirinya menegaskan, pria yang terlibat penyalahgunaan narkoba ini hanya memenangkan perkara di PTUN terkait administrasi pemberhentiannya saja, bukan pokok materi sebab yang menjadikan Ofi diberhentikan oleh Mendagri.
“Dia (Ofi-red) terbukti bersalah karena kecanduan (narkoba-red), lalu pengadilan menghukumnya dengan rehab. Permasalahan hukumannya ringan atau berat itu bukan urusan kita (Pemprov Sumsel-red),” ujarnya, Selasa (13/9).

Dirinya menjelaskan, apabila Ofi hendak kembali mengantor dan bertugas kembali sebagai Bupati Ogan Ilir, berarti SK Pemberhentian dari Mendagri tersebut harus dicabut terlebih dahulu. Hanya Mendagri atas instruksi Presiden RI saja yang bisa mencabut SK tersebut.

“Tapi (Ofi-red) tidak bisa serta merta mau jadi itu (bupati-red) lagi. Dengan SK mendagri itulah. Mendagri kan masih banding ke PT TUN, kita tunggu sampai proses hukum selesai,” jelasnya.
Sementara itu, terkait keberlangsungan pemerintahan di Ogan Ilir, Alex mengaku masih menunggu koordinasi dari Kementerian Dalam Negeri.

“Mana bisa langsung-langsung saja (mengambil keputusan-red). Pemprov harus menunggu dulu (instruksi-red) dari Kemendagri,” ujarnya. # ris/idz

 

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Joni Martohonan Simanungkalit Terpilih Menjadi Ketua DPK-IKAPTK Muba Periode 2019-2022

Palembang, BP–Setelah melalui proses pemilihan yang cukup alot, Joni Martohonan, akhirnya terpilih menjadi Ketua Dewan Pengurus Kabupaten Ikatan Alumni Pendidikan ...