Home / Headline / Presiden Perlu Terbitkan Perppu Darurat Hakim

Presiden Perlu Terbitkan Perppu Darurat Hakim

indexJakarta, BP
Anggota DPR RI Arsul Sani menyatakan, Presiden Joko Widodo perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) darurat hakim  untuk menciptakan peradilan yang bersih dan berwibawa. Soalnya, banyak hakim di daerah bahkan   Sekjen Mahkamah Agung (MA) tersangkut suap
 “Kalau aparat penegak hukum terutama hakim  dibiarkan merajalela disuap bisa melumpuhkan negara. Sebelum itu terjadi  Presiden RI bisa menerbitkan Perppu darurat hakim.  Korupsi  sudah mendarah-daging,   perlu  langkah radikal untuk perbaikan,” tegas Arsul Sani, anggota Komisi III DPR, di ruangan wartawan, DPR Jakarta, Kamis (26/5).
Arsul mencontohkan reformasi peradilan di Ukraina, 5.000 dari 10.270 hakim menjalani tes dan rekrutmen ulang, dan ternyata  mampu mewujudkan peradilan bersih dan kuat menyelamatkan negara itu dari korupsi peradilan. “Untuk Indonesia, saya kira perlu melakukan  langkah radikal tersebut,” Arsul.
Untuk memperbaiki  kebobrokan birokrasi dan administrasi  kata Arsul Sani, tidak usah menunggu UU Jabatan Hakim, melainkan cukup Perpres. Jika Presiden RI melihat itu sebagai darurat hakim,   cukup dengan mengeluarkan Perpres.
Hakim Agung Gayus Lumbun mengakui adanya kesalahan pimpinan MA mengelola organisasi kehakiman. Misalkan, 10 pimpinan MA membawahi 300 lebih peradilan di seluruh Indonesia. Ini jelas tidak efektif.
Dikatakan,  Tim Promosi dan Mutasi (TPM) MA  yang menangani posisi dan jabatan para hakim di daerah,   tidak mempertimbangkan rekam jejak, latarbelakang, prestasi, dan  pengalaman hakim.
Carut-marut peradilan tersebut lanjut Gayus, juga tercermin dalam pemilihan pimpinan hakim MA.  Terbukti, mayoritas pimpinan hakim  masih mencari aman, opportunis, dan ambisius menjadi pimpinan MA.
Menurut dia, jika sebelumnya ada 31-an hakim   pro reformasi, tapi ketika menjelang pemilihan terus berkurang. Alhasil dari 31 hakim pro reformasi   ketika pemilihan tinggal 18 orang. Selain itu dalam pemilihan pimpinan MA selalu melanggar Tatib. “Misalnya tidak boleh interupsi,  atau dilarang bertanya,” jelas mantan anggota Komisi III DPR RI FPDIP itu.
Komisioner Ombudsman Laode Ida menilai  bila  pejabat MA  terlibat korupsi, berarti hakim di daerah juga akan melakukan hal serupa. “Sama seperti ikan, kalau kepalanya sudah busuk, berarti seluruh tubuh ikan busuk,” kata Laode.
Ditambahkan, seringkali pengambilan keputusan perkara di MA   syarat dengan transaksi. Sehingga 99 % merugikan rakyat yang tidak memiliki uang, dan   menguntungkan bagi mereka   bermodal tebal. “Jadi, MA ini harus diamputasi. Kalau Presiden RI membiarkan, berarti terjebak dalam pembusukan peradilan negara ini,” tutur Laode. #duk
bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Kenaikan PBB di Palembang Bisa Direvisi Karena Terindikasi Kelalaian

Palembang, BP Inspektor Kota Palembang Gusmah Yuzar, mengklaim kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saat ini sedang berjalan dan belum ...