Home / Headline / Alex Dukung Jokowi Kebiri Pemerkosa Anak

Alex Dukung Jokowi Kebiri Pemerkosa Anak

alex (4)

Palembang, BP

Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin menyambut baik tindakan Presiden RI Joko Widodo yang telah menandatangani Peraturan Perundang-undangan (Perppu) revisi kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Rabu (25/3).

Gubernur menilai Presiden telah melakukan hal yang tepat untuk memberikan hukuman terberat, yakni kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Alex berujar, hal ini akan menjadi ‘gertakan’ bagi para predator yang masih berkeliaran untuk tidak melakukannya lagi.

Lajukelah, supaya kekerasan seksual tidak diulang lagi oleh orang yang sama dan akan membuat takut yang lainnya,” tegas Alex di Griya Agung, Kamis (26/5).

Alex mengungkapkan, pelaku kekerasan seksual pada perempuan dan anak di Sumsel cukup banyak. Bahkan, kasus tersebut sudah menyebar, tak hanya terjadi di area perkotaan namun juga di pedesaan. Kekerasan seksual itu tutur Alex, dapat menyebabkan hancurnya masa depan si korban. Bahkan parahnya dapat menyebabkan kematian dan stres yang panjang.

Baca:  Lion Air Layani Palembang-Jeddah

“Karena sudah lakukan tindak kriminal, si pelaku sangat pantas dikebiri agar menyesali telah melakukan itu,” tuturnya.

Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel, tercatat 1.062 kasus korban kekerasan terjadi pada tahun lalu. Hingga April 2016, jumlah kekerasan di tahun ini tercatat baru ada sekitar 10 kasus.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumsel Susna Sudarti mengatakan, pihaknya mendorong pemerintah kabupaten/kota melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) untuk intens memberikan laporan minimal per triwulan.

Baca:  Alex Noerdin: Jangan Duduk di Kantor Saja

“Dari laporan yang masuk tersebut didominasi kasus kekerasan dan pelecehan terhadap anak dan sebagian adalah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),” ungkapnya. Susna menjelaskan, angka tersebut diprediksi berbeda dengan kenyataan di lapangan. Meskipun sosialisasi dan juga sistem jemput bola terkait laporan kekerasan, namun tidak dipungkiri masih banyak warga yang takut atau malu untuk melapor.

“Bisa jadi banyak yang tidak melapor karena malu, misalkan kasus KDRT. Namun, kami terus melakukan sosialisasi dan jug meminta P2TPA di daerah juga aktif. Selain menangani laporan yang masuk, ada bentuk pembinaan, pendampingan dan lainnya,” jelas Susna.

Ia mengaku, keberadaan P2TPA di daerah dapat efektif dalam melakukan program kegiatan. Mulai dari sosialisasi, pendampingan, dan bersinergi dengan pihak terkait lainnya.

Baca:  Gubernur Minta BPN Percepat Sertifikasi Lahan Poltekpar Palembang

Selain P2TP2A, ada beberapa organisasi atau wadah lain yang melakukan kegiatan serupa. Di antaranya, Woman Crisis Center (WCC), UPPA dan lainnya. Menurut Susna, keberadaan organisasi tersebut merupakan partner di mana semakin banyak yang menangani maka semakin bagus dalam penyelesaian kasus perempuan dan anak.

Pihaknya menyiapkan tenaga psikolog pun sangat dibutuhkan dalam membantu penanganan kasus anak dan perempuan. Terutama untuk kabupaten/kota yang memang rata-rata masih kekurangan tenaga psikolog. P2TP2A memiliki prosedur tersendiri yakni jika ada korban yang mendapat tindakan kekerasan, maka pihaknya akan mengkonfirmasi terlebih dahulu. Nantinya untuk kasus yang sampai di jalur hukum, akan didampingi hingga ke kepolisian. #idz

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Pemkab Muba Turunkan 27 Unit Alat Berat, Percepatan Sekat Kanal Penahan Api

Bayung Lencir, BP–Pemadaman api kebakaran hutan perkebunan dan lahan (karhutbunlah) di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir terus dimaksimalkan. Sebanyak ...