Home / Headline / Kebun Sawit Masih Tumpang Tindih di Kawasan Hutan

Kebun Sawit Masih Tumpang Tindih di Kawasan Hutan

bb1a100d31a9d342c59c5c2d33d17383Palembang, BP
Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK) mencatat 7.016 hektar hak guna usaha (HGU) dan 10.244 hektar izin usaha perkebunan yang terindikasi tumpang tindih dengan kawasan hutan di Sumatera Selatan berdasarkan hasil analisis spasial.

Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Kementerian LHK Muhammad Said mengatakan, hasil analisis tersebut mengungkapkan bahwa masih ada izin usaha perkebunan yang dikeluarkan Kementerian Pertanian dan HGU yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tumpang tindih dengan kawasan hutan. Tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan itu merupakan peruntukan  perkebunan sawit.

“Kondisi itu terjadi di berbagai jenis hutan baik itu hutan produksi tetap (HP), hutan produksi terbatas (HPT), dan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK). Untuk 10.244 hektar izin usaha perkebunan yang tumpang tindih merupakan milik 18 unit perusahaan. Yang mana seluas 3.447 hektarnya dari 11 perusahaan yang berada di kawasan HPK namun belum memiliki pelepasan kawasan,” tuturnya.

Baca:  Bisnis Sawit Stabil

Sementara tujuh unit IUP yang terindikasi berada di dalam kawasan HP dan HPT tersebar di hutan seluas 6.796 hektar. Juga terdapat tiga unit HGU yang terindikasi berada dalam kawasan HPK seluas 80 hektar dan lima unit berada di dalam kawasan HP/HPT seluas 6.936 hektar.

“Kementerian meminta kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati dan walikota untuk mencermati kembali hasil analisis spasial itu. Kami juga minta lakukanlah langkah-langkah sesuai kewenangannya untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum,” imbaunya.

Dirinya menjelaskan, untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan di kawasan hutan, pemerintah bisa menggunakan dua instrumen yakni pasal 51 Peraturan Pemerintah nomor 104 tahun 2015 tentang cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Sementara Instrumen kedua melalui penegakan hukum untuk perkebunan yang tidak memenuhi criteria pasal 51 PP 104 tahun 2015 itu.

Baca:  2.700 Petani Sawit Swadaya Sumsel Raih Sertifikat RSPO

“Nantinya pemegang izin mengajukan permohonan kepada menteri LHK dalam jangka waktu paling lama satu tahun sejak berlakunya peraturan tersebut, yakni hingga 28 Desember 2016,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Sumsel Fakhrurrozi mengatakan, tumpang tindih lahan di kawasan hutan itu baru sebatas indikasi. Pihaknya terlebih dahulu mengecek kebenarannya terkait tumpang tindih tersebut.

“Di cek dulu, kami belum benar-benar lihat data yang diungkapkan Kementerian LHK tersebut,” ujarnya.

Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah BPN Sumsel Tri Astuti mengatakan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Sumsel untuk memastikan HGU berada di luar kawasan hutan.

Baca:  Dana Peremajaan Lahan Sawit Muba Rp115,8 M

“Jika masih ada yang masuk tentunya tidak kami proses, kami harus clean and clear, setelah diukur minta koordinasi dengan Dinas Kehutanan,” katanya.

BPN Kanwil Sumsel mencatat telah menerbitkan sekitar 50 sertifikat perusahaan sepanjang lima tahun terakhir dan mayoritas digunakan untuk perkebunan sawit. Berdasarkan data Kementerian LHK, terdapat 41 perusahaan perkebunan sawit yang mengajukan pelepasan kawasan hutan di Sumsel, yang mana ada 4 perusahaan yang masih dalam tahap persetujuan prinsip. Total 41 perusahaan itu menggunakan 241.502,84 hektar lahan di hutan untuk dijadikan perkebunan sawit. #idz

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Petani Sawit Tewas Dengan Luka Tembak di Sekujur Tubuh

Sekayu, BP–Sesosok pria ditemukan tak bernyawa dengan tubuh penuh luka tembak di area perkebunan sawit di Dusun 1 Desa Sinar ...